Pekanbaru, RIAU, (NVC) — Dari Tahun ke Tahun, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PUPR) Bidang Bina Marga (BM) Satuan Kerja (Satker) Non Vertikal Tertentu (NVT) Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Wilayah I dan II Riau bersama rekanan Kontraktor Pelaksana dan Konsultan Pengawas diduga mendapat untung besar hasil Korupsi Dana APBN.
Sedangkan putaran Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang digelontorkan setiap Tahun, bernilai Ratusan Miliar Rupiah, bahkan hampir mendekati nilai angka Triliunan.
Misalnya saja, Pemeliharaan Jalan Nasional (Lintas Kota Pekanbaru – Muara Lembu), Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Proyek ini dimulai sejak Tahun 2021 hingga Tahun 2023 dengan sistem Tahun Jamak atau Multy Years.
Anggaran nya tidak sedikit, mencapai Rp 200 miliar. Biaya sebesar itu digunakan untuk Pemeliharaan Jalan Pekanbaru – Kuansing dengan sistem Multy Years.
“Setahu kami sebagai Konsultan Pengawas, target proyek ini dimulai dari Jalan Jenderal Sudirman ujung, Kota Pekanbaru hingga ke Muara Lembu, Kabupaten Kuansing-Riau. Awalnya, proyek ini dikendalikan Kasatker Irzami, namun beliau kini pindah tugas sebagi Kasatker di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri),” kata (Fr) yang dijumpai Awak Media nadaviral.com saat sedang mengawasi pekerjaan Jalan Kaharuddin Nasution pada akhir Desember 2023 malam, sekitar Pukul 22.45.WIB.
Kemudian, pada tanggal 01 April 2024, Tim Awak Media melakukan investigasi dari Pekanbaru ke Kuansing. Hasil investigasi lapangan itu ditemukan kondisi jalan buruk di kawasan Lipat Kain dan Kawasan Muara Lembu sesuai foto dokumen dari lapangan.
Pada ruas jalan yang sama di dalam Wilayah Kota Pekanbaru, ditemukan kondisi jalan yang baru saja di Aspal, tepatnya di titik persimpangan Lampu Merah Marpoyan Damai – Pasir Putih – arah Taluk Kuantan.
Kondisi jalan dalam Simpang ini sangat membahayakan dan mengancam Jiwa Manusia yang melintasi persimpangan itu, ada titik jalan yang menurun berbentuk Lubang melebar. Jika pengendara tidak hati-hati, maka akan mengalami kecelakaan.
Demikian halnya di ruas Jalan Raya Pasir Putih yang baru saja selesai dikerjakan. Ada ditemukan Lubang jalan dengan Aspal menurun tepatnya di depan Masjid dekat RS MESRA atau Perbatasan Pekanbaru-Kampar.
Selanjutnya, melakukan investigasi di Kawasan Jalan Raya Pasir Putih, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Riau. Tim menemukan pekerjaan bervariasi, ada sistem Hotmix dan ada sistem Patching dengan anggaran biaya Rp 10,712 miliar.
Proyek ini tersebar sesuai yang tercantum di Plang Papan Nama Kegiatan yakni, Rehabilitasi Jalan Simpang Panam – Simpang Kubang (Pekanbaru), Simpang Kaharuddin Nasution (Pasir Putih) – Simpang Kayu Ara (Pekanbaru) dengan Waktu Pelaksana 180 Hari Kalender dan Waktu Pemeliharaan 365 Hari Kalender.
Ternyata, dalam proyek ini tidak ada Kontrak Kerja dan diduga ada upaya mengelabui untuk mendapat keuntungan baik pribadi dan kelompok. Sedangkan Kontraktor pelaksana, PT. Mekar Abadi Mandiri (MAM) dengan Konsultan Pengawas, PT. Bintang Inti Rekatama (BIR) KSO dengan PT. Indra Giri Consultant (IGC).
Kontraktor Pelaksana meninggalkan ruas jalan antar Aspal sekitar 25 Meter. Kawasan jalan itu rusak dan pengendara harus berhati-hati karena ujung Aspal ke sambungan Aspal lainnya tinggi membahayakan.
