MEDIA, (NVC) — Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Sumatera Utara / Kepala Kanwil DJKN Sumatera Utara, Dodok Dwi Handoko di dampingi Kepala Kanwil DJP Sumatera Utara I, Arridel Mindra, Kepala Kanwil DJP Sumatera Utara II, Anton Budhi Setiawan, Kepala Kanwil DJBC Sumatera Utara, Sugeng Apriyanto, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara, Indra Soeparjanto menyampaikan capaian kinerja APBN di Sumatera Utara (Sumut) di Gedung Keuangan Negara Medan, Jumat (24/01/2025).
“Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di wilayah Sumatera Utara hingga
Desember 2024 menunjukkan tren yang optimistis, “kata Dodok Dwi Handoko.
Pendapatan negara mencapai Rp41,17
triliun atau 102,91% dari target yang ditetapkan, meskipun terdapat penurunan sebesar 0,64%
dibandingkan tahun sebelumnya.
Pendapatan negara terdiri dari penerimaan pajak, kepabeanan dan cukai, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Di sisi lain, belanja negara terealisasi sebesar Rp69,55 triliun atau 96,11% dari pagu anggaran, dengan
pertumbuhan tahunan 5,82% (yoy).
Belanja ini terdiri dari belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah, yang diarahkan untuk mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi serta mendukung berbagai program prioritas pemerintah.
Penerimaan pajak terealisasi sebesar Rp35,29 triliun atau 100,28% dari target, dengan kontribusi terbesar berasal dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Negeri yang mencapai Rp12 triliun.
“Jenis pajak lainnya yang mencatatkan kontribusi besar adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sebesar Rp5,6 triliun.
PPh Final mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 23,6% (yoy), mencerminkan efektivitas kebijakan pajak yang mendukung aktivitas ekonomi tertentu, “sebutnya.
Meskipun sebagian sektor dominan, seperti industri pengolahan dan pertanian, masih mengalami kontraksi, sektor transportasi dan pergudangan menunjukkan pertumbuhan signifikan sebesar 21,8%.
Penerimaan kepabeanan dan cukai hingga akhir Desember 2024 mencapai Rp2,79 triliun atau 103,77% dari target, namun mengalami penurunan sebesar 2,59% (yoy).
Penurunan ini disebabkan oleh stagnasi harga referensi Crude Palm Oil (CPO) serta kebijakan tarif efektif bea masuk yang lebih rendah.
Bea masuk mengalami kontraksi sebesar 0,46%, mencapai Rp1,17 triliun atau 100,92% dari target, dengan kontribusi utama dari produk seperti beras, gula, gas petroleum dan pupuk NPK.
Sebaliknya, penerimaan bea keluar mengalami pertumbuhan sebesar 16,47%.
Penerimaan cukai juga mengalami penurunan 20,03%, dipengaruhi oleh penurunan produksi barang kena cukai (BKC).
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencatatkan capaian positif hingga Desember 2024, dengan total realisasi sebesar Rp3,09 triliun atau 145,28% dari target, tumbuh 5,17% secara tahunan.
PNBP ini terdiri dari beberapa komponen utama : PNBP Lainnya, PNBP Badan Layanan Umum (BLU), serta PNBP Aset, Piutang, dan Lelang.
PNBP Lainnya mencapai Rp1,58 triliun, meskipun mengalami kontraksi 5% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Pendapatan ini didominasi oleh BPJS Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL) sebesar Rp172,24 miliar, serta layanan paspor dengan pendapatan Rp158,67 miliar.
Kementerian/Lembaga seperti Polri dan Kemenkumham juga memberikan kontribusi signifikan, di mana Polri menyumbang Rp107,31 miliar dari penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), sementara Kemenkumham mencatat pendapatan Rp158,67 miliar dari layanan paspor.
Badan Layanan Umum (BLU) menunjukkan kinerja yang sangat baik, dengan realisasi penerimaan sebesar Rp1,5 triliun atau 106,84% dari target, tumbuh 18,50% secara tahunan. Pendapatan BLU didominasi oleh sektor jasa pelayanan pendidikan dan kesehatan.
Kontributor lainnya termasuk Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang mendukung optimalisasi layanan publik di Sumatera Utara.
PNBP Aset, Piutang, dan Lelang mencatatkan realisasi sebesar Rp95,38 miliar atau 130,16% dari target, dengan pertumbuhan signifikan pada semua komponennya.
PNBP Aset tumbuh 5,38% secara tahunan, mencapai Rp54,18 miliar, didorong oleh peningkatan pendapatan dari sewa tanah dan bangunan, serta penjualan barang rampasan.
PNBP Piutang Negara tumbuh 29,61% menjadi Rp129,91 juta, terutama dipengaruhi oleh pembayaran angsuran debitur dari sektor usaha kecil dan menengah yang memanfaatkan program keringanan utang.
“Sementara itu, PNBP Lelang mencatatkan pertumbuhan 33,20%, dengan realisasi Rp41,07miliar.
Pendapatan dari lelang didominasi oleh Bea Lelang Penjual dan Bea Lelang Pembeli, yang berasal dari jenis lelang eksekusi hak tanggungan, barang rampasan, dan harta pailit, “tutupnya.
(Redaksi/Indra Tanjung)
