SIAK, (NV) – Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik Badan Informasi Geospasial (BIG), Antonius, menyampaikan, transformasi digital merupakan dua elemen yang saling terhubung dan tidak dapat dipisahkan dalam mendukung pembangunan pemerintahan saat ini.
Menurutnya, era digital telah dimulai sejak puluhan tahun lalu, dan teknologi geospasial berkembang sangat pesat. Mulai dari proses pemetaan, pendistribusian data, hingga integrasi dalam berbagai sistem layanan publik.
Ia menegaskan bahwa daerah tidak boleh tertinggal dalam perkembangan ini, karena data spasial menjadi fondasi penting dalam pengambilan kebijakan berbasis bukti dan kondisi lapangan.
“Kita harus berkembang dan bergerak cepat. Daerah tidak boleh tertinggal. Namun perlu digarisbawahi, sebagus apa pun teknologinya, jika datanya tidak akurat maka hasilnya tidak akan baik. Kualitas data, baik spasial maupun non spasial, harus dijaga,” sebutnya.
“Apa yang ada di komputer kita, sambungnya, harus benar-benar mencerminkan kondisi di lapangan,” ujar Antonius, pada Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) IG Regional Sumatera yang digelar secara daring, Kamis (3/7/2025).
Ia menambahkan, dalam tiga tahun ke depan, BIG menargetkan penyusunan peta dasar skala besar 1:5000 untuk wilayah-wilayah di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Maluku, dan Papua guna mendukung perencanaan tata ruang serta pembangunan yang lebih tepat sasaran.
“Kami mengharapkan input dari daerah agar sistem ini dapat menjawab kebutuhan nyata di wilayah masing-masing,” tambahnya.
Sementara itu, Muhammad Alfairuz dari BIG menekankan bahwa transformasi digital bukan semata soal teknologi, melainkan bagian penting dari reformasi birokrasi dan perbaikan tata kelola pemerintahan.
Ia menyebut bahwa Indonesia tengah bergerak menuju pemerintahan yang adaptif, terintegrasi, dan cerdas, dengan dukungan sistem digital yang kuat serta data spasial yang akurat.
“Transformasi digital harus dilakukan secara kolektif dan terarah. Untuk itu, kolaborasi antara pusat dan daerah sangat penting, termasuk dalam konsolidasi program-program prioritas seperti penguatan data geospasial,” jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Siak, Fauzi Asni, menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Siak mendukung penuh upaya penguatan sistem informasi geospasial yang digagas BIG, dan siap mengambil peran aktif dalam pengelolaannya di tingkat daerah.
“Kami mendukung dan siap bekerja kolektif untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berbasis data spasial, demi pelayanan publik yang lebih efektif dan pembangunan yang tepat sasaran,” tegasnya. (**/Inf)