Keterangan lapangan dan Foto sesuai hasil investigasi yang dilakukan Tim pada Rabu, (17/4/2024). Warga yang melintas geleng-geleng kepala dan merasa heran dengan kondisi jalan yang terlihat banyak yang rusak. Proyek di Jalan Raya Pasir Putih ini tidak ada Kontrak.
“Biaya Pemeliharaan jalan ini terbilang sangat besar, tapi kenapa hasil kerjanya begitu buruk? Apakah Pejabat PJN Wilayah Riau dan Kontraktor serta Konsultan Pengawas lebih banyak mengambil untuk Korupsi untuk memperkaya Diri, Keluarga dan Kerabat mereka. Apakah kondisi ini diketahui Menteri PUPR RI dan Presiden RI Joko Widodo?,” ucap warga yang mengaku bernama Zami ini.
Dalam hari yang sama, Tim melakukan investigasi ke Jalan Lintas Bunut – Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan-Riau, di kawasan itu ditemukan adanya pekerjaan Pengaspalan oleh Satker PJN Wilayah II Riau.
Namun, selain ditemukan adanya beberapa titik ruas jalan yang rusak, juga belum diketahui efektif volume proyek tersebut target dari STA awal dan sampai ke STA mana. Padahal, proyek ini baru saja selesai dikerjakan pada Tahun 2023 lalu dengan anggaran Rp 38,667 miliar.
Sesuai dalam Nomor Kontrak Peningkatan Simpang Jalan Bunut – Teluk Meranti: HK 02.01.8b.23-WIL2.R1/02/2023 tanggal 23 Agustus 2023 dengan Kontraktor Pelaksana, PT. Trifa Abadi, (Tidak Ada Konsultan Pengawas). Waktu Pelaksana 131 Hari Kalender dan Waktu Pemeliharaan 365 Hari Kalender.
“Proyek ini baru selesai dikerjakan sekitar 3 (tiga) bulan lalu,” kata seorang Ibu yang dijumpai Tim di ujung jalan Aspal Teluk Meranti jelang Bono. Rabu, (17/4/2024) sekitar Pukul 11.00.WIB.
Sebelumnya, Media bersama LSM tergabung dalam Tim melakukan investigasi terkait Preservasi di ruas Simpang Jalan Palas – Siak II Pekanbaru dan Lintas Jalan Kandis – Duri, Jalan ini, ditangani BPJN Wilayah I. Sedangkan kondisi ruas jalan tersebut, sangat memprihatinkan, sementara dana APBN cukup besar digelontorkan untuk Pemeliharaan Jalan dan Jembatan di ruas jalan ini.
Proyek ini dianggarkan pada Tahun 2023 melalui dana APBN sebesar Rp 39,533 miliar. Proyek ini tidak jelas Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan realisasi lapangan sesuai Rincian Anggaran Biaya (RAB). Tentu ini lah yang menjadi pertanyaan besar bagi publik.
Sementara Kontraktor Pelaksana, PT. Mekar Abadi Mandiri (MAM). Sedangkan Konsultan Pengawas, PT. Ciriatama Nusawidya Consult (CNC) dengan Waktu Pelaksana 300 Hari Kalender dan Waktu Pemeliharaan selama 365 Hari Kalender. Proyek ini tidak memiliki Kontrak Kerja sebagaimana terlihat di Plang Papan Nama Proyek.
Pihak Satker BPJN Wilayah I Riau melalui PPK, Rudisman dalam keterangannya kepada nadaviral.com akhir bulan Maret 2024 lalu, terkait sebuah rekaman pembicaraan nya kepada TH, salah seorang LSM.
Rudisman mengaku menyuap oknum inisial TH melalui oknum inisial IW seorang LSM dan Wartawan untuk tidak mengungkap kasus Korupsi dalam proyek APBN itu. Hanya saja, sesuai keterangan sumber Media ini bahwa, Uang Rp 10 juta itu tidak sampai ke tangan TH, sehingga TH mempersoalkannya.
