SIAK – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak tetap memprioritaskan perbaikan infrastruktur jalan meski dihadapkan pada efisiensi anggaran, defisit keuangan, dan kewajiban pembayaran utang daerah.
Dalam setahun terakhir, pemerintah daerah telah menangani pemeliharaan sepanjang 152,30 kilometer jalan kabupaten dengan skema bertahap sesuai kemampuan fiskal daerah.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Siak, Ardi Irfandi, ST mengatakan, penanganan difokuskan pada ruas-ruas yang mengalami kerusakan berat dan berpotensi membahayakan pengguna jalan.
“Di tengah efisiensi anggaran dan defisit yang luar biasa, Ibu Bupati bersama Pak Wakil tetap menjadikan infrastruktur, terutama jalan kabupaten, sebagai prioritas. Penanganannya dilakukan secara parsial sesuai ketersediaan anggaran,” kata Ardi, Selasa (28/7/2026).
Selain pemeliharaan sepanjang 152,30 kilometer, Dinas PUPR juga telah menyelesaikan peningkatan jalan sepanjang 6,577 kilometer yang mencakup ruas Sawit Permai–Teluk Merbau, Siak–Tumang, dan Jalan Poros Dusun Lubuk Miyam. Pekerjaan tersebut dibiayai melalui Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit dan Dana Insentif Daerah (DID).
Pemkab Siak juga mendapat dukungan dari Program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) 2025–2026 melalui APBN untuk merekonstruksi Jalan Pinang Sebatang Barat–Muara Kelantan sepanjang 1,195 kilometer.
Ardi menjelaskan, total jaringan jalan di Kabupaten Siak mencapai 3.126,652 kilometer, terdiri atas 171,25 kilometer jalan nasional, 110,34 kilometer jalan provinsi, 1.583,969 kilometer jalan kabupaten, dan 1.261,093 kilometer jalan desa.
Namun, keterbatasan anggaran membuat pemerintah belum dapat meningkatkan seluruh ruas jalan yang rusak. Karena itu, penanganan sementara difokuskan pada pekerjaan pemeliharaan seperti penambalan (patching), penyulaman, rekondisi lapis dasar (base), hingga pembangunan box culvert di titik-titik prioritas.
Ia juga mengingatkan masyarakat bahwa tidak semua jalan rusak menjadi kewenangan pemerintah kabupaten. Sejumlah ruas, seperti Jalan Pemda menuju Tualang dan Simpang Bakal menuju Kilometer 11, merupakan jalan berstatus provinsi sehingga penanganannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Riau.
Menurut Ardi, Pemkab Siak telah beberapa kali menyampaikan usulan kepada Pemerintah Provinsi Riau agar ruas-ruas tersebut segera diperbaiki. Bahkan, sebagian penanganannya kini didorong melalui dukungan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang berada di sekitar lokasi.
Untuk mempercepat perbaikan jalan kabupaten, Pemkab Siak juga menggandeng sejumlah perusahaan melalui program CSR. Kolaborasi itu dilakukan bukan dalam bentuk bantuan dana, melainkan penyediaan material yang selanjutnya dikerjakan bersama pemerintah.
“Kami tidak meminta uang. Yang kami minta adalah material agar bisa dikerjakan bersama-sama. Ini bentuk kolaborasi agar jalan yang menjadi prioritas bisa segera ditangani di tengah keterbatasan anggaran,” ujarnya.
Kerja sama tersebut mencakup sejumlah koridor prioritas, antara lain ruas Siak–Bunga Raya–Sabak Auh, Tumang–Muara Kelantan, Pinang Sebatang Barat–Muara Kelantan, Maredan–Tualang, Hang Lekir II, Simpang KITB–Sungai Rawa, Simpang Siak–Terminal Lama, hingga Pencing Bekulo–Jambai Makmur di Kecamatan Kandis.
Perusahaan yang dilibatkan di antaranya PT RAPP, PT Seraya Sumber Lestari, PT Arara Abadi, PT Teguh Karsa Wana Lestari, PT Surya Intisari Raya, PT Pelindo, PTPN IV, PT Ivo Mas Tunggal, serta sejumlah perusahaan lainnya.
Saat ini, sejumlah draf nota kesepahaman (MoU) dengan perusahaan telah selesai dibahas dan sebagian telah memasuki proses penandatanganan di Bagian Hukum Setda Kabupaten Siak. Sementara beberapa perusahaan lainnya masih dalam tahap pembahasan.
Ardi menambahkan, Pemkab Siak terus memperjuangkan tambahan Dana Bagi Hasil (DBH) dan dukungan anggaran dari pemerintah pusat agar pembangunan infrastruktur dapat berjalan lebih optimal. Dengan kondisi fiskal saat ini, pembangunan jalan baru melalui APBD masih belum memungkinkan sehingga pemerintah memfokuskan anggaran pada pemeliharaan dan perbaikan ruas-ruas prioritas.
“Ibu Bupati terus menyuarakan keadilan fiskal kepada pemerintah pusat. Salah satu tujuannya adalah memperkuat pembangunan infrastruktur di daerah dan memastikan pemeliharaan jalan tetap menjadi prioritas meski disiplin fiskal diterapkan sangat ketat,” kata Ardi. (**/Inf)
