PEKANBARU, (NV) –– Terkait beberapa Wartawan/ti merasa di diskriminasi dan kehilangan hak terhadap pemberitaan rangkaian kegiatan positif Kepolisian Daerah (Polda Riau, seluruh Polres dan seluruh Polsek) di Riau telah viral di sejumlah Media sejak awal bulan Oktober 2024. Ini bukan pertama kali terjadi.
Mencuatnya kekecewaan sejumlah Wartawan di luar Grup Mitra Pers Polda Riau, bermula saat salah seorang oknum Polwan yang bertugas di Humas Polda Riau diduga inisial Umil Kumala (UK) mengeluarkan sejumlah Wartawan yang sebelumnya tergabung di dalam Grup yang dikelola UK tanpa alasan yang jelas.
Kondisi ini membuat sejumlah Jurnalis yang biasanya membantu publikasi berita hasil kegiatan Polda Riau tanpa ada ucapan terima kasih apa pun, baik dari Kapolda Riau, Irjen Pol M Iqbal mau pun dari jajarannya.
Bahkan, selama ini diaebut-sebut ada Grup Wartawan Polda Riau (WPR), namun dari sejumlah Wartawan yang tergabung dalam Grup WPR itu, semakin lama semakin berkurang karena dievaluasi dan hanya tinggal beberapa oknum Wartawan tertentu saja yang menghuni Grup itu saat ini.
Bahkan yang paling mengecewakan, disebut sejumlah Wartawan dalam suatu pertemuan antaran Kabid Humas Polda Riau, Kombes Anom didampingi Kasubdit Penmas, AKBP Rudi Samosir beserta sejumlah jajaran Bidang Humas Polda Riau di Raja Coffee di kawasan Jalan Arifin Achmad, Kota Pekanbaru. Senin, (07/10/2024), Pukul 08.30.WIB.
Kekecewaan dimaksud terungkap saat beberapa Wartawan yang biasanya melakukan peliputan berita baik di Polres maupun di Polsek di bawah naungan Polda Riau.
Para Wartawan ini merasa kecewa karena setiap melakukan liputan, pihak Polres dan Polsek tidak menerima serta tidak merespon hal konfirmasi Wartawan, dengan alasan tidak terdaftar di Grup WPR.
“Kami ditolak melakukan konfirmasi ke Polres dan Polsek, alasan Polisi setempat karena kami bukan peserta Grup WPR. Diduga kuat, ada oknum dari Humas Polda Riau menginstruksikan kepada seluruh Polres dan Polsek se-Riau melalui pesan WhatsApp agar Wartawan di luar Grup WPR tidak direspon,” ungkap beberapa Wartawan di hadapan Kabid Humas Polda Riau saat itu.
Misalnya, beberapa waktu lalu, ada beberapa Awak Media berupaya melakukan konfirmasi kepada salah seorang pengusaha sukses inisial DH, terkait TikTok yang viral bahwa DH maju sebagai Cagubri.
Saat sejumlah Awak Media mendatangi kediaman DH di jalan Tanjung Datuk, spontan saja kedua orang keamanan di rumah DH mengatakan, “Pak DH lagi capek badan nya, sekitar 5 menit lalu oknum Kapolda Riau keluar dari rumah DH. Pesan DH, nanti malam saja atau besok ketemu,” kata kedua keamanan itu kepada beberapa Wartawan saat itu.
Selanjutnya, terkait viral nya beberapa foto oknum pengusaha besar Jangkang Kelapa Sawit inisial EK yang begitu mesra dengan oknum Kapolda Riau hingga EK menduduki Kursi kehormatan jabatan Kapolda Riau di ruangan kerja Kapolda.
Terakhir Awak Media juga sudah berupaya melakukan konfirmasi kepada petinggi Polda Riau terkait adanya dugaan atau isu penggelapan Uang Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Polres Kuansing sebelumnya sebesar kurang lebih Rp 12 miliar.
Diduga melibatkan salah satu oknum Polantas dan salah satu oknum Polri yang saat ini menjabat Waka Polres di Riau terkait Gratifikasi mobil mewah dalam kasus itu. Namun tidak satu pun pihak yang dikonfirmasi seperti Dirlantas, Kabid Humas, Kabid Propam dan Kapolda Riau memberikan keterangan klarifikasi.