“Uang itu Rp 10 juta diserahkan Rudisman ke TH melalui IW, namun Uang itu tidak sampai ke TH, makanya TH persoalkan hal itu. Ini Rekaman suara Rudisman cukup jelas menyebut nama TH dan IW tentang Uang itu,” ungkap sumber inisial HRS itu.
“Dibilang suap, bukan juga. Tapi awalnya IW meminta Uang ke saya dengan kalimat Pinjaman Rp 20 juta. Namun kami hanya bisa sanggupi Rp 10 juta dan Uang untuk menutupi kasus itu sudah saya serahkan ke IW. Jadi, itu urusan TH lah ke IW,” kata Rudisman, tepatnya hari Minggu siang melalui Telepon WhatsApp.
Sementara Kasatker PJN Wilayah II Riau, Herison yang dikonfirmasi Media ini awal bulan April 2024 Minggu lalu terkait kondisi Jalan Lintas Timur (Jalintim), Lintas Jalan Raya Pasir Putih dan Lintas Jalan Nasional (Pekanbaru – Kuansing).
Herison hanya menjawab secara santai membalas pesan WA Media ini bahwa, tidak ada kendala dalam pekerjaan Jalan dimaksud. “Tidak ada kendala Pak,” kata Herison seakan tidak ada beban dan tidak merasa melakukan Korupsi dalam proyek yang dikendalikannya itu.
Dugaan adanya indikasi Korupsi besar-besaran dalam Pelaksanaan Proyek Jalan dan Jembatan yang dibiayai DANA APBN di Riau, cukup diyakinkan sesuai pengamatan Tim Investigasi tersebar di Riau.
Tim yang tergabung dalam Organisasi Media yaitu Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Pemimpin Redaksi Intelektual (DPP PPRI) Republik Indonesia dan DPD LSM BAKORNAS Provinsi Riau bersama Media NADAVIRAL.COM dan Media lainnya merasa geram dengan pihak BPJN Riau yang bermain-main dengan dana APBN yang seharusnya dinikmati Masyarakat Riau melalui Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan yang benar.
Berdasarkan Berita Acara hasil Investigasi lapangan oleh Tim, maka itu sebagai dasar Laporan ke KPK RI, Kejagung RI dan ke Presiden RI Joko Widodo. Selama ini Presiden tidak tahu sama sekali Progres Pelaksana Jalan Nasional di Riau dan lainnya yang hanya menggelontorkan dana APBN berdasarkan pengakuan para Mafia Keuangan Rakyat Riau.
“Kita simpulkan dan sepakat untuk melanjutkan Laporan kita ke pihak APH Kompeten. Hanya ini cara kita bersama menyelamatkan Uang Rakyat. Kita juga bisa melakukan Aksi Unjuk rasa di depan Kantor BPJN sebelum menyerahkan Laporan langsung ke Presiden bersama KPK dan Kejagung RI. Sekalian kita serahkan Data temuan kita dan meminta kepada PPATK untuk menelusuri setiap transaksi di BPJN Riau,” tegas salah satu Aktivis dari Tim.
Dicek terakhir kali, ternyata PPK Rudisman Blokir Nomor WA Wartawan dan LSM. Sementara Kasatker Wilayah II Herison yang berulang kali dikonfirmasi terkait kondisi terkini Jalan Bunut-Teluk Meranti, namun tidak mau merespon alias sombong jual mahal!! Sikap Herison ini dinilai semacam Raja bohongan Penjahat Dana APBN. ***
Laporan Tim Penulis dari Media NADAVIRAL.COM:
1. Redaksi Pekanbaru
2. Biro Inhu
3. Biro Bengkalis
4. Biro Kuansing
5. Biro Kampar
6. Biro Dumai
EDITOR: Bowozi Bawamenewi
Foto: Milik/Dokumen NVC
Lokasi Foto: Ruas Jalan di Pekanbaru, Kuansing, Pelalawan, Siak-Bengkalis dan Kampar. Wilayah I dan II Riau.
