DUMAI – Pimpinan DPRD Kota Dumai, H. Johannes MP Tetelepta, S.H., M.M., melaksanakan Reses Masa Persidangan I Tahun 2026 di Jalan Meranti Darat, Kelurahan Ratu Sima, Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai, Senin (26/10/2026) malam.
Kegiatan reses ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, masukan, serta berbagai kebutuhan pembangunan di lingkungan masyarakat setempat. Sejumlah usulan yang disampaikan warga di antaranya perbaikan dan peningkatan kualitas jalan, penyediaan penerangan jalan, pembangunan dan perbaikan drainase, serta upaya pencegahan banjir.
Dalam dialog bersama masyarakat, Johannes menyampaikan bahwa reses merupakan bagian penting dari tugas dan tanggung jawab anggota DPRD untuk mendengarkan secara langsung kebutuhan masyarakat yang diwakilinya.
Menurutnya, kehadiran wakil rakyat di tengah masyarakat tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga ruang diskusi dan dialog untuk mengetahui persoalan yang dihadapi warga sekaligus menyerap aspirasi sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan daerah.
Johannes juga mengapresiasi Pemerintah Kota Dumai atas berbagai program pembangunan yang telah dilaksanakan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Ia berharap pembangunan ke depan dapat terus ditingkatkan, terutama pada sektor infrastruktur dasar yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dan kenyamanan warga.
Terkait berbagai aspirasi yang disampaikan, ia menegaskan bahwa seluruh masukan masyarakat akan menjadi bahan perhatian dan diperjuangkan sesuai skala prioritas serta mekanisme perencanaan pembangunan daerah, termasuk untuk program pembangunan tahun 2027.
“Aspirasi masyarakat tentu menjadi perhatian kami. Usulan yang disampaikan akan kita tampung dan perjuangkan agar dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan prioritas pembangunan tahun 2027. Harapannya, apa yang kita lakukan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ungkapnya.
Melalui kegiatan reses ini, diharapkan komunikasi antara masyarakat dan DPRD Kota Dumai terus terjalin dengan baik. Aspirasi yang dihimpun diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dan DPRD dalam mendorong pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. (*/NH)
