INHIL — Suasana politik di DPRD Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) kembali memanas dengan munculnya dugaan skandal suap yang melibatkan anggota dewan.
Polemik ini mencuat di tengah penolakan keras terhadap rencana pinjaman daerah sebesar Rp 200 miliar oleh Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Samino, yang menilai kebijakan tersebut berpotensi membebani fiskal daerah.
Intensitas politik di DPRD Inhil semakin tinggi, memicu dugaan upaya sistematis untuk memanipulasi opini publik melalui pemberitaan yang tidak etis.
Skandal ini bermula dari beredarnya tangkapan layar percakapan WhatsApp yang diduga melibatkan oknum anggota DPRD Inhil, Hj. D, yang juga merupakan Ketua Partai Perindo Inhil.
Dalam percakapan tersebut, Hj. D secara implisit menawarkan pembayaran kepada Media untuk mempromosikan dukungan terhadap kebijakan Pemerintah daerah Inhil.
“Yee tin, besok saya mau bayar aja salah satu Media yg mengangkat berita, klu ketua partai Perindo sangat mendukung kebijakan tersebut… sekali maju pantang mundur… hahaha,” tulisnya.
Pernyataan ini sontak menuai kecaman karena dianggap menciderai etika pejabat publik terhadap Media.
Lebih lanjut, Hj. D juga diduga menjanjikan imbalan sebesar Rp 5 miliar kepada Anggota DPRD dari Fraksi PPP, Hj. TT, sebagai imbalan atas dukungan terhadap kebijakan tersebut.
“Klu tak ada yg setuju tin,,,,,gk pa” kita aja berdua yg dekati beliau,, hitung” nanti kita dikasih Rp 5 M seorang ya tin,” tulis Hj. D.
Hj. TT memberikan respons yang mengindikasikan adanya kesepakatan tidak etis, “Ia kak aji.. Buat aja berita jg nanti, yang penting tidak perkda mampos kita nanti tak begaji,” balasnya.
Di tengah kontroversi ini, anggota DPRD dari Fraksi PKB, P, dengan tegas menolak praktik transaksional dengan media. “Salah ibu Hajah, media itu tak perlu dibayar Bu. Kalau mau naikkan berita tinggal ibu datang aja sama media, pasti dinaikkannya berita,” tegasnya.
Hingga saat ini, Hj. D dan Hj. TT belum memberikan klarifikasi resmi terkait percakapan yang beredar luas tersebut.
Publik menuntut transparansi penuh dari DPRD Inhil terkait proses pembahasan pinjaman daerah dan etika komunikasi para anggotanya.
Skandal ini mengancam kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif dan memicu seruan untuk investigasi mendalam terhadap dugaan praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang. (Tim – Bersambung…)
Editor : Redaksi
