PEKANBARU, (NVC) — Pemberitaan di sejumlah Media Berita On-Line baik Lokal maupun Nasional terkait ulah Pj Wali Kota, Sekretaris Daerah Kota, Plt Kabag Umum Pemerintah Kota dan lainnya di Kota Pekanbaru, semakin Viral Mendunia.
Uang Negara dan atau Uang Rakyat Daerah Kota Pekanbaru sebesar Rp 6,8 miliar (sementara) yang seharusnya dinikmati Masyarakat kurang mampu, justeru ditemukan pihak KPK RI pada saat melakukan OTT terhadap pejabat tinggi Pemko Pekanbaru tersebut.
Bahkan, sebagaimana pihak KPK menyebutkan, bahwa para pihak yang turut kecipratan uang itu, termasuk Kadis Perhubungan Kota Pekanbaru, Yuliarso dan beberapa dari oknum Wartawan.
OTT pada Senin lalu, tanggal 2 Desember 2024, pejabat tinggi Pemko Pekanbaru yang turut ditangkap yakni, Risnandar Mahiwa – Pj Wali Kota Pekanbaru. Indra Pomi Nasution – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pekanbaru, dan Novin Karmila – Plt Kabag Umum Pemko Pekanbaru. Ke tiga orang tersebut, telah ditetapkan Tersangka oleh KPK.
Dikabarkan, masih ada sejumlah nama yang turut ditangkap, namun masih dalam proses pihak Penyidik KPK. KPK juga mengungkap sejumlah nama oknum Wartawan yang turut menerima uang hasil Korupsi tersebut, kemungkinan akan diungkap siapa saja dan dipanggil dalam persidangan di Pengadilan nantinya.
Wakil Ketua Umum Perkumpulan Pemimpin Media Independen (DPP P2MI), Bomen mengatakan, peran Plt Kabag Umum, Novin Karmila Dkk dalam mengatur kebutuhan baik Makanan dan Minuman serta Alat dan Fasilitas kerja di Pemko, diduga sudah berlangsung lama sejak Tahun 2016.
Saat itu, Awak Media telah berupaya melakukan konfirmasi atas data temuan terkait Pengadaan Makan – Minum, Sound System dan Fasilitas Kerja di Pemko, namun Novin dan rekannya enggan merespon hingga memblokir nomor WhatsApp Wartawan.
“Diduga kuat, Novin Karmila dimasa menjabat Bagian Keuangan di Pemko juga telah membagi-bagikan uang Negara kepada sejumlah oknum dengan nilai ratusan juta. KPK harus menelusuri kasus ini karena sangat penting untuk di ungkap semuanya kepada Masyarakat,” ungkap Bomen. Kamis, (5/12/2024) di Pekanbaru.
Mengawasi kinerja aparatur atau pejabat penyelenggara Negara, adalah merupakan bagian dari Peran serta Jurnalis selaku Kontrol Sosial sesuai UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang PERS dan Peran Serta Masyarakat demi terlaksananya program Pemerintah merealisasikan keuangan daerah kepada Masyarakat.
“Kita mendorong APH bekerja maksimal dan profesional menangani kasus ini. Sudah bukan zaman nya lagi kita bermain-main, mengulur waktu proses demi proses hukum hanya karena adanya suatu kepentingan yang menguntungkan sekelompok orang,” tegasnya.
Apa pun alasannya, dan uang untuk apa saja yang disita oleh KPK, tentu disebut sebagai Korupsi atau kejahatan keuangan Negara. Proses penyelidikan dan penyidikan tidak harus berhenti di sini.
“Akibat ulah para pejabat yang ditangkap karena Korupsi, Bumi Lancang Kuning Riau jadi heboh dan Viral. Kita mendukung penuh langkah serta kebijakan dan pernyataan keras Presiden RI, Prabowo-Gibran memberantas kemiskinan, memberantas Korupsi untuk keselamatan keuangan dan demi kesejahteraan Rakyat. Ingat, uang hasil Korupsi mu tidak menjamin Keluargamu terhormat di muka umum,” pungkasnya. ***
Editor : Red