Peristiwa ini tentu menjadi perhatian dan pertanyaan besar di kalangan Masyarakat Riau khususnya. “Untuk mencari tahu kebenaran informasi ini, upaya konfirmasi sudah dilakukan oleh para Jurnalis. Saya kira, sekalipun oknum UK membatasi Wartawan mengakses informasi melalui Grup, bukan berarti itu kawan-kawan Jurnalis tidak bisa menjalankan Tupoksinya,” pungkas Wartawan senior itu.
Namun, saat hal itu dikonfirmasikan kepada Kabid Humas sebelumnya, Kombes Hery Purwono, malah meminta agar tidak ditayangkan berita terkait itu karena akan menjadi isu tidak baik dan negatif terhadap reputasi Kapolda Riau.
Bahkan, hal ini juga telah disampaikan kepada Kasubdit Penmas Polda Riau, AKBP Rudi Samosir pada pertemuan itu, tetapi Rudi menyarankan agar disampaikan kepada Kabid Humas yang baru langsung.
“Segala sesuatunya pertanyaan dari rekan-rekan Jurnalis menyangkut kinerja Polda Riau, supaya disampaikan langsung kepada Kabid Humas yang baru untuk diteruskan kepada Pimpinan,” jawab Rudi dengan singkat.
Tentu saja, kondisi ini akan menjadi preseden buruk di antara kedua pihak yang sudah menjadi mitra kerja selama bertahun-tahun. Hanya karena ulah oknum Admin pengelola Grup WA yang tidak transparan, menjadi pemicu perpecahan antar sesama profesi Wartawan.
Salah seorang Wartawan senior dari Redaksi Media nadaviral.com, Bomen yang juga turut hadir dalam pertemuan saat itu, merasa prihatin atas kondisi yang terjadi dan langsung menyampaikan kepada Kabid Humas Anom untuk segera dibenahi segala kekurangan hingga kelalaian yang dilakukan oknum dimaksud.
Demikian halnya dengan Anggaran Publikasi Media di Humas Polda Riau, Polres dan Polsek juga turut dipertanyakan karena diduga hanya menguntungkan sekelompok oknum saja, sedangkan dukungan publikasi tentang Giat Polri, hampir dilakukan khusus seluruh Media yang ada di Riau. Peristiwa ini bukan yang pertama kali terjadi.
“Kami berharap kepada Kabid dan Jajaran Humas Polda Riau, Polres dan Polsek agar mencari solusi positif terhadap keluhan rekan-rekan Wartawan ini. Soal dana Publikasi, semua harus mendapat hak yang sama, besar sama dapat kecil dibagi rata. Bahkan, justeru kami di luar Grup WA yang dikelola oknum dan atau siapapun oknumnya yang lebih banyak Media menayangkan berita Giat Polri di Riau. Tanpa ucapan terima kasih dan juga tanpa dibayar,” beber Bomen.
Menanggapi hal itu, Kabid Humas Polda Riau, Anom merespon positif beberapa hal yang dispaikan sejumlah Wartawan sekaligus meminta maaf atas situasi yang terjadi, dan berterima kasih atas informasi yang disampaikan Wartawan.
“Saya minta maaf atas peristiwa yang terjadi, dan juga saya sangat berterima kasih atas informasi yang kawan-kawan sampaikan. Saya baru duduk menjabat Kabid Humas Polda Riau, namun saya mengakomodir semua apa yang teman-teman sampaikan untuk dilakukan pembenahan secara bertahap,” kata Kombes Anom.
Pada prinsipnya, tidak ada yang dibeda-bedakan, semua bisa mendapat hak yang sama. “Sekali lagi, kami akan membenahi kekurangan yang ada secara bertahap. Saya juga mohon maaf kalau tidak sempat merespon konfirmasi kawan-kawan, harap maklum karena terlalu banyak pesan yang masuk di HP saya dan terlewatkan membacanya,” ujar Anom.
Kemerdekaan Pers telah diakui Negara melalui penetapan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers sebagai Sosial Kontrol dan ditegaskan pula Jurnalis independen dan menjaga netralitas serta menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik Indonesia (KEJI).
“Kebebasan Jurnalis dalam menjalankan Tupoksi telah diatur dalam UU No 40/1999, Jurnalistik berhak mencari, mendapatkan, menyimpan dan menyebarluaskan informasi kepada publik. Menghalangi tugas Wartawan, juga telah diatur Pidananya. Artinya, semua harus saling menghormati dan sinkron dalam Tupoksi masing-masing,” sebut Bomen. ***
Editor : RedNV
