Wamenhan RI Apresiasi Komitmen Plt Bupati H Muhklisin Tertibkan Kawasan Hutan

- Jurnalis

Jumat, 20 November 2026 - 20:06 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

TELUK KUANTAN — Wakil Menteri Pertahanan RI Bidang Strategi, Doktrin, dan Pembangunan Kekuatan, Jenderal TNI Richard T.H. Tampubolon, mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) yang terus memperkuat koordinasi penertiban kawasan hutan melalui Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).

Menurut Wamenhan, Kuansing menjadi salah satu daerah yang penting karena memiliki luasan kawasan hutan yang besar dan bersinggungan langsung dengan kehidupan masyarakat, khususnya petani.

“Yang kita dorong bukan sekadar penertiban, tapi penataan. Negara harus hadir, masyarakat harus dilindungi, dan hutan harus tetap terjaga. Itu hanya bisa jalan kalau daerah mau terbuka dan mau berkoordinasi,” ujar Richard.

Dalam kesempatan itu, Plt. Bupati Kuansing H Muhklisin menyampaikan komitmen Pemkab Kuansing untuk mendukung penuh program Satgas PKH. Mulai dari pendataan kebun masyarakat yang berada di dalam kawasan hutan, sosialisasi kepada petani agar melapor secara sukarela, hingga mendorong penyelesaian melalui skema yang sudah diatur negara seperti perhutanan sosial, TORA, dan penataan kawasan hutan sesuai UU Cipta Kerja.

Baca Juga :  Pemerintahan Pekon Asahan Way Sindi Salurkan BLT-DD Tahap-1 dan Tahap-2 Kepada 19 KPM  Tahun 2025

Plt. Bupati Kuansing menegaskan, Pemkab tidak ingin ada masyarakat yang dirugikan. Semua proses harus berjalan transparan, berbasis data, dan mengikuti kewenangan masing-masing.

“Pemkab Kuansing siap berkoordinasi. Kami ingin masyarakat kami punya kepastian hukum, dan hutan kami juga terjaga. Semua kita serahkan pada mekanisme dan aturan yang berlaku,” katanya.

Wamenhan Richard menilai, sikap terbuka seperti itu adalah contoh yang harus diikuti daerah lain. Satgas PKH, kata dia, dibentuk bukan untuk menakut-nakuti masyarakat, melainkan untuk mengembalikan aset negara sekaligus memberi kepastian hukum bagi petani yang sudah lama menggarap lahan.

“Kita ingin hutan selamat, rakyat juga selamat. Kuncinya ada di data yang jujur dan koordinasi yang kuat antara pusat dan daerah,” tutupnya

Turut hadir Wamenhan RI, Wamenhut RI, Wamen Investasi dan Hilirisasi RI, Kepala BPKP RI, Jampidsus, Kabareskrim, Plt. Gubernur Riau, Kajati Riau, Kapolda Riau, jajaran Satgas PKH serta Forkopimda Kuansing. (*/S/DG)

Berita Terkait

DPRD Kuansing Gelar Paripurna Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda APBD 2027
62 Guru Ikuti Seleksi Penghargaan Guru dan Kepala Sekolah Berprestasi
Sah! Plt Gubernur Riau Tandatangani SK UMP 2027, Upah Naik 6,63 Persen Menjadi Rp 4.031.142
Di Luar Janji Kampanye, Wako Agung Siapkan Sekolah Gratis dengan Seluruh Sarana Perlengkapannya!
Pemko Pekanbaru Raih Penghargaan atas Capaian dalam EPSS Riau 2026
Pekanbaru Kembali Raih Penghargaan Nasional di Bidang Kota Hijau
Polda Sumut Ungkap Dugaan Perdagangan Bayi, Tujuh Orang Jadi Tersangka
Humanis di Jalan, Polda Sumut Edukasi Pengendara dalam Operasi Zebra Toba 2026

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 20:11 WIB

DPRD Kuansing Gelar Paripurna Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda APBD 2027

Jumat, 20 November 2026 - 20:06 WIB

Wamenhan RI Apresiasi Komitmen Plt Bupati H Muhklisin Tertibkan Kawasan Hutan

Jumat, 20 November 2026 - 19:50 WIB

62 Guru Ikuti Seleksi Penghargaan Guru dan Kepala Sekolah Berprestasi

Jumat, 20 November 2026 - 19:42 WIB

Sah! Plt Gubernur Riau Tandatangani SK UMP 2027, Upah Naik 6,63 Persen Menjadi Rp 4.031.142

Jumat, 20 November 2026 - 19:31 WIB

Di Luar Janji Kampanye, Wako Agung Siapkan Sekolah Gratis dengan Seluruh Sarana Perlengkapannya!

Berita Terbaru