KANDIS — Afni Zulkifli menegaskan pentingnya penguatan ekonomi berbasis kampung di tengah tekanan fiskal yang dihadapi daerah. Pemerintah kampung diminta bertransformasi menjadi motor penggerak ekonomi lokal, bukan sekadar pelaksana program.
Hal itu disampaikan Afni saat melantik dan mengambil sumpah jabatan anggota Pengganti Antar Waktu (PAW) Badan Permusyawaratan Kampung (Bapekam) Kampung Belutu, Kampung Jambai Makmur, dan Kampung Sungai Gondang di Aula Kantor Camat Kandis, Kamis (2/4/2026).
“Tidak ada lagi jarak antara pemerintah kabupaten dengan kampung. Kita menghadapi persoalan yang sama, terutama kondisi fiskal yang sedang tidak mudah,” kata Afni.
Afni mengungkapkan, hampir seluruh pemerintah daerah saat ini menghadapi tantangan serupa, yakni penurunan transfer dari pemerintah pusat di tengah kewajiban menjalankan program prioritas nasional.
Kondisi tersebut, menurut dia, memaksa daerah melakukan penyesuaian cepat melalui efisiensi dan disiplin fiskal.
Ia menyebutkan, porsi belanja pegawai Kabupaten Siak masih berada di kisaran 36 hingga 38 persen, di atas ambang batas yang ditetapkan pemerintah pusat sebesar 30 persen. Untuk menyesuaikan dengan ketentuan tersebut, dibutuhkan pengurangan belanja hingga Rp500 miliar sampai Rp600 miliar.
“Ini bukan pekerjaan mudah, tetapi harus kita lakukan agar tidak terkena sanksi fiskal,” ujarnya.
Dalam upaya penyesuaian tersebut, Pemkab Siak telah melakukan rasionalisasi anggaran, termasuk penyesuaian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Namun, Afni menegaskan bahwa opsi merumahkan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tidak menjadi pilihan.
“Komitmen kami jelas, jangan sampai ada pegawai yang dirumahkan. Kita cari jalan lain, meskipun konsekuensinya semua harus ikut merasakan pengetatan,” kata dia.
Afni menekankan, perubahan kondisi fiskal menuntut perubahan pola pembangunan di tingkat kampung. Ia meminta penghulu dan Bapekam tidak lagi berfokus pada penyerapan anggaran semata, tetapi mengarahkan dana desa untuk kegiatan produktif yang mampu menggerakkan ekonomi masyarakat.
“Dana desa harus menghasilkan. Harus ada perputaran ekonomi yang nyata di kampung,” ujarnya.
Ia mencontohkan sejumlah inisiatif yang telah berjalan, seperti pengembangan peternakan ayam petelur, pertanian hortikultura, hingga budidaya sayuran hidroponik yang terintegrasi dengan kebutuhan pasar.
Selain itu, pemerintah daerah membuka akses pemanfaatan aset daerah bagi masyarakat, khususnya petani dan pelaku UMKM. Skema yang disiapkan diarahkan lebih fleksibel dan berpihak, termasuk kemungkinan pembayaran sewa pascapanen serta relaksasi jika terjadi gagal panen.
“Kita ingin aset daerah menjadi alat produksi masyarakat, bukan menjadi beban baru,” kata Afni.
Dalam arahannya, Afni juga menyoroti peluang ekonomi dari program nasional, salah satunya program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menyebut, satu dapur MBG dapat mengelola anggaran hingga sekitar Rp1 miliar per bulan, yang berpotensi menjadi sumber perputaran ekonomi signifikan di daerah.
Namun, ia mengingatkan agar rantai pasok program tersebut diisi oleh pelaku usaha lokal.
“Jangan sampai anggarannya besar, tetapi belanjanya keluar daerah. Produk petani, peternak, dan UMKM lokal harus menjadi prioritas,” ujarnya.
Ia bahkan menegaskan tidak boleh ada penolakan terhadap produk lokal selama memenuhi standar kebutuhan program.
Di tengah tekanan fiskal, Afni mengajak seluruh elemen pemerintahan untuk memperkuat kolaborasi dan meninggalkan ego sektoral. Ia menilai, tantangan yang dihadapi saat ini hanya dapat diatasi melalui kerja bersama dari tingkat kabupaten hingga kampung.
“Ini bukan waktunya berjalan sendiri-sendiri. Kita harus kompak dan fokus pada solusi,” katanya.
Menutup arahannya, Afni menegaskan komitmennya menjaga stabilitas keuangan daerah sekaligus menekan beban utang. Ia menyebut, sebagian kewajiban daerah mulai berkurang dalam beberapa waktu terakhir.
“Kita ingin meninggalkan kondisi keuangan yang lebih sehat bagi pemimpin berikutnya. Ini rumah kita bersama, dan harus kita jaga untuk generasi mendatang,” kata Afni. (**/Inf)
