SIAK – Bupati Siak Afni Zulkifli menegaskan pengelolaan ekosistem gambut di Kabupaten Siak perlu berjalan seiring dengan upaya menjaga lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Afni saat menerima courtesy meeting Direktur Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Edy Nugroho Santoso, bersama tim Proyek Integrated Management of Peatland Landscapes in Indonesia (IMPLI), di Zamrud Room, Rumah Rakyat, Selasa (14/7/2026).
Pertemuan itu membahas tindak lanjut implementasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) Kabupaten Siak Tahun 2025–2055 serta rencana pembangunan Eco Edu Park (museum gambut) di Kabupaten Siak.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung agenda strategis nasional dalam perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut, dengan Proyek IMPLI sebagai salah satu dukungan dalam memperkuat pelaksanaannya di daerah.
Afni menyampaikan, pengelolaan gambut tidak hanya berkaitan dengan upaya menjaga kawasan, tetapi juga bagaimana masyarakat yang hidup di sekitar kawasan tersebut tetap memiliki ruang untuk mengelola lahan secara produktif.
“Intinya harus bersahabat dengan gambut. Namun persahabatan antara manusia dengan gambut tetap saja indikatornya pada ekonomi, kesejahteraan, dan modal. Mengolah lahan gambut dengan lahan mineral tentu berbeda,” kata Afni.
Ia menjelaskan, pengelolaan gambut tanpa bakar membutuhkan dukungan sarana dan teknologi yang sesuai. Hal itu menjadi salah satu tantangan bagi petani dalam mengolah lahan gambut agar tetap produktif sekaligus menjaga fungsi lingkungannya.
Disamping itu, Ia berharap demplot-demplot pertanian di lahan gambut dapat semakin diperbanyak sehingga dapat ditemukan berbagai praktik penanaman pertanian yang sesuai dengan karakteristik gambut.
“Negara mengharapkan tidak terjadi kebakaran, maka harus mengolah lahan tanpa bakar. Sementara petani kita mengolah tanpa bakar, hanya mengandalkan alat seadanya, cangkul dan parang itu sangat berat. Kami mohon dukungannya pak untuk alat pertanian juga yang bisa diaplikasikan di lahan gambut,” ujarnya.
Menurutnya, dukungan tersebut diperlukan agar masyarakat memiliki alternatif pengelolaan lahan yang produktif tanpa mengabaikan fungsi lindung gambut. Ia menilai, jika masyarakat tidak menemukan cara mengelola gambut yang memberikan manfaat ekonomi, tekanan terhadap perubahan fungsi lahan akan semakin besar.
Selain itu, Afni menyatakan penyusunan DED menjadi tahapan penting sebelum membuka ruang kolaborasi bersama para pihak. Pemerintah Kabupaten Siak juga siap mendukung pengembangan Eco Edu Park yang nanti nya diharapkan sebagai pusat pembelajaran dan laboratorium bersama pengelolaan ekosistem gambut.
“DED ini penting. Semua bermula dari DED dulu. Begitu DED selesai, baru kita tawarkan untuk kolaborasi bersama. Kami siap kalau Kabupaten Siak dijadikan lokasi pengembangan. Mudah-mudahan Eco Edu Park ini menjadi legacy kita bersama sekaligus pusat pembelajaran pengelolaan gambut,” kata dia.
Sementara itu, Direktur Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut KLH/BPLH, Edy Nugroho Santoso, mengatakan Proyek IMPLI diarahkan untuk memperkuat pengelolaan gambut berkelanjutan melalui peningkatan kapasitas masyarakat, integrasi program, serta pengembangan model pengelolaan yang dapat direplikasi di desa-desa gambut lainnya.
Di Kabupaten Siak, Proyek IMPLI difokuskan di Kampung Dayun dan Kampung Rawa Mekar Jaya sebagai lokasi intervensi. Kedua kampung tersebut menjadi lokasi pembelajaran pengelolaan gambut yang mengintegrasikan perlindungan ekosistem, keanekaragaman hayati, dan pemberdayaan masyarakat.
“Harapan kami, apa yang sudah dilakukan di dua lokasi ini dapat menjadi pembelajaran untuk direplikasi di desa-desa gambut lainnya. Kami juga berupaya mengintegrasikan program ini dengan kegiatan pemerintah daerah, kementerian maupun para pemangku kepentingan agar manfaatnya semakin luas,” ringkas Edy. (**/Inf)
