SIAK, (NVC) – Asisten Pemerintahan dan Kesra, Fauzi Asni, mengikuti Rapat Koordinasi Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Percepatan Penuntasan Tuberkulosis (TBC) bersama Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian secara virtual dari Ruang Bandar Siak, Kantor Bupati Siak, Senin (29/9/2025).
Rapat tersebut membahas sejumlah insiden keracunan makanan di berbagai daerah belakangan ini menjadi perhatian pemerintah pusat. Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) memerlukan pengawasan lebih ketat serta kolaborasi lintas instansi, termasuk pemerintah daerah.
“Pemda punya sumber daya seperti dinas kesehatan dan dinas pendidikan. Itu harus diberdayakan dalam pengawasan, termasuk memastikan kualitas makanan yang disajikan agar tidak menimbulkan insiden,” pinta Tito.
Mendagri Tito Karnavian menegaskan, pemerintah daerah harus aktif dalam pengawasan lintas instansi. Menurutnya, selama ini masih banyak Pemda yang belum maksimal terlibat karena terkendala sistem SPPG.
“Saya minta Badan Gizi Nasional (BGN) menugaskan kontak person di setiap provinsi maupun kabupaten/kota agar kepala daerah bisa berdiskusi dan berkoordinasi lebih mudah,” pintanya lagi.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang, menyampaikan dalam waktu dekat akan diterbitkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk memperkuat koordinasi antar kementerian/lembaga, sehingga Pemda lebih terlibat aktif dalam pelaksanaan MBG.
“Selama ini memang masih ada daerah yang kurang dilibatkan, tapi Insya Allah kedepan apalagi dengan penguatan Perpres, BGN akan bergandeng tangan dengan Pemerintah Daerah,” jelasnya.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memaparkan pentingnya percepatan penerbitan Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) bagi seluruh dapur penyedia MBG.
Ia menegaskan, setiap tahap harus diawasi ketat, mulai dari spesifikasi bahan pangan, penyimpanan, proses memasak, hingga distribusi makanan.
“Waktu distribusi juga harus diperhatikan. Idealnya makanan yang selesai dimasak langsung dikonsumsi maksimal dalam 4 jam, baik untuk jadwal pagi maupun siang. Penyimpanan sampel makanan idak boleh lebih dari 2×24 jam,” ujar Budi.
Selain itu, ia minta protokoler disekolah termasuk membiasakan cuci tangan pakai sabun sebelum makan, menjaga kebersihan lingkungan sekolah, hingga memasukkan topik keamanan pangan dalam materi pembelajaran melalui Unit Kesehatan Sekolah (UKS).
Menkes juga menginstruksikan puskesmas menyiagakan tim gerak cepat (TGC) untuk menangani jika terjadi insiden keracunan.
Asisten I Setdakab Siak, Fauzi Asni, menegaskan Pemkab Siak siap menindaklanjuti arahan pemerintah pusat. Menurutnya, dalam menyukseskan program MBG dibutuhkan kerja sama erat antara semua pihak.
“Kami mendukung arahan pemerintah pusat dalam mengantisipasi keracunan makanan, karena ini menyangkut kesehatan anak-anak kita. Saya rasa memang dibutuhkan kolaborasi lintas instansi, terutama antara BGN dan Pemda melalui dinas kesehatan, puskesmas, serta dinas pendidikan di sekolah, agar program MBG berjalan lancar,” ringkas mantan Plt Sekda itu. (**/Inf)
