DUMAI, (NVC) — Wakil Wali Kota Dumai, Sugiyarto, didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Dumai H Indra Gunawan dan sejumlah pejabat terkait di lingkungan Pemko Dumai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pembahasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Percepatan Penuntasan Tuberkulosis (TBC) secara virtual, bertempat di Ruang Rapat Diskominfotiksan Kota Dumai pada Senin, (29/9/2025).
Rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tito Karnavian, dilaksanakan secara luring di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta.
Dalam rakor tersebut, turut hadir dan menyampaikan paparan sejumlah menteri dari Kabinet Merah Putih, antara lain Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), H. Abdul Mu’ti.
Usai mengikuti rakor, Wakil Wali Kota Dumai, Sugiyarto, menyatakan kesiapan Pemerintah Kota Dumai dalam mendukung penuh arahan percepatan penanggulangan TBC.
“Kami siap mendukung penuh arahan dari pemerintah pusat, khususnya dalam percepatan penanggulangan TBC. Inshaallah, Pemerintah Kota Dumai akan berupaya maksimal untuk mempercepat penemuan kasus TBC, meningkatkan keberhasilan pengobatan, mencegah penularan, dan memperkuat sinergi lintas sektor,” ujar Sugiyarto.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menjadi perhatian utama untuk memastikan kecukupan gizi pada anak-anak, yang berperan penting dalam meningkatkan imunitas tubuh dan mencegah berbagai penyakit, termasuk TBC.
Dalam rakor virtual, dibahas secara mendalam isu-isu terkait MBG yang menjadi perhatian nasional, khususnya setelah beberapa kasus keracunan pangan terjadi di berbagai daerah.
Pemerintah pusat mengakui adanya kasus keracunan pangan masif yang terjadi di sejumlah daerah. Sebagai respons, pemerintah mewajibkan evaluasi total dan perbaikan di seluruh rantai pelaksanaan MBG, termasuk di tingkat daerah.
Kemudian, sesuai dengan arahan pusat, semua Satuan Penyedia Pangan Gizi (SPPG) diwajibkan untuk memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Sertifikat ini menjadi bukti bahwa SPPG telah memenuhi standar kebersihan dan keamanan dalam pengelolaan makanan.
Selain itu, pengawasan terhadap SPPG akan diperketat, bekerja sama dengan Dinas Kesehatan setempat. Rencananya akan dibentuk satgas khusus di daerah untuk memastikan seluruh prosedur dijalankan dengan benar, mulai dari pengadaan bahan baku, proses pengolahan, hingga distribusi.
Apabila terjadi kasus keracunan pangan, Pemerintah Daerah akan menerapkan prosedur respons cepat yang terkoordinasi. Upaya ini akan melibatkan Dinas Kesehatan, puskesmas, dan pihak terkait lainnya untuk memberikan penanganan medis segera dan melakukan investigasi penyebab.
Terkait Sasaran Utama Percepatan Penanggulangan TBC, Pemerintah Pusat meminta daerah untuk meningkatkan komitmen dan Memperkuat peran dalam menggerakkan seluruh sumber daya untuk penanggulangan TBC.
Mengimplementasikan Strategi Screening Berjenjang untuk mempercepat penemuan kasus TBC di seluruh lapisan masyarakat, mulai dari skrining di fasilitas kesehatan hingga ke tingkat komunitas. Deteksi dini sangat krusial untuk mencegah penyebaran.
Membangun Sinergi Horizontal dan Vertikal dengan menggandeng berbagai pihak, mulai dari instansi pemerintah, swasta, hingga organisasi kemasyarakatan, untuk menciptakan kolaborasi yang kuat dalam upaya penanggulangan TBC.
Memasukkan agenda penanggulangan TBC ke dalam seluruh forum dan kegiatan di daerah, agar isu TBC menjadi perhatian bersama, serta memperkuat sistem kesehatan daerah dengan meningkatkan kapasitas sistem kesehatan lokal, termasuk sarana prasarana dan sumber daya manusia, untuk mendukung program TBC agar tercapai target eliminasi TBC 2030 melalui upaya yang terkoordinasi dan berkelanjutan.
“Dengan komitmen dan kerja sama yang kuat, kami yakin target eliminasi TBC pada tahun 2030 dapat kita capai, dan program MBG dapat berjalan dengan lebih aman dan efektif di Dumai,” tutup Wakil Wali Kota Sugiyarto. (**/Tam)
