DPRD Kuansing Gelar Paripurna Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda APBD 2027

- Jurnalis

Jumat, 20 November 2026 - 20:11 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Teluk Kuantan – DPRD Kabupaten Kuantan Singingi menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kuansing Tahun Anggaran 2027, Jumat (20/11/2026) sore.

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat DPRD tersebut dihadiri 19 anggota dewan dan dinyatakan memenuhi kuorum sehingga dapat dilaksanakan sesuai ketentuan.
Penyampaian pandangan umum fraksi ini merupakan tahapan pembahasan Ranperda APBD 2027 yang sebelumnya telah disampaikan oleh Bupati Kuantan Singingi kepada DPRD.

Dalam proses penyusunan dan pembahasan anggaran, pengelolaan keuangan daerah diharapkan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif dengan melibatkan masyarakat. Pembahasan juga dilaksanakan secara terbuka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pandangannya, Fraksi Gerindra, PDI Perjuangan, Demokrat, PAN, NasDem-PKS, dan PKB secara umum menekankan pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kemandirian fiskal.

Fraksi Gerindra menyoroti proyeksi pendapatan daerah sekitar Rp1,2 triliun dengan pendapatan transfer mencapai Rp917 miliar. Tingginya ketergantungan terhadap dana transfer dinilai perlu diimbangi dengan penggalian potensi PAD, baik dari sektor pajak, retribusi maupun nonpajak.

Fraksi PAN dan PKB juga mendorong optimalisasi aset daerah, sementara Fraksi PDI Perjuangan meminta revitalisasi aset yang belum produktif agar mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.

Salah satu sorotan penting datang dari Fraksi NasDem-PKS yang mendorong pemerintah daerah membangun dan menerapkan sistem digitalisasi dalam pemungutan pajak daerah. Digitalisasi dinilai penting untuk menciptakan pengelolaan pajak yang lebih transparan.

Memudahkan pemantauan penerimaan secara langsung, serta meningkatkan efektivitas pengawasan. Langkah ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah menggali potensi pendapatan secara maksimal tanpa harus membebani masyarakat melalui penambahan pajak.

Fraksi lainnya juga menekankan perlunya evaluasi kinerja OPD dalam pencapaian target PAD, termasuk pemberian penghargaan bagi OPD yang berhasil melampaui target dan sanksi bagi yang tidak mencapai target.

Pada sektor belanja, Fraksi PDI Perjuangan menyoroti alokasi belanja modal sekitar Rp104 miliar agar lebih diarahkan pada program yang berdampak langsung bagi masyarakat. Fraksi Gerindra meminta kejelasan komposisi belanja pegawai dan barang/jasa serta memastikan penganggaran gaji PPPK selama setahun.

Baca Juga :  Kapolres Langkat Terima Penghargaan Tokoh Inspiratif dari Dunia Melayu Dunia Islam

Sementara Fraksi NasDem-PKS mengingatkan agar pengurangan dana transfer disikapi dengan pengendalian belanja tidak mendesak tanpa mengganggu hak aparatur, termasuk gaji dan TPP. Pemerintah daerah juga diminta menyelesaikan kewajiban sebelumnya, seperti tunda bayar, sebelum memasukkan program-program baru.

Di bidang pembangunan dan pelayanan publik, Fraksi Gerindra dan PKB meminta perhatian terhadap perbaikan jalan, jaringan irigasi, akses produksi pertanian, akses pelajar, serta keselamatan masyarakat.

Pendidikan dan kesehatan juga harus menjadi prioritas, tidak hanya melalui pembangunan fisik, tetapi juga peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan mutu pelayanan. Fraksi PAN turut menyoroti kesiapan anggaran sekitar Rp5 miliar untuk pelaksanaan Pilkades serentak tahun 2027.

Sementara itu, Fraksi PKB mendorong optimalisasi potensi budaya Pacu Jalur agar manfaat ekonominya dapat terus dirasakan pelaku UMKM dan usaha mikro.

Fraksi-fraksi juga mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam mengelola risiko fiskal daerah. Fraksi Demokrat menekankan agar sumber pembiayaan dan penyelesaian program disusun secara realistis serta dapat dipertanggungjawabkan.

Fraksi PDI Perjuangan meminta evaluasi terhadap SiLPA sebagai indikator efektivitas pelaksanaan program, sedangkan Fraksi NasDem-PKS meminta evaluasi penggunaan kendaraan dinas agar sesuai peruntukannya.

Pemerintah daerah juga didorong meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat, kementerian, dan pemerintah provinsi untuk mendukung pembangunan daerah.

Secara keseluruhan, pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kuansing menekankan agar Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027 disusun berdasarkan skala prioritas, kemampuan keuangan daerah, serta kebutuhan nyata masyarakat.

Berbagai masukan dan rekomendasi tersebut diharapkan menjadi perhatian pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti dalam tahapan pembahasan selanjutnya, sehingga APBD 2027 dapat menjadi instrumen pembangunan yang transparan, efektif, tepat sasaran, dan mampu mendorong kesejahteraan masyarakat Kuantan Singingi. (*/S/DG)

Berita Terkait

Izin Lahan PT RAPP Seluas 338.536 Hektar Dicabut! Negara Ambil Alih Kasus Pelalawan dan Kuansing
Wamenhan RI Apresiasi Komitmen Plt Bupati H Muhklisin Tertibkan Kawasan Hutan
62 Guru Ikuti Seleksi Penghargaan Guru dan Kepala Sekolah Berprestasi
Sah! Plt Gubernur Riau Tandatangani SK UMP 2027, Upah Naik 6,63 Persen Menjadi Rp 4.031.142
Di Luar Janji Kampanye, Wako Agung Siapkan Sekolah Gratis dengan Seluruh Sarana Perlengkapannya!
Pemko Pekanbaru Raih Penghargaan atas Capaian dalam EPSS Riau 2026
Pekanbaru Kembali Raih Penghargaan Nasional di Bidang Kota Hijau
Polda Sumut Ungkap Dugaan Perdagangan Bayi, Tujuh Orang Jadi Tersangka

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 22:27 WIB

Izin Lahan PT RAPP Seluas 338.536 Hektar Dicabut! Negara Ambil Alih Kasus Pelalawan dan Kuansing

Jumat, 20 November 2026 - 20:11 WIB

DPRD Kuansing Gelar Paripurna Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda APBD 2027

Jumat, 20 November 2026 - 20:06 WIB

Wamenhan RI Apresiasi Komitmen Plt Bupati H Muhklisin Tertibkan Kawasan Hutan

Jumat, 20 November 2026 - 19:50 WIB

62 Guru Ikuti Seleksi Penghargaan Guru dan Kepala Sekolah Berprestasi

Jumat, 20 November 2026 - 19:42 WIB

Sah! Plt Gubernur Riau Tandatangani SK UMP 2027, Upah Naik 6,63 Persen Menjadi Rp 4.031.142

Berita Terbaru