PEKANBARU — Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru bergerak cepat menindaklanjuti kasus diare yang menimpa warga di Jalan Pantau, RT 04/RW 05, Kelurahan Muara Fajar Barat, Kecamatan Rumbai Barat.
Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar turun langsung meninjau lokasi sekaligus memastikan kondisi para korban yang masih menjalani pemulihan, Jumat (10/7/2026).
Markarius menyampaikan, dari tujuh warga yang terdampak, dua orang meninggal dunia. Sementara lima korban lainnya kini telah dinyatakan sehat.
“Kami datang untuk memastikan kondisi lima korban yang tersisa sudah sehat. Selain itu, kami juga menyerahkan bantuan makanan dan tambahan gizi kepada 15 balita yang berada di lingkungan ini,” katanya.
Selain menyalurkan bantuan, Pemko Pekanbaru juga melakukan pemeriksaan terhadap kondisi lingkungan.
Hal ini guna mengetahui penyebab munculnya kasus diare tersebut. Berdasarkan hasil uji laboratorium, sumber bakteri dipastikan bukan berasal dari air minum.
“Hasil laboratorium menunjukkan sumur warga sudah diperiksa dan hasilnya negatif. Air galon yang digunakan juga negatif. Artinya, sumber bakteri bukan berasal dari air minum,” jelas Markarius.
Dugaan sementara mengarah pada faktor sanitasi lingkungan yang masih buruk. Sebagian rumah di kawasan tersebut belum memiliki fasilitas mandi, cuci, dan kakus (MCK) yang layak.
“Sanitasi menjadi persoalan utama di sini. Banyak rumah belum memiliki MCK,” ungkap Markarius.
Sehingga, aktivitas buang air dilakukan di kebun. Kondisi ini memungkinkan lalat membawa bakteri ke makanan.
“Selain itu, makanan yang kurang higienis juga berpotensi menjadi penyebab penyebaran bakteri,” sebut Markarius.
Ia juga menyoroti keterbatasan akses air bersih yang dialami masyarakat setempat. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemko Pekanbaru akan menugaskan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mengkaji pembangunan sumur bor.
“Kami akan menugaskan Dinas PUPR untuk melihat kemungkinan pembangunan sumur bor. Agar, warga memiliki akses air bersih dan fasilitas MCK yang memadai,” ucap Markarius.
Sementara itu, Ketua RT 04, Saberi, mengatakan terdapat 52 kepala keluarga (KK) yang tercatat tinggal di wilayahnya.
Sebagian besar warga bekerja sebagai buruh di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Muara Fajar, buruh bangunan, pekerja perkebunan sawit, hingga pengrajin batu bata.
Ia pertama kali mengetahui adanya kasus diare setelah menerima informasi dari keluarga korban yang datang melayat. Awalnya, satu warga meninggal dunia.
Kemudian, satu korban lainnya juga meninggal dunoa dalam waktu yang berdekatan dengan dugaan penyakit muntah dan diare (muntaber).
“Kami baru mengetahui setelah ada warga yang meninggal dunia. Saat itu penyebabnya belum diketahui. Sehingga kami langsung mengimbau apabila ada warga yang sakit agar segera dibawa ke puskesmas,” ujar Saberi.
Sejak kasus tersebut mencuat, petugas dari puskesmas, pemerintah provinsi, hingga kader posyandu telah beberapa kali datang melakukan pemeriksaan kesehatan serta pendataan warga. Sejumlah warga di Jalan Pantau ini juga diketahui belum memiliki dokumen kependudukan.
Sehingga, seluruh warga belum terdata dalam pelayanan kesehatan maupun kegiatan posyandu.
“Kami terus mengimbau warga agar segera mengurus administrasi kependudukan. Dengan begitu mereka lebih mudah mendapatkan pelayanan pemerintah, termasuk layanan kesehatan,” pungkasnya.
