BINJAI – Dalam upaya memperkuat perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan mencegah terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Binjai, AKBP R. Bimo Moernanda, S.I.K., M.H.,
menggelar pertemuan silaturahmi sekaligus koordinasi strategis dengan Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Sumatera Utara.
Pertemuan yang berlangsung hangat dan penuh keakraban ini dilaksanakan di Ruang Kerja Kapolres Binjai, Kamis (27/8/2026).
Silaturahmi ini menjadi momentum penting bagi kedua instansi untuk menyamakan persepsi dan memperkuat kolaborasi di lapangan.
Fokus utama pembahasan adalah langkah preventif dan represif guna mencegah pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) secara ilegal (non-prosedural) ke luar negeri yang rawan berujung pada praktik perdagangan manusia.
Kapolres Binjai, AKBP R. Bimo Moernanda, S.I.K., M.H., dalam kesempatannya menegaskan bahwa jajaran Polres Binjai berkomitmen penuh untuk menindak tegas segala bentuk tindak kejahatan transnasional, khususnya jaringan sindikat pengiriman pekerja migran ilegal yang beroperasi di wilayah hukum Kota Binjai.
“Pertemuan hari ini merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi warganya. Kami di Polres Binjai tidak akan memberikan ruang gerak bagi para calo atau sindikat TPPO. Sinergi dengan BP3MI sangat krusial, mulai dari tahap edukasi masyarakat, deteksi dini di tingkat desa melalui Bhabinkamtibmas, hingga penegakan hukum yang tegas terhadap para pelaku maupun pemodal di baliknya,” tegas AKBP Bimo Moernanda.
Lebih lanjut, Kapolres Binjai juga menginstruksikan jajaran Sat Reskrim dan Intelkam untuk terus melakukan pemetaan (mapping) terhadap kantong-kantong wilayah yang rawan menjadi sasaran rekrutmen TKI ilegal., tegasnya
Sementara itu, Kepala Balai BP3MI Sumatera Utara, KOMBES POL. Budi Novijanto, S.H., menyambut baik dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas langkah proaktif Kapolres Binjai. Pihaknya menyadari bahwa BP3MI tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan penuh dari aparat penegak hukum, terutama di wilayah-wilayah yang menjadi titik keberangkatan atau transit. terangnya
“Kami sangat berterima kasih atas dukungan dari Bapak Kapolres Binjai beserta jajaran. Edukasi kepada masyarakat tentang bahaya jalur non-prosedural harus terus digencarkan. Kami berharap, dengan kolaborasi yang kuat bersama Polres Binjai, masyarakat semakin teredukasi untuk memilih jalur resmi jika ingin bekerja ke luar negeri, sehingga hak-hak dan keselamatan mereka terjamin sepenuhnya,” ungkap Kepala BP3MI Sumut.
Di akhir pertemuan, kedua belah pihak sepakat untuk segera menyusun program kerja teknis bersama, termasuk rencana sosialisasi gabungan ke kecamatan-kecamatan dan pengaktifan saluran pengaduan cepat (hotline) 110 bagi warga yang mencurigai adanya aktivitas rekrutmen pekerja migran yang tidak wajar.
Polres Binjai turut mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat agar tidak mudah tergiur dengan tawaran pekerjaan di luar negeri bersyarat mudah dan bergaji tinggi tanpa melalui perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia resmi (P3MI) yang terdaftar di pemerintah. Jika menemukan indikasi tersebut, warga diminta untuk segera melapor ke kantor polisi terdekat., ujar AKBP Bimo Moernanda.
Humasresbinjai (27/8/26)
(Red/lNDRA Cahaya tanjung)
