Pelalawan, RIAU — Menteri Lingkungan Hidup (LH), Hanif Faisol Nurofiq dan Gubernur Riau Abdul Wahid beserta Satgas PKH meninjau Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN).
Kunjungan ini untuk memastikan solusi penanganan saat penertiban TNTN.
Dimulai dari Posko Taktis TNTN Pelalawan, terlihat Bupati Pelalawan, Zukri turut mendampingi saat meninjau langsung kawasan TNTN yang sedang ditertibkan tim Satgas PKH saat ini.
Menteri LH Hanif Faisol menyebut bahwa, TNTN merupakan kawasan konservasi. Untuk itu, ia datang demi mencari solusi damai dalam merestorasi kawasan TNTN sekaligus melindungi masyarakat.
“Kawasan ini merupakan suatu kawasan hutan yang demikian penting untuk melindungi binatang utama megafauna, yaitu di antaranya Gajah dan Harimau Sumatera,” kata Menteri Hanif di lokasi, Minggu (13/7/2025).
Menteri Hanif menjelaskan bahwa, kondisi fauna Sumatera telah mengkhawatirkan, sehingga Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden tentang Penertiban Kawasan Hutan untuk menertibkan penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai aturan.
“Gajah Sumatera dan Harimau Sumatera kecenderungannya semakin tahun, semakin redup. Bapak Presiden Prabowo memerintahkan kepada kita melalui Perpres Nomor 5 tahun 2025 untuk melakukan penertiban kawasan hutan,” kata Hanif.
“Pak Presiden melalui Menteri Pertahanan telah menugaskan saya mengkoordinir pelaksanaan penanganan Restorasi Taman Nasional ini. Tentu dalam restorasi ini diperlukan banyak bicara dengan seluruh pihak, tidak terkecuali dengan masyarakat setempat,” katanya.
Agar tidak terjadi permasalahan dalam melakukan penertiban kawasan, pihaknya akan melakukan pendataan warga yang tinggal di TNTN. Solusi tersebut akan menjadi dasar, supaya setiap kebijakan berpihak pada kelestarian Alam dan kehidupan warga.
“Untuk itu, maka data (pendataan warga) awal sangat-sangat kami perlukan. Kami ingin mengajak masyarakat seluruhnya untuk bersama-sama merestorasi Taman Nasional Tesso Nilo. Untuk itu, perlu data awal yang kemudian akan kami olah dengan sangat sistematis,” terangnya.
Ia menekankan, pentingnya kejujuran dan keterbukaan pendataan dari semua pihak. Karena restorasi bukan sekadar formalitas, melainkan solusi damai agar hutan tetap terjaga, satwa tetap hidup dan masyarakat tetap tenang menjalani kehidupan.
“Pada seluruh masyarakat, tanpa mengurangi rasa hormat kepada kita semua, pada budaya yang telah terbentuk di sini, kami harapkan kita terbuka bersama-sama untuk menghadirkan data yang real. Sehingga Satgas PKH, Gubernur, saya sebagai Menteri, dan Bupati bisa mengambil langkah-langkah yang benar dalam melakukan restorasi ini,” tuturnya.
Sementara itu, Gubernur Riau Abdul Wahid yang mendampingi Menteri Hanif juga menyampaikan pesan kepada seluruh masyarakat di Riau jangan terpancing dengan provokasi. Pendataan adalah kunci kebijakan yang memberikan solusi terbaik.
“Jangan sampai tidak mau di data, jangan terprovokasi. Artinya, kita ingin mencarikan solusi yang terbaik. Jadi semua di data, dari data inilah nanti kita bisa mengambil kebijakan yang disebutkan Pak Menteri,” kata Wahid. ***
Editor : Red
