MEDAN – Polda Sumatera Utara menegaskan bahwa pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah di Sumut berjalan lancar, transparan, dan tidak mengalami kendala pendanaan sebagaimana diberitakan sebelumnya.
Justru, program SPPG di wilayah Sumut menjadi salah satu model nasional dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Presiden RI Prabowo Subianto.
Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Ferry Walintukan, menjelaskan bahwa sejumlah polres bahkan telah mampu membangun lebih dari satu SPPG sebagai bentuk komitmen dalam mensukseskan program prioritas pemerintah. “Pembangunan ini berjalan baik, diawasi Irwasda Polda Sumut, dan seluruh mekanismenya mengikuti instruksi pimpinan,” ujarnya.
Irwasda Polda Sumut, Kombes Pol Nanang Masbudi, menegaskan bahwa Polda Sumut telah menyiapkan pola pendanaan yang kuat melalui kemitraan resmi di tingkat polres. “Satgas SPPG di tingkat polres melakukan kemitraan dengan Primkopol. Jika anggaran Primkopol belum mencukupi, maka bisa mengajukan support dari Bank Mandiri. Ada landasannya, yakni MoU dari pusat dengan pihak bank,” tegasnya.
Terkait beberapa SPPG yang belum diresmikan, Irwasda menjelaskan bahwa hal itu bukan disebabkan kendala biaya, melainkan tahapan dari Badan Gizi Nasional (BGN). “Ada yang belum dilakukan peresmian karena dari BGN belum memberikan dananya untuk operasional. Ini bertahap. Sekarang sudah ada 22 SPPG yang beroperasi, dan nanti bertahap akan bertambah,” jelasnya.
Ia juga menepis isu kendala anggaran dalam pembangunan. “Saat ini tidak ada kendala anggaran karena disupport oleh Primkopol dan juga oleh investor,” katanya.
Lebih jauh, Irwasda menegaskan bahwa SPPG Polda Sumut kini menjadi rujukan nasional. “SPPG di Polda Sumut menjadi pilot project, acuan bagi SPPG lain. Bangunannya, desainnya, benar-benar sesuai dengan spesifikasi BGN, termasuk penerapan security food,” ungkapnya.
Sistem keamanan pangan tersebut mencakup pemeriksaan menyeluruh terhadap makanan yang diproduksi. “Makanan yang diproduksi itu lulus uji pemeriksaan, dari tahap pembuatan sampai pendistribusian,” tambahnya.
Kapolda Sumut Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto sebelumnya juga menegaskan bahwa pembangunan SPPG memprioritaskan daerah-daerah 3T (terdalam, terluar, dan terjauh). Irwasda kembali mempertegas arahan tersebut. “Tujuannya memang untuk daerah 3T. Ini merupakan program sosial para kapolres untuk mensukseskan program pemerintah,” ujarnya.
Saat ini, Polda Sumut telah menetapkan pembangunan 117 SPPG di bawah Yayasan Bhayangkari Sumatera Utara, di mana 39 sudah beroperasi profesional, 19 sedang dalam tahap pembangunan, dan 59 akan mulai dibangun pada Desember 2025.
Dengan dukungan penuh dari berbagai pihak, termasuk Primkopol, Bank Mandiri, dan investor, serta pengawasan ketat sesuai spesifikasi BGN, Polda Sumut memastikan program SPPG terus berkembang dan menjadi contoh keberhasilan pelaksanaan program makan bergizi gratis di Indonesia.
(Red/lNDRA Cahaya tanjung)
