15 Orang Polisi di Polresta Medan Polda Sumut, Menjadi DPO

- Jurnalis

Kamis, 20 Juni 2024 - 09:55 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

MEDAN, SUMUT, (NVC) — Terbitnya Daftar Pencarian Orang (DPO) yang ditempel di dinding pengumuman Mapolrestabes Medan, menimbulkan tanda tanya pasalnya beredar isu ke-15 Personel tersebut terlibat kasus perampokan.

Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol. Hadi Wahyudi saat dikonfirmasi membantah bukan Daftar Pencarian Orang (DPO) namun sudah dipecat tidak dengan hormat (PTDH).

“Bukan Daftar Pencarian Orang (DPO), mereka sudah di PTDH semua, terkait berbagai pelanggaran Kode Etik Profesi (KEP) Polri,” ujar Hadi, Rabu (19/06/2024).

Hadi menyebut diterbitkannya pengumuman tersebut sebagai bentuk keterbukaan dan langkah Institusi Polri memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Tentu Institusi Polri terus melakukan langkah untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat dengan mengedepankan Personel yang Humanis, baik dan yang bisa melani masyarakat serta memberi solusi-solusi permasalahan masyarakat,” tandas Hadi.

Lanjutnya, terkait dengan tindakan-tindakan Anggota Polri yang menyimpang dari Kode Etik atau melanggar Profesi Kepolisian tentu Institusi mengambil tindakan dan sanksi tegas.

“Sehingga terhadap ke-15 Anggota Polri tersebut sudah dilakukan PTDH sesuai dengan Sidang Kode Etik yang dilakukan Polrestabes Medan,” tegasnya sembari menyimpulkan status mereka adalah Anggota yang PTDH, Rabu (19/06/2024).

Baca Juga :  Pelajar Ditemukan Tewas Gantung Diri Dalam Kamar

Menurut Hadi, pengumuman ini berawal dari tindakan indisipliner 10 Personel yang berkembang pasca Sidang Kode Etik.

“Ini berawal dari 10 Personel yang melakuan pelanggaran dengan tidak masuk Kantor selama 30 hari, 50 hari, 60 hari hingga 90 hari yang dianggap sebagai tindakan indisipliner,” jelasnya.

Selanjutnya, pasca Putusan Sidang Kode Etik, terkuak tindakan-tindakan kriminal yang mereka lakukan.

“Pasca putusan PTDH, terkuak tindakan kriminal yang mereka lakukan, ada Tahun 2018, 2019, 2022 dan 2023,” pungkas Hadi sambil menyebut proses hukum pidana tetap berjalan.

Sebelumnya diketahui Polrestabes Medan menerbitkan pengumuman Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap 15 Personel Polrestabes Medan yang sudah di PTDH.

Adapun nama-nama Personel tersebut, diantaranya Bripka Sutrisno, Bripka Ari Galih, Aiptu Sutarso, Bripka Riswandi, Brigadir Afriyanto Maha, Brigadir Sapril, Brigadir Muhammad Ade Nugraha, Brigadir Jefri Suzaldi, Brigadir Eliot TM Silitonga, Brigadir Muladi, Brigadir Refandi, Briptu Haris K Putra, Bripda Erdi Kurniawan, Bripda Hasanuddin Sitohang dan Brigadir Rudianto Ginting.

Sumber  : Humas
Laporan : Indra C Tanjung

Editor : Red

Berita Terkait

Pastikan Keselamatan Mudik Aman dan Nyaman, Tim Ditlantas Polda Riau Cek Kondisi Terminal dan Selidiki Jalan Lintas Timur Hingga Lintas Utara
LAMR Bengkalis Jemput Wakil Bupati Secara Adat untuk Pelantikan Ketua dan Pengurus Baru
Ibunda Sekretaris Kominfotik Tutup Usia, Bupati Bengkalis Sampaikan Belasungkawa
Ketua DPRD Nisel Sosialisasikan Perda No. 2 Tahun 2024, Ini Isinya!
GWI Tuding KPK Bohongi Publik Soal Pengumuman Nama-Nama Penyelenggara Negara yang tidak Menyampaikan LHKPN
Sat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan Tangkap Pengedar Shabu di Pematang Johar
Plh Sekda Siak Fauzi Asni Serahkan Zakat Konsumtif dan Produktif di 2 Kelurahan dan 6 Kampung
Saudara Hondro Kembali Dilaporkan ke Polda Riau Terkait Pasal 27, 28 dan 45 UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE

Berita Terkait

Minggu, 16 Maret 2025 - 22:26 WIB

Pastikan Keselamatan Mudik Aman dan Nyaman, Tim Ditlantas Polda Riau Cek Kondisi Terminal dan Selidiki Jalan Lintas Timur Hingga Lintas Utara

Minggu, 16 Maret 2025 - 21:53 WIB

LAMR Bengkalis Jemput Wakil Bupati Secara Adat untuk Pelantikan Ketua dan Pengurus Baru

Minggu, 16 Maret 2025 - 21:46 WIB

Ibunda Sekretaris Kominfotik Tutup Usia, Bupati Bengkalis Sampaikan Belasungkawa

Minggu, 16 Maret 2025 - 19:39 WIB

Ketua DPRD Nisel Sosialisasikan Perda No. 2 Tahun 2024, Ini Isinya!

Minggu, 16 Maret 2025 - 15:59 WIB

GWI Tuding KPK Bohongi Publik Soal Pengumuman Nama-Nama Penyelenggara Negara yang tidak Menyampaikan LHKPN

Berita Terbaru