Rohil, (NV) — Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Fauzi Efrizal membuka secara resmi Forum Pemangku Kepentingan Utama Semester I Tahun 2025 bersama Badan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan (BPJS) dari Kota Dumai, Rabu (12/3/2025) di aula rapat Lantai 8 Kantor Bupati Rohil Jalan Lintas Pesisir Batu Enam Bagansiapiapi Rohil Provinsi Riau.
Sekda Rohil Fauzi Efrizal saat membuka forum mengatakan bahwa Forum Pemangku Kepentingan Utama ini merupakan kegiatan rutin setiap tahun nya yang dilaksanakan pihak BPJS Kesehatan untuk membahas program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi BPJS kesehatan untuk masyarakat Kabupaten Rokan Hilir.
“Hari ini kita mengadakan kegiatan Forum Pemangku Kepentingan Utama Semester I Tahun 2025 BPJS kesehatan. Dan kegiatan hari ini langsung dihadiri Kepala Cabang BPJS Kita Dumai. Tentunya melalui rapat ini kita mulai mengevaluasi program BPJS Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir,” kata Fauzi Efrizal.
Lanjutnya, “Tadi kita sudah melihat apa yang di paparkan Kepala Cabang BPJS Kita Dumai bahwasanya untuk Rokan Hilir klem yang dibayarkan pada tahun 2024 kemarin, untuk pembiayaan pelayanan BPJS kesehatan bagi masyarakat Rokan Hilir ini lebih tinggi dari iuran yang di terima. Tentunya ada beberapa faktor penyebab nya sehingga perlunya dilakukan evaluasi – evaluasi terhadap keterlambatan dalam pembayaran iuran ini. Apa lagi kita sudah masuk program UHC pada tahun 2025 ini,” terang Sekda.
Fauzi Efrizal berharap pada tahun 2025 ini, antara klem dan iuran yang merupakan kewajiban yang harus di bayar oleh pemerintah tentunya dapat berimbang. Sehingga nanti program jaminan kesehatan bagi masyarakat ini dapat berjalan dengan baik dan normal.Karena pelayanan BPJS ini sangat diharapkan oleh masyarakat, terutama masyarakat yang kurang mampu.
Sementara itu Kepala Cabang BPJS Kota Dumai, Bernat Sibarani mengatakan bahwa cakupan BPJS Kesehatan di Rohil sudah mencapai 98%. Namun yang menjadi konsentrasi bukan hanya pada cakupan tapi tingkat keaktifan.
“Di Rokan Hilir, untuk cakupan BPJS Kesehatan sudah mencapai 98% lebih, tapi yang menjadi konsentrasi kita bukan hanya cakupan tapi keaktifan. Jika cakupan mencapai 98% tapi keaktifan hanya 74% artinya ada sekitar 14% penduduk yang sudah pernah mendaftar menjadi peserta BPJS kesehatan namun mereka tidak bisa berobat,” kata Bernat.
Bernat berharap pada tahun 2025 kepesertaan BPJS kesehatan di Rokan Hilir dapat aktif diatas 80%. Untuk menelusuri perseta BPJS Kesehatan yang tidak aktif, pihaknya akan melakukan beberapa cara diantaranya dengan mengirimkan data ke Kemendes dan ada juga dengan menghubungi telepon bersangkutan. Jika melalui badan usaha maka akan dilakukan pemeriksaan terhadap daftar karyawannya.
“Yang paling rendah cakupan yang aktif itu pada peserta BPJS mandiri hanya 30%. Untuk mendorong peserta aktif kami punya cara untuk menghubunginya, dengan mengirimkan data ke Kemendes dan petugas menelpon langsung bersangkutan,” jelasnya.
Diterangkan Bernat lagi, pada tahun 2025 iuran kebutuhan cakupan peserta BPJS yang akan dibayarkan oleh Pemkab Rohil sebesar Rp. 52 Milyar namun sampai saat ini belum menampung 12 bulan untuk kebutuhan peserta BPJS yang didaftarkan oleh Pemerintah daerah pada APBD Rohil Tahun 2025, karena APBD masih dalam proses pengesahan di Provinsi Riau.
“Kami berharap agar anggaran sebesar Rp 52 milyar bisa dipenuhi untuk klaim peserta BPJS Kesehatan masyarakat Kabupaten Rokan Hilir ini,” harapnya. (Infotorial)
Editor : RedNV
