Rohil, (NVC) — Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Fauzi Efrizal memfasilitasi forum diskusi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029 bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pemangku kepentingan, dan para mitra pembangunan. Forum ini menghadirkan ruang dialog antara Bupati dan Wakil Bupati dengan seluruh stakeholder terkait guna merumuskan arah kebijakan pembangunan daerah lima tahun mendatang.
Mengawali diskusi, Bupati Rokan Hilir, H. Bistamam, menegaskan pentingnya prioritas pembangunan infrastruktur, khususnya akses jalan di wilayah pedesaan yang hingga kini masih sulit dijangkau. Ia mencontohkan Desa Ampaian Rotan Jangka yang memerlukan waktu perjalanan hampir lima jam, dengan jalur alternatif harus melewati Kubu, Pekaitan, hingga menuju Bagansiapiapi. Bupati menekankan konektivitas antarkecamatan mulai dari Bagan Sinembah Raya hingga Penipahan dan Bagansiapiapi, dengan skema pembangunan bertahap, mulai dari pengerasan dasar (*base course*), pemadatan, hingga pengaspalan. “Tujuan utama konektivitas jalan ini adalah efisiensi, termasuk penghematan bahan bakar dan kelancaran mobilitas hasil perkebunan sawit yang mencapai lebih dari 80 ribu hektar di kawasan tersebut,” ujarnya.
Selain infrastruktur jalan, Bupati juga menyoroti keterbatasan kapasitas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) berdasarkan hasil tinjauannya di lapangan. Ia mengungkapkan kondisi ruang perawatan yang sempit dan tidak memadai, sehingga menuntut perencanaan jangka panjang pembangunan fasilitas kesehatan. “Kita harus memikirkan kebutuhan RSUD untuk 30 tahun mendatang. Saya minta PUPR menyiapkan *masterplan* dengan perhitungan kebutuhan ruang perawatan secara komprehensif. Pendanaan akan diupayakan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), bahkan bila perlu melibatkan kementerian untuk meninjau langsung,” tegasnya.
Lebih jauh, Bupati juga menyinggung urgensi pembangunan pelabuhan representatif serta Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang legal guna mencegah praktik transaksi ilegal di laut. Di bidang ketenagakerjaan, ia menekankan pentingnya pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, khususnya dalam mendukung industri migas dan perkebunan. “Kita harus jemput bola ke pusat, termasuk berkoordinasi dengan DPR RI dan Kementerian PUPR agar Rokan Hilir mendapat prioritas,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda Provinsi Riau, Andi Ista Tutih, S.T., M.Eng., yang mewakili Kepala Bappeda Provinsi Riau, menekankan tantangan fiskal yang membatasi ruang pembangunan di tingkat daerah. Ia menjelaskan bahwa belanja transfer berkurang hingga 40 persen, bahkan pada tahun 2026 proyeksi belanja fisik berpotensi tidak tersedia. Meski demikian, Provinsi Riau tetap ditargetkan tumbuh di atas 5 persen dengan mengandalkan sektor unggulan, yakni CPO, kertas, pertanian, kehutanan, dan pertambangan. “Hilirisasi industri menjadi kunci kebangkitan ekonomi Riau, dan kontribusi Rokan Hilir yang berbasis pada sumber daya alam menjadikannya salah satu daerah strategis,” paparnya.
Anggota DPRD Rokan Hilir, Amansyah, dalam pandangannya menekankan posisi strategis Rohil sebagai “halaman depan” yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan Sumatera Utara. Menurutnya, kualitas infrastruktur jalan yang masih rendah membuat mobilitas masyarakat sangat terhambat, dengan perjalanan dari Simpang Kanan ke ibu kota kabupaten bisa mencapai delapan jam. Ia juga menyoroti kontribusi besar Rohil terhadap produksi CPO, namun hilirisasi lebih banyak dinikmati daerah lain seperti Dumai.
Wakil Bupati Rokan Hilir, Jhony Charles, dalam kesempatan yang sama menambahkan pentingnya menggali potensi sektor non-fiskal, termasuk optimalisasi Corporate Social Responsibility (CSR) untuk mendukung pembangunan. Ia juga menegaskan posisi Rokan Hilir sebagai lumbung pangan dengan produksi padi terbesar kedua di Provinsi Riau setelah Kabupaten Siak. “Rohil memiliki potensi besar sebagai pencetak sawah baru. Kami berharap dukungan berupa alat berat dan kebijakan strategis agar program pangan nasional dapat berjalan optimal. Selain itu, perhatian juga perlu diberikan pada pengawasan alat tangkap ilegal, termasuk pukat harimau, serta potensi hasil laut lainnya seperti kerang,” jelasnya.
Forum diskusi RPJMD ini memperlihatkan komitmen seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat untuk memperkuat sinergi, menjawab tantangan fiskal, serta menyiapkan langkah konkret bagi pembangunan Kabupaten Rokan Hilir yang berkelanjutan hingga tahun 2029. (**/NVC)
