PEKANBARU, (NV) – Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian (Diskominfotiksan) Kota Pekanbaru bersama BSSN menggelar entry meeting Asistensi Pembentukan dan Workshop Pengelolaan CSIRT di Ruang Rapat Multimedia Lantai III Kantor Wali Kota Pekanbaru.
Agenda ini diikuti oleh 56 tenaga IT di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru. Sebagai pematerinya, Gurih Prasetyo Putro, S.S.T., M.Si (Han) dari BSSN Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan Daerah, serta Fandi Aditya Putra, S.Tr.MP., M.T.
Kepala Dinas Diskominfotiksan melalui Kepala Bidang Persandian, Aplikasi Dan Tata Kelola SPBE Deni Hidayat, S.T., M.M mengatakan, agenda ini bertujuan untuk memperkuat Computer Security Incident Response Team (CSIRT).
Aspek penerapan CSIRT meliputi sebagai berikut:
1. Pencegahan:
Meningkatkan kesadaran dan edukasi tentang keamanan siber bagi aparatur pemerintah dan masyarakat. Memperkuat sistem keamanan informasi dan teknologi di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.
Melakukan audit dan pengujian keamanan siber secara berkala.
2. Deteksi:
Membangun sistem monitoring dan alerting untuk mendeteksi anomali dan serangan siber secara dini. Menganalisis dan menginvestigasi insiden keamanan siber dengan cepat dan tepat.
3. Respons:
Menyusun dan menerapkan rencana respons insiden keamanan siber yang komprehensif. Melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak terkait dalam menangani insiden keamanan siber. Memulihkan sistem dan data yang terkena dampak insiden keamanan siber.
4. Pemulihan:
Mempelajari dan mengevaluasi insiden keamanan siber untuk meningkatkan ketahanan siber di masa depan. Memperkuat sistem dan mekanisme keamanan siber untuk mencegah insiden serupa terulang kembali.
“Kemudian, fokus lainnya adalah melindungi data dan informasi penting milik Pemerintah Kota Pekanbaru dan masyarakat. Serta menjaga kelancaran dan keandalan layanan publik berbasis elektronik,” lanjutnya.
Dengan sistem CSIRT yang kuat, diharapakan pula dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah terkait kemampuan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. (Kominfo/BW)
Editor: RedNV
