PEKANBARU-RIAU, (NV) — Dalam tempo 100 hari kerja, seluruh Rakyat Indonesia bersama Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) optimis kepada Presiden dan Wakil Presiden RI, Prabowo Subianto – Gibran Raka Buming pasti mampu menyelesaikan dan membenahi hal yang menjadi penyakit bagi Rakyat selama ini.
Setelah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI, maka Presiden akan meminta dan memerintahkan seluruh jajaran Kabinet Merah Putih patuh pada aturan dan perintah Pimpinan serta mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku.
Presiden diharapkan segera meminta seluruh Menteri dan Wakil Menteri Merah Putih, seluruh Pejabat Penyelenggaran Negara mulai dari Eselon rendah hingga tertinggi segera menyampaikan Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Berikut persoalan yang menjadi perhatian Rakyat Indonesia selama ini yaitu, kasus terkait pengerusakan Lingkungan seperti pencurian hasil Alam dari pengambilan Kayu, Pertambangan atau Galian C, pencurian Hasil Kelautan.
Kemudian, Mafia Lahan dan Kehutanan, Makelar Perkara yang sudah teregister di Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan yang selalu melibatkan pihak oknum Jaksa, Kehakiman, Pengacara dan pihak lainnya.
Penyeludupan barang, Perjudian Gelper dan jenis Judol lainnya dan mafia BBM, yang paling membahayakan adalah para pelaku penguasaan Lahan secara ilegal hingga penggelapan Pajak. Dari persoalan ini saja sudah mengganggu konsentrasi Rakyat Bangsa Indonesia.
Pelaku korupsi dana APBD, APBN dan Pajak. Semua persoalan ini harus bisa dibersihkan dan dibumihanguskan tanpa pertimbangan tertentu yang menghambat kebaikan, kesejahteraan dan kebahagiaan Rakyat Indonesia.
Demikian juga pelaku kejahatan penyalahgunaan peredaran Obat terlarang, Makanan dan Minuman tanpa Izin edar. Semua harus dibumihanguskan demi keberlangsungan hidup Damai Rakyat Indonesia.
“Provinsi Riau, adalah daerah terparah dari kasus Lahan dan Lingkungan Kehutanan, Pertambangan, Korupsi, Narkoba, Perjudian Gelper dan Judol serta BBM. Saya adalah pendukung dan ngefans berat kepada Presiden Prabowo, kita harus yakin dan optimis semua persoalan ini harus dibersihkan,” kata Bomen. Selasa, (05/11/2024).
Misalnya saja, lanjut pria yang aktif di Media Sosial dan LSM ini, kasus penjualan Lahan di Desa Kota Garo oleh oknum bernama Edi Suriyanto yang diduga disetujui oknum Kepala Desa yang kini menjabat Anggota DPRD Kampar inisial IS sesuai Tandatangan dan Cap Pemdes setempat.
Lahan yang belum jelas status izin tersebut diduga dijual inisial ES (Edi Suryanto) beberapa waktu lalu kepada pihak lain dengan nilai Rp 65 miliar, didukung dengan keterangan orang dalam dari pihak ES inisial (KD) dan (GT) kepada Aktivis Lingkungan beberapa waktu lalu.
Sedangkan kasus lainnya, adalah dugaan Gratifikasi Rp 5,550 miliar kepada sejumlah oleh perusahan PT. Suntara Gajapati di Dumai untuk memuluskan proses pengurus Izin, serta dugaan penguasaan lahan Sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau sekitar 200 Ha tanpa Izin dan dugaan penggelapan Pajak.
“Kedua persoalan ini, data lebih dari cukup masih dipegang oleh rekan kita dari Aktivis Lingkungan serta data persoalan di perusahaan lainnya. Secara bersama-sama kita akan menghadap Presiden RI Prabowo untuk menyerahkan data tersebut supaya dibuka dan diproses hukum. Gerakan ini semua akan berjalan lancar,” ungkapnya.
Selain masalah Lahan dan Kehutanan, hal penting lainnya yang harus dibersihkan di Riau adalah, Judi jenis GELPER yang saat ini masih eksis beraktivitas di Kota Pekanbaru dan di luar Kota Pekanbaru. Masalah BBM, adalah persoalan serius di Riau.
“Beberapa Minggu lalu, salah satu warga Pekanbaru menyampaikan adanya aktivitas Judi GELPER di Pekanbaru dan di luar Kota Pekanbaru. Untuk mengamankan sejumlah oknum mereka menyetor sejumlah uang per bulannya. GELPER ini harus ditutup supaya Masyarakat aman,” sebutnya.
Sedangkan kasus penampungan BBM, bahkan menjadi konflik antar profesi karena saling mencari keuntungan. Sejumlah Media memberitakan masalah ini hingga terjadi pro kontra.
Salah satu SPBU di Kota Pekanbaru pihak pengelola mengaku sudah dua Minggu lalu tidak memberikan jatah kepada sejumlah oknum karena situasi sedang tidak kondusif.
“Untuk sekarang ini kita mohon maaf dulu bang, karena situasi kurang kondusif juga,” kata inisial (G) yang merupakan pengelola SPBU itu. Senin, (04/11/2024) Pukul 15.33.WIB via pesan WhatsApp kepada Kru Media nadaviral.com.
Untuk diketahui, belum lama ini terjadi penangkapan pengelola Judi yang melibatkan jajaran Staf Pemerintahan Bidang Kementerian Komunikasi dan Digital RI.
Kita mendorong Presiden RI Prabowo untuk segera melakukan evaluasi terhadap Kepala Penegak Hukum di masing-masing Daerah apa bila tidak konsisten memberantas Virus yang menghambat pertumbuhan ekonomi Rakyat.
Mulai dari Menteri, Pimpinan Kejaksaan, TNI, KPK, BPK, BPKP dan POLRI hingga ke daerah di seluruh Wilayah Indonesia, utamakan daerah yang rawan dengan Virus kejahatan ekonomi.
“Saya yakin dan optimis, semua ini dapat terlaksana dengan baik oleh Presiden Prabowo, karena saya tau beliau seorang pemberani dan berbuat nyata untuk kepentingan Rakyatnya, mohon Do’ nya, ini tidak butuh waktu lama,” ucapnya.
Kemudian, Presiden RI melalui Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni temui Kapolri, Jenderal Sulistyo Sigit Prabowo untuk koordinasi penanganan kasus di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
“Saya kira ini langkah positif dari Presiden RI Prabowo. Saat ini, Presiden RI sedang Atensi masalah Lahan, Pertambangan, Judi dan BBM. Riau ini luas dan memiliki kekayaan Alam terbesar yaitu Minyak dan Gas, Kelapa Sawit, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan. Ini harus ditata ulang,” pungkasnya.
“Saya butuh dukungan dari semua pihak, terlebih-lebih rekan-rekan Aktivis, LSM dan Jurnalis untuk mendukung Presiden Prabowo mengawal pemberantasan semua unsur yang saya sampaikan ini. Bagi yang ragu-ragu dan tidak sejalan dengan upaya ini, silahkan mundur dan minggir..!,” tegas Bomen. ***
Penulis : Kru Media NVC
Editor : Red
