PEKANBARU, (NV) — Pemberitaan soal dipanggilnya Martias Fangiono, Raja Sawit Dunia sekaligus Bos Besar First Resorces Group Ltd (Ex PT Surya Dumai Industri Group) sama sekali tidak benar alias Berita Hoax.
Pernyataan tegas itu langsung disampaikan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gabungan Rakyat Prabowo Gibran (GARAPAN), Larshen Yunus.
Menurut Aktivis Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perkebunan itu, Aktivis Lulusan dari Kampus Universitas Riau (UNRI) dan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta tersebut, bahwa Pemberitaan seperti itu sangat Konyol dan Memalukan, karena unsur Pembohongan Publiknya kental sekali. Opini yang disampaikan benar-benar telah menyesatkan publik.
“Setelah kami Kroscek Langsung dan juga didukung dari hasil Observasi Tim Relawan Prabowo Gibran (DPW GARAPAN) Daerah Khusus Jakarta, disampaikan kesimpulan, bahwa Seluruh Perusahaan yang bergerak di sektor Perkebunan sedang dilakukan Audit Investigasi oleh beberapa Stackholder, termasuk dari Kejaksaan Agung. Khusus untuk First Resorces Group, justru pak Martias Fangiono melalui Jajaran Direksi Perusahaan yang lebih getol meminta pihak Kejaksaan, agar dilakukan Audit. Karena dari dulu sampai saat ini, Perusahaan yang dipimpin oleh Martias Fangiono terkenal Tertib Administrasi, Taat Hukum dan menjadi Perusahaan yang Taat Pajak. Kabarnya Juga!!! apabila segala bentuk Tuduhan, Tudingan dan Fitnah itu tidak bisa dibuktikan oleh Gerombolan Preman yang membungkus dirinya dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), maka Pelaporan Balik atas tindakan Fitnah dan Pencemaran Nama Baik segera di Lakukan pihak Hukum (Legal) dari Perusahaan First Resorces Group Ltd. Itu Konsekuensi yang harus diterima mereka. Berkali-kali melakukan Aksi Demo, yang tujuannya Ngawur, Substansi dari yang disampaikan seperti orang tak sekolah. Buat Gaduh saja mereka itu. Merusak Keamanan dan Ketertiban Masyarakat” ujar Larshen Yunus.
Ketua Umum Relawan Prabowo Gibran itu tegaskan lagi, agar Aparat Kepolisian mengambil tindakan tegas terukur. Karena Aksi Demo seperti itu sarat akan tindakan Premanisme. Polisi berhak mengecek satu persatu dari masa aksi seperti itu. Pandainya Klaim sana Klaim sini. Mayoritas adalah Masa Bayaran!!! Tidak ada urusannya dengan Riau, bahkan pasti tidak ber-KTP Riau serta tentu saja sudah pasti tidak mewakili Aspirasi Masyarakat Riau.
“Coba kita baca dan fahami lagi substansi dari pemberitaan media online www.riausatu.com dan sejenisnya. Media online yang modusnya sudah lama terbaca publik. Bahwa berita terkait pak Martias Fangiono diperiksa Satgas PKH adalah Opini yang tak mendasar. Terbukti media seperti itu abal-abal dalam membangun pemberitaan dan Publik sudah seharusnya diberikan pencerahan, betapa Sadisnya Opini yang dijadikan Pembenaran, bukan justru Kebenaran, Wallahuallam Bissawab” tutur Larshen Yunus.
Ketua Umum DPP Gabungan Rakyat Prabowo Gibran sekaligus Ketua DPD KNPI Provinsi Riau itu pastikan lagi, bahwa Opini yang dihembuskan OTK (Orang Tidak di Kenal) dengan pelaksanaan Aksi Demo berkali-kali di depan Gerbang Kejaksaan Agung adalah Contoh betapa Rusaknya Marwah Demokrasi Indonesia. Hanya dengan uang yang tak seberapa, Kelompok Preman tak sekolah itu bisa dibiarkan cuap-cuap soal fitnah, terhadap Group Perusahan yang Faktanya sudah banyak memberikan Kontribusi Positif bagi Negeri ini.
Bertempat di Ruang Tunggu Maskapai Garuda Indonesia, Komplek Bandar Udara Internasional Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, hari ini Selasa (4/3/2025) Ketua KNPI Provinsi Riau Larshen Yunus mengajak semua pihak untuk selalu mengedepankan sikap berbaik sangka. Jangan mudah terprovokasi dengan berita-berita murahan seperti itu. Ketua KNPI Larshen Yunus juga katakan, agar semua pihak dapat membiasakan sikap Tabbayun sebelum melihat segala sesuatu hal, agar terhindar dari segala bentuk Fitnah dan Ujaran Kebencian.
“Ayo Berbenah Kawanku. Revolusi Mental mulai saat ini. Kuasai dirimu, jangan merasa paling tahu segalanya. Ingat dan Camkan, bahwa First Resources Group telah memberikan Dedikasi dan Kontribusi Positif bagi kemajuan negeri ini. Terhadap Plus dan Minus, itu bahagian dari Program Perbaikan dan Pembenahan Organisasi Perusahaan” tutup Larshen Yunus, bersama-sama Tim Advokasi Hukum DPP GARAPAN dan DPD KNPI Provinsi Riau, seraya mengakhiri pernyataan persnya. (*)
Sumber : KNPI Riau
