Kampar, RIAU, (NVC) — Diduga Kebun Kelapa Sawit seluas 450 hektare milik inisal L berada dalam kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Syarif Hasim (SSH). Beberapa waktu lalu awak media mencoba menelusuri kebun milik L yang berjumlah 450 hektare tersebut, adapun untuk kepastian areal kebun sawit tersebut wartawan sudah mencoba meminta KPHP TAHURA SSH untuk mencocokkan titik koordinatnya.
Saat di lapangan wartawan juga menjumpai manager kebun inisial S yang lagi berada di perumahan kebun tersebut, beliau menyatakan kalau dia mulai mengurus kebun tersebut dari mulai pembibitan sampai sekarang, saat ditanya tentang status kebun tersebut dia menjawab kalau dia hanya pekerja di kebun itu.
Selain kebun kelapa sawit di kebun tersebut dibangun juga perumahan untuk karyawan yang bekerja, juga ada timbangan mobil fuso yang digunakan untuk membawa tandan buah segar (TBS) ke peron atau PKS, yang mobil tersebut setiap hari diketahui beroperasi.
Menurut Rahmad warga sekitar, ia menyampaikan keheranannya terhadap aktifitas perkebunan yang terkelola dengan rapi dan bagus, bahkan menggunakan pengamanan yang diduga dijaga oleh oknum aparat.
“Atau memang tak ada aturan di TAHURA SSH yang melarang mereka untuk melakukan aktifitas perkebunan kelapa sawit di areal tersebut,” tanya Rahmad keheranan, Ahad (12/05/2024).
Dikatakan Rahmad, ia melihat seolah mereka tak tersentuh hukum, sehingga mereka merasa aman. Bahkan, awak media melihat sudah ada pemasangan tiang listrik mengarah ke perumahan karyawan di perkebunan tersebut. Padahal, dulu PLN akan memasang jaringan PLN Melintas TAHURA SSH Dilarang oleh pihak KPHP MINAS TAHURA SSH, yang pada saat itu sudah terpasang dan harus dibongkar kembali dan dipindah jalur, dari total jaringan 9.6 KM. Menjadi 28 Km, lebih tiga kali lipat bertambah panjangnya jaringan yang harus ditambah.
“Eh, malah sekarang kok mereka yang didalam kawasan TAHURA SSH kok longgar kali aturannya, atau mereka ada yang beking ya,” Kata Rahmad lagi.
Selain itu juga salah satu tokoh masyarakat Herwanto berharap kepada KPHP MINAS TAHURA untuk mendata dan melaporkan pihak perkebunan kelapa sawit ilegal tersebut kepada pihak yang berwenang.
“Sehingga tidak ada indikasi pembiaran terhadap perkebunan tanpa izin di areal KSA TAHURA SSH.” Tuturnya singkat. ***
Sumber: Darbi, S.Ag
Editor: Red
