PEKANBARU – Komitmen Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta memberikan pelayanan hukum yang berkualitas kembali membuahkan prestasi. Bupati Bengkalis, Hj. Kasmarni, menerima Sertifikat Penghargaan sebagai Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) dengan Pengelolaan JDIHN Terbaik Kedua di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Riau.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Riau, Rudy Hendra Pakpahan, pada kegiatan Penyerahan Penghargaan JDIHN yang berlangsung di Kantor Kementerian Hukum Perwakilan Provinsi Riau, Pekanbaru, Senin 6 Juli 2026.
Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi atas keberhasilan Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam mengelola JDIHN secara optimal sehingga mampu menghadirkan layanan dokumentasi dan informasi hukum yang berkualitas, mudah diakses masyarakat, serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel.
Dalam sambutannya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Riau Rudy Hendra Pakpahan mengapresiasi seluruh pemerintah kabupaten/kota yang terus berkomitmen meningkatkan kualitas pengelolaan JDIHN. Menurutnya, JDIHN memiliki peran strategis dalam mewujudkan kepastian hukum melalui penyediaan produk hukum yang lengkap, akurat, terdokumentasi dengan baik, dan mudah diakses oleh masyarakat.
Ia berharap penghargaan tersebut tidak hanya menjadi bentuk apresiasi atas capaian yang telah diraih, tetapi juga menjadi motivasi bagi seluruh anggota JDIHN untuk terus berinovasi, memperkuat sinergi antarlembaga, serta meningkatkan kualitas pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terintegrasi guna menghadirkan pelayanan hukum yang semakin prima.
Sementara itu, Bupati Bengkalis Kasmarni menyampaikan rasa syukur atas penghargaan yang diterima Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja keras, sinergi, dan kolaborasi seluruh perangkat daerah, khususnya jajaran yang mengelola JDIHN di Kabupaten Bengkalis.
“Alhamdulillah, penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam penyediaan dokumentasi dan informasi hukum yang akurat, transparan, serta mudah diakses masyarakat. Terima kasih kepada seluruh jajaran yang telah bekerja dengan penuh dedikasi hingga Kabupaten Bengkalis kembali meraih prestasi yang membanggakan,” ujar Kasmarni.
Bupati perempuan pertama di Negeri Junjungan itu menegaskan, Pemerintah Kabupaten Bengkalis akan terus memperkuat pengelolaan JDIHN melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penyempurnaan layanan berbasis digital. Upaya tersebut dilakukan agar masyarakat dapat memperoleh informasi hukum secara cepat, tepat, akurat, dan terpercaya.
Kasmarni menambahkan, penghargaan yang diraih bukanlah tujuan akhir, melainkan amanah untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, khususnya dalam memberikan pelayanan informasi hukum yang semakin baik kepada masyarakat.
Penghargaan ini semakin mempertegas komitmen Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam membangun sistem dokumentasi dan informasi hukum yang modern, terintegrasi, serta berorientasi pada pelayanan publik. Ke depan, prestasi tersebut diharapkan dapat terus dipertahankan bahkan ditingkatkan sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang adaptif, profesional, dan semakin melayani masyarakat.
Turut mendampingi Bupati Bengkalis dalam kegiatan tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dr. Ersan Saputra TH, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Ismail, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah H. Aready, Kepala Badan Pendapatan Daerah Muhammad Thaib, serta Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis Mohd. Fendro Arrasyid. (*/Jamil)
