SIAK, (NV) – Bupati Siak, Afni, turun langsung mengecek satu-persatu kendaraan dinas roda empat, yang berasal dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Siak yang dipusatkan di halaman kantor Bupati Siak, Tanjung Agung, Kelurahan Mempura, Kamis, (7/8/2025) pagi.
Langkah tegas ini, diambil Bupati Afni upaya penataan aset daerah serta perbaikan sistem pengelolaan aset milik Pemerintah Daerah agar lebih baik, khususnya kendaraan dinas, demi menekan pemborosan dan meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran.
“Pagi ini saya sengaja meminta seluruh Mobil Dinas dikumpulkan. Kita ingin mulai menata dari hal yang kecil. Karena jika dibiarkan, contoh kendaraan dinas yang sudah tua, perawatannya jika terus dianggarkan akan terjadi pemborosan anggaran,” kata Afni di halaman Kantor Bupati.
Ia minta kerjasama Inspektorat dan Badan Keuangan Daerah (BKD) Bidang Aset untuk melakukan pemeriksaan, pendataan menyeluruh, termasuk menelusuri kondisi fisik, legalitas, dan kelayakan ekonomis seluruh kendaraan dinas yang di pakai dan di pegang ASN
“Kita akan cek kondisi kendaraan dan siapa saja pemegang kuncinya. Termasuk berapa kunci yang dipegangnya dan bagaimana pertanggungjawaban terhadap aset-aset tersebut,” tegas Afni.
“Setiap OPD wajib memberikan laporan mengenai kondisi dan penggunaan kendaraan dinasnya. Kalau ada mobil yang sudah tidak layak pakai dan biaya perawatannya mahal, lebih baik kita lelang saja,” pinta Afni.
Bupati Afni juga menekankan pentingnya pemerataan pemanfaatan aset kendaraan dinas. Menurutnya, banyak perangkat kampung dan anggota BAPEKAM dari wilayah terpencil yang kesulitan akses transportasi, sehingga membutuhkan dukungan kendaraan dinas.
“Kalau ada kendaraan yang tidak digunakan, alihkan saja ke yang lebih membutuhkan. Jangan dibiarkan menganggur, padahal banyak saudara kita di kampung yang sangat memerlukan,” ujar nya.
Sebanyak 523 unit kendaraan dinas menjadi sasaran pemeriksaan, terdiri dari 451 unit mobil dinas dan 72 unit berasal dari sewa. Pemeriksaan fisik dilakukan oleh tim gabungan dari Inspektorat dan bagian aset daerah, termasuk pengecekan dokumen, pembayaran pajak, serta kesesuaian penggunaan.
Bupati Afni juga minta setiap OPD tidak menambah kendaraan dinas baru di masa mendatang. “Jika ternyata sistem penyewaan lebih hemat secara anggaran, kita pertimbangkan ke depan untuk tidak beli mobil baru. Gunakan yang ada saja,” imbuhnya.
Ia menambahkan, pengecekan ini juga upaya penertiban administrasi aset daerah, yang bertujuan meningkatkan transparansi, memastikan bahwa penggunaan kendaraan dinas sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan operasional pemerintah daerah.
“Keuangan daerah kita sedang tidak sehat, kami ingin memastikan setiap kendaraan dinas, benar-benar digunakan oleh perangkat daerah yang berwenang dan tercatat secara administrasi sebagai aset daerah,” kata dia.
Dari pendataan yang dilakukan Bupati Afni bersama Inspektorat dan Badan Aset BKD ditemukan 100 mobil dinas tidak layak operasional dan tahun rendah, sehingga terdata disiapkan untuk dilelang.
“Kita temukan tadi 70 mobil dinas yang sudah tua, ditambah 30 unit yang masih dalam pendataan. Jadi jumlahnya 100, itu besok kita lelang,” sebutnya.
Bupati mengajak seluruh jajaran untuk bersama-sama mencari potensi pendapatan dan mengefisienkan pengeluaran, termasuk dari sektor aset.
“Kendaraan itu nilainya akan terus turun, tidak seperti tanah. Maka harus kita manfaatkan seoptimal. Hari ini kita mendata mobil dinas, kemudian motor, selanjutnya nanti kita akan mendata rumah dinas, dan aset tanah,” tutupnya
Bupati Afni berharap, upaya ini menjadi langkah awal menuju tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
(**/Inf)
