SIAK — Investasi senilai sekitar Rp1,6 triliun akan masuk ke Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB), Kabupaten Siak, Riau. Pemerintah Kabupaten Siak menargetkan investasi tersebut mampu menyerap sedikitnya 700 tenaga kerja dalam dua tahun ke depan.
Bupati Siak Afni Zulkifli meminta perusahaan memprioritaskan masyarakat lokal, terutama generasi muda Siak. Menurut dia, masuknya investasi harus memberikan manfaat nyata melalui penciptaan lapangan kerja dan tumbuhnya aktivitas ekonomi baru di daerah.
“Insya Allah dua tahun dari sekarang tidak kurang dari 700 tenaga kerja akan terserap di satu perusahaan ini saja. Kami tekankan, tolong prioritaskan anak-anak muda Siak,” kata Afni saat penutupan MTQ tingkat Kecamatan Siak di Kampung Langkai, Rabu (7/10/2026) malam.
Afni mengatakan Pemkab Siak tidak ingin investasi hanya berhenti pada seremoni peresmian. Pemerintah daerah akan memastikan perusahaan memenuhi berbagai persyaratan dan benar-benar siap menjalankan kegiatan industri sebelum dilakukan peresmian.
“Saya tidak mau investasi ini hanya gunting pita saja. Saya baru mau meresmikan kalau mereka betul-betul sudah membersihkan lahan, meletakkan duitnya, menyelesaikan izin, membuat master plan dan sudah siap merekrut muda-muda Siak,” ujarnya.
Menurut Afni, investasi di KITB diharapkan menciptakan efek ekonomi yang lebih luas. Selain tenaga kerja langsung, aktivitas industri diproyeksikan mendorong pertumbuhan usaha perdagangan, jasa, dan sektor pendukung lainnya di sekitar kawasan.
Pengembangan KITB juga menjadi bagian dari strategi Pemkab Siak menghadapi tantangan fiskal daerah, termasuk penurunan Dana Bagi Hasil (DBH).
Afni menilai Siak perlu menyiapkan sumber pertumbuhan ekonomi baru agar tidak terus bergantung pada sektor minyak dan gas.
“Minyak kita suatu hari akan habis. Kita harus menyiapkan pintu-pintu ekonomi yang lain,” katanya.
Karena itu, pemerintah daerah mendorong KITB menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis industri. Investasi yang masuk diharapkan mampu memperluas kesempatan kerja sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat.
Selain mendorong investasi dan pemenuhan hak masyarakat, Pemkab Siak membuka peluang kerja sama ekonomi dengan Lembaga Adat Melayu. Kerja sama itu diarahkan untuk menciptakan sumber pendanaan alternatif bagi lembaga adat sehingga pelestarian adat dan budaya tidak sepenuhnya bergantung pada APBD.
Afni berharap DPRD, masyarakat, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan bersama-sama menjaga iklim investasi di Siak.
Menurut dia, keberhasilan investasi bukan hanya diukur dari besarnya modal yang masuk, tetapi juga dari manfaat yang diterima masyarakat.
Dengan masuknya investasi Rp1,6 triliun ke KITB, Pemkab Siak menargetkan kawasan tersebut menjadi salah satu penggerak ekonomi baru.
Ukuran keberhasilannya diarahkan pada terciptanya lapangan kerja, tumbuhnya usaha masyarakat, peningkatan pendapatan, dan semakin luasnya manfaat investasi bagi warga Siak. (*/Inf)
