JAKARTA, (NV) — Bupati Rokan Hilir, H. Bistamam, turut menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) ke-V Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADPMET) yang diselenggarakan di Hotel JW Marriott, Jakarta, Kamis (10/7/2025).
Kehadiran beliau mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam mendukung penguatan tata kelola sektor energi, khususnya dalam menghadapi dinamika transisi dari energi fosil menuju energi baru dan terbarukan.
Dalam forum strategis tersebut, Gubernur Jambi, Al Haris, terpilih sebagai Ketua Umum ADPMET. Atas terpilihnya Al Haris, Bupati Bistamam menyampaikan ucapan selamat serta harapan besar terhadap kepemimpinan yang mampu mendorong percepatan distribusi manfaat sektor energi kepada daerah-daerah penghasil, termasuk Kabupaten Rokan Hilir.
“Selamat kami sampaikan kepada Bapak Gubernur Jambi, Al Haris, atas amanah sebagai Ketua Umum ADPMET. Kami percaya di bawah kepemimpinan beliau, kolaborasi antar daerah penghasil migas dan energi terbarukan akan semakin kuat dan progresif,” ujar Bistamam dalam pernyataan tertulisnya.
Lebih lanjut, Bupati Bistamam menekankan bahwa Rokan Hilir sebagai salah satu daerah penghasil migas nasional memiliki harapan besar agar Musyawarah Nasional ini dapat menghasilkan kebijakan yang mendukung penguatan peran dan kontribusi daerah dalam pengelolaan energi. Ia juga menyoroti pentingnya peningkatan kemandirian fiskal melalui optimalisasi pendapatan dari sektor migas, termasuk penegasan hak Participating Interest (PI) bagi daerah.
“Sudah sepatutnya daerah penghasil memperoleh porsi yang adil dan layak dari sumber daya alamnya. ADPMET diharapkan menjadi corong perjuangan daerah dalam memastikan keadilan fiskal dan peran aktif dalam pengelolaan energi nasional,” tambah Bistamam.
Ia juga mengapresiasi pernyataan ketua terpilih yang menyampaikan komitmen untuk mengedepankan kolaborasi strategis antar daerah demi memperkuat posisi daerah penghasil dalam sistem energi nasional.
Melalui Munas ini, Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir berharap terjalin sinergi konkret antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga pengelolaan sumber daya migas dan energi terbarukan dapat berkelanjutan, inklusif, serta memberikan manfaat maksimal bagi kesejahteraan masyarakat daerah penghasil. (**/Adv)
