Pekanbaru, RIAU, (NV) — Tercium aroma tidak sedap dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) pada SMA/SMK Negeri di Riau Tahun 2025, dinilai buruk dan tidak sesuai Janji Kampanye Gubernur Riau Abdul Wahid sebelumnya.
Banyak masyarakat yang mengeluh, protes dan kebingungan bagaimana cara memasukkan anak mereka ke Sekolah Negeri.
Hingga berakhirnya masa pendaftaran secara Online yang dilaksanakan pihak Panitia SPMB Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Riau, tidak berdampak baik memberikan harapan dan keadilan kepada orang tua Murid yang sedang mengeluh.
Adanya dugaan kecurangan dalam pelaksanaan SPMB 2025 di Disdik Riau, empat Organisasi Pers dan beberapa Ormas serta LSM di Riau akan melakukan Aksi Damai di Kantor Gubernur dan Kantor DPRD Riau pada Kamis depan, 3 Juli 2025.
Dalam rapat bersama yang dilasanakan pada Senin malam 30 Juni 2025, empat elemen masyarakat Riau yang tergabung dalam Organisasi Pers dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yakni ; Aliansi Media Indonesia (AMI), Forum Wartawan Pendidikan (FORWADIK) Riau, Solidaritas Pers Indonesia (SPI), Forum Pers Independen Indonesia (FPII), LSM BERANTAS, LSM Bara Api, dan LSM Fortaran yang peduli Dunia Pendidikan di Riau, sepakat untuk melakukan aksi bersama dengan langsung melibatkan masyarakat yang bertindak sebagai calon orangtua murid yang tidak terjaring dalam SPMB 2025 dan elemen elemen lainnya yaitu Ormas yang ada di Riau untuk melakukan Aksi Damai di depan Kantor Gubernur dan kantor DPRD Riau.
Setiap warga Negara Indonesia memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya di muka umum, sebagai wujud menyediakan hak sebagaimana yang diamanahkan dalam UUD 1945 sebagai tangga tertinggi hukum dan peraturan perundang-undangan di Negara ini sebagai wujud kepedulian terhadap Dunia Pendidikan.
“Kami sebagai elemen masyarakat Riau yang tergabung dalam empat Organisasi Pers sepakat menyimpulkan adanya kejadian dalam proses SPMB SMA/SMK Negeri Riau 2025 yang dilaksanakan oleh Disdik Riau,” kata Ismail.
Sejak awal proses SPMB, ditemukan banyak sekali ketidaksinkronan antar sistem menggunakan internet atau online dengan kinerja Operator serta adanya fungsi ganda pos pengaduan di Sekolah dengan di Posko SPMB Disdik Riau.
“Masih banyak lagi masalah lain yang kami amati, kami temukan dan kami konfirmasi tapi tidak menemukan jawaban yang sinkron dari Panitia SPMB 2025, Sekretaris Disdik Riau maupun Plt Kadisdik Riau,” ungkap Koordinator Aksi Lapangan, Ismail Sarlata.
Dijelaskan Ismail, dari hasil rapat gabungan itu, mereka juga menyepakati bahwa janji Kampanye Gubri tentang prioritas Pendidikan hanya omong kosong, alias Omdo. Gubri sama sekali tidak peduli pada kemajuan Pendidikan di Riau, dan hanya sibuk jalan-jalan saja di luar sana.
“Aksi yang kita lakukan besok, akan membuka bukti-bukti yang kita miliki tentang pelaksanaan SPMB 2025 di Riau, kita duga penuh kondisi yang terstruktur dan masif dilakukan Disdik Riau hingga ke Sekolah-Sekolah yang merugikan calon peserta didik baru dan orangtuanya,” beber Ismail.
Ismail Sarlata meminta Gubri Abdul Wahid segera meninjau penempatan pejabat-pejabat di Disdik Riau, karena tidak memiliki kompetensi dan integritas tentang peningkatan mutu dan sistem Pendidikan sesuai dengan amanat UUD 1945, bahwa pendidikan adalah hak seluruh rakyat Indonesia.
Ismail menghimbau masyarakat yang terdampak sistem SPMB SMA/SMK Negeri Riau 2025 ini untuk ikut berpartisipasi menyuarakan hak mereka atas alasan yang tidak masuk akal oleh Panitia SPMB di Disdik Riau.
Aksi ini pada Kamis depan, diperkirakan akan diikuti sekitar 400 orang Massa melakukan orasi di dua titik yakni di Kantor Gubernur Riau dan di Kantor DPRD Riau.
Negara Harus Menjamin Murid Baru tidak Putus Sekolah
Menanggapi hal ini, Ketua DPD Gabungan Wartawan Indonesia (GWI) Provinsi Riau, Bomen, mendorong Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menyelamatkan Siswa/i melalui SPMB 2025 ini mendapatkan Hak Pendidikannya.
“Saya bermohon kepada Presiden RI, Prabowo Subianto, Menteri Pendidikan, Gubernur, Kepala Dinas Pendidikan hingga para Kepala Sekolah SMA-SMK bahkan SMP Negeri untuk menjamin Siswa/i mendapat Hak Pendidikannya. Baik yang tereliminasi karena keterbatasan kuota maupun yang baru mendaftar di luar waktu pendaftaran melalui SPMB. Harus ada solusi terbaik,” harap Bomen. Selasa malam, (01/07/2025), Pukul 20.45 WIB.
Bomen juga mendukung penuh langkah para Wartawan yang tergabung dalam Organisasi Pers dan teman-teman dari LSM berkolaborasi menyuarakan kepeduliannya terhadap Pendidikan Anak Bangsa saat ini.
Melalui Aksi Damai Kamis depan, kiranya ini menjadi perhatian khusus Presiden RI hingga Pemerintah daerah. Pendidikan harus didukung dengan mengedepankan kebutuhan Siswa/i serra didukung dengan penandatanganan Fakta Integritas oleh semua unsur kompeten.
“Saya mendukung penuh upaya yang akan dilakukan rekan-rekan Wartawan melalui Organisasi Pers dan teman-teman LSM secara kolaborasi menggelar Aksi Damai, meminta keadilan untuk keselamatan Anak Bangsa melanjutkan Pendidikannya di Riau ini. Semoga ini menjadi perhatian Pak Presiden dan Pak Gubernur Riau beserta Jajaran tentunya,” pungkas Bomen. (Tim)
Editor : Red
