RIAU — Menindak lanjuti proses awal kedudukan PT. Marita Makmur Jaya (MMJ) di Kecamatan Rupat dan Rupat Utara dengan Kantor Pusat di Jalan Angkasa, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.
Berawal dari klaim PT MMJ memiliki Lahan dan atau Kebun Sawit di Rupat pada Tahun 2003 lalu. Namun, kami yang tergabung di dalam Tim LSM IPMPL mempertanyakan Izin Usaha Perkebunan, Izin Pengelolaan dan Pemanfaatan Hasil Hutan serta Izin Penebangan Kayu Hutan.
Saat itu, Komisaris Utama PT MMJ, Ny.Maria dan Direktur PT MMJ, Sidharta serta Bupati Kabupaten Bengkalis periode 2001-2010, Drs. H. Syamsurizal, MM tidak bisa menunjukan Bukti Izin Lahan dan Kebun tersebut.
Hingga kemudian, Saya dan rekan saya, Solihin dan Arifin, MH sepakat membawa kasus ini ke Menteri Kehutanan RI, H. MS Kaban di Jakarta.
Tim yang berangkat ke Jakarta disambut baik oleh Menhut RI MS Kaban, seraya menyatakan tidak pernah mengeluarkan Izin apapun kepada PT MMJ untuk menguasai Hutan Produksi Terbatas di Rupat, Bengkalis.
Agenda utama yang dilaporkan Tim Koalisi (LSM – MEDIA) ke Menhut MS Kaban yakni, terkait agresif Maria dan Sidarta yang mengatasnamakan PT MMJ menggusur warga penduduk di dalam Kawasan HPT tersebut tanpa melakukan pendekatan secara persuasif, memberi Kompensasi untuk selanjutnya melakukan Relokasi.
Sehingga, kami menilai tindakan MMJ telah melanggar Hak Azasi Manusia (HAM) terhadap penduduk setempat.
Dalam kawasan HPT tersebut, MMJ melakukan penebangan Kayu Alam hingga ke pinggir Pantai Laut Rupat. Sedangkan Kayu Alam hasil penebangan, dijual ke luar Negeri.
Sebelumnya, Komisaris PT MMJ, Maria, pernah melakukan pertemuan di kantor LSM IPMPL di Bengkalis. Usai pertemuan, Maria dan Bupati Bengkalis turun ke Pulau Rupat via Udara menggunakan Heli.
Kemudian, Direktur PT MMJ, Sidharta, 3 kali melakukan pertemuan dengan saya, dua kali di Hotel Furaya dan satu kali di Kantor Departemen Agama Provinsi Riau.
Tujuan Sidharta memanggil saya bertemu, hanya untuk memberikan klarifikasi secara lisan. Namun tidak mampu menunjukan Data perusahaan yang kami minta berkali-kali sebelumnya.
Saat ini kami mempertanyakan proses awal perizinan Lahan PT MMJ, Kompensasi kepada warga yang digusur, hasil penjualan Kayu dan Pajak.
Kedua, tahun 2025 lalu, perilaku tidak manusiawi terjadi di dalam kawasan Kebun MMJ, terkait warga pekerja di PT MMJ yang Meninggal Dunia dikebumikan secara tidak manusiawi.
Jenazah dikebunukan sembarangan di dalam Lumpur Gambut. Sesuai keterangan Sumber, bahwa Peti Jenazah tidak dikubur secara normal atau secara layak seperti biasanya. Tapi, ditekan secara paksa menggunakan Excavator, namun tetap mengapung karena Lumpur Gambut.
Kasus tersebut, heboh setelah Viral pemberitaan di sejumlah Media yang dimotori oleh pengurus LSM Komunitas Pemberantasan Korupsi (KPK) di Riau, Tehe Laia dan B. Naso Laia.
Kasus tersebut, diduga belum ada permintaan maaf serta Kompensasi dari pemilik PT MMJ Maria dan Sidharta kepada Keluarga Korban. Kami berharap, kasus ini untuk dapat diselesaikan dengan bukti permohonan maaf secara terbuka.
Ketiga, pada awal Tahun 2026, kembali Viral di sejumlah Media terkait kasus Limbah mematikan PT MMJ yang mencemari Lingkungan Wilayah Rupat. Maria dan Sidharta yang merupakan pemilik PT ROSNA yang berkantor di Jalan M Yamin ini, jarang muncul di muka umum.
Dengan ke tiga peristiwa ini, tentu kami meminta Negara hadir dalam mengungkap peristiwa, kejanggalan atas dugaan pelanggaran HAM, Perizinan Usaha, Korupsi Pajak Perusahaan dan pelanggaran Sosial lainnya.
Presiden RI Prabowo Subianto atau dalam hal ini Pemerintah, DPR RI, Aparat Penegak Hukum (APH) Jaksa, TNI dan POLRI, TOMAS, TODA, Menteri Keuangan RI dan Aktivis Lingkungan untuk secara bersama-sama berkolaborasi mengungkap fakta selama keberadaan PT MMJ di Pulau Rupat, Bengkalis, Provinsi Riau.
Saya sangat yakin dan optimis, melalui tulisan saya ini, menjadi pintu masuk untuk semua institusi mau pun para pihak yang saya sebutkan dalam tulisan ini. Jejak Digital yang kami perjuangkan sejak 2003 hingga 2008, tidak pernah terhapus.
Biar lah segala Perbuatan Melawan Hukum (PMH), Pelanggaran HAM, Hukum Sosial dan Hukum Adat menjadi acuan di dalam UU KUHPidana terbaru.
Masyarakat Riau, khususnya Masyarakat Pulau Rupat dan terutama Pekerja di PT MMJ, Hak mereka harus terpenuhi supaya bisa bertahan hidup nyaman dan sejahtera tentunya. (Bagian Ke-1..)
Opini, Ditulis oleh : Bomen. Ketua DPD Gabungan Wartawan Indonesia (GWI) Provinsi Riau. Kamis, 2 April 2026.
