SIAK – Bupati Siak Afni Z menyampaikan jawaban Pemerintah Kabupaten Siak atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2025, dalam rapat paripurna ke 8 masa sidang III, yang digelar di Ruang Rapat Putri Kacamayang, DPRD Kabupaten Siak, Senin (6/7/2026).
Dalam penyampaiannya, Bupati Siak Afni Z menegaskan bahwa seluruh pandangan, saran, dan rekomendasi yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD merupakan masukan yang sangat berharga bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menyusun arah pembangunan yang lebih efektif dan tepat sasaran.
“Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh fraksi DPRD Kabupaten Siak atas perhatian, masukan, kritik, dan rekomendasi yang telah diberikan. Seluruhnya menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Siak dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat,” kata Afni.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah menyadari bahwa tantangan pembangunan saat ini tidak terlepas dari keterbatasan kapasitas fiskal yang berdampak terhadap ruang gerak pembangunan di berbagai sektor. Namun demikian, kondisi tersebut tidak mengurangi komitmen Pemerintah Kabupaten Siak untuk tetap menghadirkan program-program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurut Afni, pemerintah terus melakukan berbagai langkah strategis melalui penetapan skala prioritas pembangunan, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), peningkatan efisiensi belanja daerah, percepatan digitalisasi pelayanan publik, serta memperjuangkan dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat maupun sumber pendanaan lainnya.
“Kami ingin memastikan setiap rupiah APBD yang dibelanjakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Orientasi pembangunan bukan hanya pada besarnya anggaran yang terserap, tetapi pada hasil dan dampak yang dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Bupati juga menjelaskan bahwa berbagai sektor yang menjadi perhatian DPRD, seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan air bersih, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, hingga penguatan perekonomian daerah, terus menjadi prioritas pemerintah untuk ditingkatkan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah.
Di bidang infrastruktur, pemerintah terus mengoptimalkan pemeliharaan jalan serta memperjuangkan dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat. Sementara pada sektor pelayanan air bersih, berbagai inovasi dilakukan melalui pengembangan sistem pembayaran digital, peningkatan jaringan distribusi, hingga penambahan sambungan rumah secara bertahap.
Pada sektor pendidikan dan kesehatan, Pemerintah Kabupaten Siak juga terus memperjuangkan dukungan pemerintah pusat untuk peningkatan sarana dan prasarana, pemerataan tenaga pendidik maupun tenaga kesehatan, sehingga kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat dapat semakin meningkat.
Afni menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Siak akan terus membuka ruang kolaborasi bersama DPRD, pemerintah pusat, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan daerah.
“Sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat menjadi modal utama untuk menghadapi tantangan yang ada. Pemerintah terbuka terhadap setiap kritik dan masukan sebagai bahan evaluasi untuk terus memperbaiki kinerja serta menghadirkan pembangunan yang semakin berkualitas dan berpihak kepada kepentingan masyarakat,” tutupnya. (**/Inf)
