PEKANBARU — Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan Intelektual Demokrasi dan Keadilan (DPP LSM BIDIK) secara resmi menggelar rapat perdananya di Pekanbaru pada Sabtu, 15 November 2025. Pertemuan ini berlangsung di Jalan Hasanuddin, Kota Pekanbaru, sebagai momentum konsolidasi awal pengurus dan penetapan arah strategis organisasi ke depan.
Rapat perdana dipimpin oleh panitia pelaksana, Relas, bersama Ketua Umum terpilih DPP LSM BIDIK, Melison Hulu. Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh jajaran pengurus pusat, serta dua tokoh utama organisasi, yakni Dewan Penasehat Abdul Khairir dan Dewan Pengawas Tehe Z. Laia.
Dalam suasana tertib, rapat tersebut dimanfaatkan untuk mematangkan visi organisasi sebagai wadah intelektual yang berpegang pada nilai demokrasi dan keadilan sosial.
Struktur Organisasi DPP LSM BIDIK
Berikut adalah jajaran pengurus inti DPP LSM BIDIK yang hadir dalam rapat tersebut:
Ketua Umum: Melison Hulu
Wakil Ketua Umum I: Bomen
Wakil Ketua Umum II: Redi Gulo
Sekretaris Jenderal: Reksi S.
Wakil Sekretaris Jenderal: Deltan
Bendahara Umum: Darmawati
Dewan Penasehat: Abdul Khair Zubir
Dewan Pengawas: Tehe Z. Laia (Serta beberapa departemen lainnya).
Komitmen Integritas dan Kritis-Konstruktif
Relas, selaku panitia pimpinan rapat, menyampaikan apresiasi atas kehadiran para pengurus.
“Saya sangat berterima kasih atas kehadiran rekan-rekan semua. Kehadiran ini menunjukkan komitmen untuk membangun organisasi yang kuat, taat aturan, dan mampu memberi kontribusi nyata bagi masyarakat. Ini adalah simbol awal semangat besar kita dalam menjalankan amanah organisasi,” ujar Relas.
Ia juga menegaskan bahwa BIDIK akan bekerja berdasarkan integritas dan sesuai ketentuan undang-undang tentang organisasi kemasyarakatan.
Senada dengan itu, Ketua Umum Melison Hulu menyampaikan rasa terima kasih atas amanah yang diberikan serta mengharapkan kerja sama yang baik ke depan.
“LSM BIDIK harus menjadi ruang perjuangan yang mengedepankan intelektualitas, demokrasi, dan keadilan. Kita harus bergandeng tangan, bekerja bersama, dan tetap konsisten pada tujuan besar lembaga ini, yaitu membela kepentingan masyarakat luas dan memastikan nilai-nilai demokrasi berjalan sebagaimana mestinya,” tegas Melison.
Ia menekankan bahwa BIDIK akan memposisikan diri sebagai mitra yang kritis dan konstruktif bagi pemerintah.
“Rencana besar kita ialah mendorong tata kelola pemerintahan yang demokratis dan anti-korupsi, serta melakukan pengawasan sosial, advokasi kebijakan, dan edukasi publik untuk memastikan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari penyalahgunaan kewenangan,” tambahnya.
Pesan dari Dewan Penasehat dan Pengawas
Pada kesempatan yang sama, Dewan Penasehat Abdul Khairir memberikan arahan strategis.
“LSM bukan sekadar organisasi, melainkan kompas moral masyarakat. BIDIK harus hadir sebagai lembaga yang bersih, independen, dan berani menyuarakan kebenaran. Saya berharap seluruh pengurus menjaga marwah organisasi, menjunjung tinggi profesionalitas, serta mampu menjadi teladan,” pesan Abdul Khairir.
Sementara itu, Dewan Pengawas Tehe Z. Laia menekankan pentingnya disiplin dan akuntabilitas organisasi.
“Tugas pengawasan adalah memastikan agar roda organisasi berjalan pada jalurnya—transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Kepercayaan publik hanya bisa dibangun melalui kerja nyata dan kedisiplinan yang konsisten,” tegas Tehe Z. Laia.
Terakhir, Waketum I DPP LSM BIDIK, Bomen, serukan kerjasama dan sama-sama kerja antar pengurus, siap bekerja dan berkolaborasi dalam tim, ia mengajak seluruh pengurus untuk patuh dan berpedoman pada Peraturan Organisasi (PO) serta siap menjunjung tinggi ikatan dalam penandatangan Fakta Integritas.
“Mengingat sebutan dalam nama LSM BIDIK itu terdapat kalimat “Intelektual” yang notabene semua harus mampu menjaga nama baik BIDIK. Kita semua harus mampu menjaga aturan dalam PO serta menjaga Fakta Integritas yang akan kita tandatangani bersama ke depan ini,” pungkasnya.
Ia juga memberi sinyal, bahwa LSM BIDIK menyiapkan Data terkait Perusahaan Penunggak Pajak yang selama ini tidak dikerjakan secara transparan oleh Direktorat Jenderal Pajak di Riau.
“Kita mendukung gebrakan pak Presiden Prabowo dan pak Menteri Keuangan pak Purbaya Yudhi Sadewa. Data kasus Korupsi Pajak dan Korupsi dana APBN serta APBD yang sebagian besar sudah dilaporkan oleh Masyarakat, namun proses hukumnya Mandek di Kejaksaan. LSM BIDIK akan siapkan Data untuk diserahkan kepada Presiden dan Menkeu Purbaya,” ujarnya.
Rapat perdana ini diharapkan menjadi fondasi bagi DPP LSM BIDIK dalam menjalankan agenda strategisnya ke depan, dengan komitmen untuk bekerja berdasarkan nilai intelektual, prinsip demokrasi, dan keberpihakan pada keadilan sosial. ***
Sumber: Humas DPP LSM BIDIK
