KPK RI Panggil 3 Direktur atas Dugaan Korupsi Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan DPR RI

- Jurnalis

Selasa, 7 Mei 2024 - 20:21 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

KAKARTA, (NVC) — Dugaan korupsi terkait pengadaan peralatan atau perlengkapan rumah jabatan anggota DPR RI masih terus diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Terbaru, total ada enam orang Saksi yang dipanggil tim penyidik ​​KPK hari ini.

“Hari ini bertempat di Gedung Merah Putih KPK, Tim Penyidik ​​Kalender Pemanggilan dan Pemeriksaan Saksi-Saksi,” kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri dalam keterangan kepada Wartawan, Senin (6/5/2024) yang dilansir detikcom.

Enam Saksi ini terdiri dari satu orang ASN Setjen DPR. Selain itu ada 3 (tiga) Saksi yang berstatus sebagai Direktur sebuah perusahaan.

Berikut rincian Saksi yang dipanggil KPK hari ini:

1. Deddy Cahyadi (PNS Setjen DPR RI / Analis Infrastruktur)
2. Djamaluddin (PNS Kementerian Keuangan / Kasubdit Anggaran Bidang Agama dan Lembaga Tinggi Negara tahun 2019-sekarang)
3. Ariel Immanuel A. M Sidabutar (Direktur PT. Abbotindo Berkat Bersama)
4. Juanda Hasurungan Sidabutar (Direktur PT. Dwitunggal Bangun Persada)
5. Kibun Roni (Direktur Operasional PT Avantgarde Production)
6. Andri Wahyudi (Freelancer Koordinator Pengawas Lapangan RJA Ulujami – PT. Sigmabhineka Konsulindo Tahun 2020)

Baca Juga :  Plt Sekda Pesisir Barat, Jon Edwar Hadiri Acara Adat Kaciceran di Pekon Cahaya Negeri

Kasus dugaan korupsi rumah jabatan DPR saat ini telah naik ke tingkat penyidikan. KPK menyatakan lebih dari dua orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

Lebih dari dua orang tersangka, kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dihubungi, Senin (26/2/2024) lalu.

Ali mengatakan korupsi itu terjadi pada proyek pengadaan di rumah jabatan DPR pada tahun 2020. Tersangka diduga melakukan sejumlah pelanggaran dalam pengadaan barang dan jasa (PBJ) di proyek tersebut.

“Antara lain dugaan pelaksanaan dilakukan secara formalitas. Padahal melanggar beberapa ketentuan PBJ,” jelas Ali.

Tim penyidik ​​KPK juga telah menggeledah Gedung Setjen DPR pada Selasa (30/4/2024). Salah satu lokasi yang digeledah merupakan ruang kerja Sekjen DPR Indra Iskandar.

KPK mengatakan telah menemukan bukti dokumen hingga bukti transfer uang dari hasil penggeledahan tersebut. Tiap bukti itu masih dalam tahap pendalaman tim penyidik. ***

Editor : Red

Berita Terkait

Pelepasan Pegawai Purna Bakti, Rutan Kelas I Medan
Dirlantas Polda Riau Pimpin Apel Pengamanan Sidang Pleno Penghitungan Perolehan Suara Pilkada Tingkat Provinsi
Mayor Inf Yus. Waruwu S.E Monitoring Pelaksanaan PSU di Nisel
Polsek Lima Puluh Adakan Giat “Jumat Curhat” untuk Dengar Aspirasi Warga demi Harkamtibmas Kondusif
Bawaslu Nisel Pantau Pelaksanaan PSU di  Bawodobara Teluk Dalam
Polda Riau Terbitkan SP2HP Tindaklanjuti Kasus SH yang Mencatut Nama Orang dalam Notaris Tanpa Persetujuan
Plus Minus Agus Flores Sebagai Kader Golkar, Prajurit Ahmad Doli Militan
Sambut Desember Penuh Suka Cita, Bimkeragusta Serahkan Box Mebel Unik Pesanan Hotel Ibis

Berita Terkait

Jumat, 6 Desember 2024 - 16:59 WIB

Pelepasan Pegawai Purna Bakti, Rutan Kelas I Medan

Jumat, 6 Desember 2024 - 13:01 WIB

Dirlantas Polda Riau Pimpin Apel Pengamanan Sidang Pleno Penghitungan Perolehan Suara Pilkada Tingkat Provinsi

Jumat, 6 Desember 2024 - 12:34 WIB

Mayor Inf Yus. Waruwu S.E Monitoring Pelaksanaan PSU di Nisel

Jumat, 6 Desember 2024 - 12:12 WIB

Polsek Lima Puluh Adakan Giat “Jumat Curhat” untuk Dengar Aspirasi Warga demi Harkamtibmas Kondusif

Jumat, 6 Desember 2024 - 11:21 WIB

Bawaslu Nisel Pantau Pelaksanaan PSU di  Bawodobara Teluk Dalam

Berita Terbaru

Headlines

Pelepasan Pegawai Purna Bakti, Rutan Kelas I Medan

Jumat, 6 Des 2024 - 16:59 WIB