PEKANBARU, (NV) — Eks Pelabuhan Chevron Rumbai di atas lahan Pemerintah dikontrak PT Wira Pratama Perkasa (WPP) yang berkantor di Jalan Tanjung Datuk, Kota Pekanbaru.
Hal itu diketahui dari warga setempat yang prihatin atas kondisi pelabuhan yang digunakan perusahaan swasta, membongkar muatan kapal untuk didistribusikan ke seluruh Kota Pekanbaru.
“Pelabuhan tersebut memprihatinkan, seperti tidak ada UPTD Pelabuhan karena semak dan rumput yang cukup tinggi,” sebut Sumber yang tak disebutkan nama.
Lanjutnya, kegiatan pelabuhan yang digunakan untuk bongkar muatan Semen itu tidak jelas retribusi nya ke daerah.
“Ada Crane diduga milik Pemerintah di lokasi, namun tidak digunakan. Perusahaan diduga justru memakai jasa Crane sewaan,” ungkapnya.
Terkait hal itu, awak media mencoba menggali informasi langsung di lapangan. Saat di lokasi, terpantau kondisi lahan Pelabuhan terdapat kubangan lobang besar digenangi lumpur. Selain itu, ada sejumlah ruangan yang kosong.
Saat ditemui di ruangan nya, Djulian selaku Pengawas Dinas Perhubungan mengaku, tempat itu dikontrak satu perusahaan yaitu PT Wira Pratama Perkasa.
Disinggung terkait kutipan retribusi, Djulian menjelaskan ada retribusi dan pembayaran nya dilakukan secara online di rekening Bank yang sudah ditentukan.
“Tiap muatan Kapal masuk dikutip retribusi mungkin sekitar Rp 100 ribu per ton pak,” jelasnya kepada awak media, Senin (21/04/2025).
Sementara, sumber lain saat dikonfirmasi di lokasi ada yang berbeda. Haposan Sibarani selaku pengawas bongkar muatan mengaku tidak ada kutipan retribusi.
Haposan menerangkan, aktifitas perusahaan di Pelabuhan tersebut berstatus pinjam tempat, melibatkan Koperasi bongkar muat dan Pemuda setempat.
“Yang ada hanya setoran kepada Pengurus Koperasi bongkar muat Koperasi dan pemuda setempat,” jelas Haposan.
Saat dikonfirmasi terkait nilai nominal setoran perusahaan ke Koperasi dan Pemuda setempat, Haposan menegaskan tidak diketahui hal itu secara rinci.
“Besaran nya perbulan saya tidak tau, Perusahaan dan Koperasi yang tau,” jelasnya mengakhiri.
Menanggapi hal ini, Ketua GWI Riau, Bomen, merasa prihatin dengan kondisi Pelabuhan tersebut yang tidak jelas seperti apa tata kelolanya, terutama Uang Retribusi yang seharusnya dibayar pihak PT WPP kepada Pemerintah.
Hal ini ia jadikan atensi supaya menjadi perhatian Pemerintah, APH dan kalangan Awak Media untuk segera ditelusuri kebenarannya.
Pertanyaan kita, kemana disetor uang Retribusinya? Siapa yang menerima dan dimanfaatkan untuk apa. Ini harus jelas. Kita mendorong Pemerintah, APH dan Awak Media menyelidiki kasus ini supaya segera terungkap,” tegas Bomen. Rabu, (23/04/2025).
Bomen menjelaskan, sumber informasi menelepon dirinya bahwa, dana Retribusi yang seharusnya disetor ke KAS Daerah Kota Pekanbaru, justeru masuk ke kantong oknum DPRD.
“Nanti dalam rapat GWI Riau kita bahas, yang jelas saya ditelepon sumber terpercaya yang meminta namanya tidak ditulis di Media bahwa, dana Retribusi Pelabuhan Chevron tidak disetor ke KAS Daerah, melainkan masuk kantong oknum DPRD inisial (P),” ungkap Bomen.
Hingga berita ini tayang, Yuliarso selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dan Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho belum menanggapi kasus ini. ***
Editor : RedViral!
