PEKANBARU, (NV) — Hingga saat ini, Polda Riau masih belum memberikan tanggapan resmi terkait maraknya aktivitas ilegal di wilayah hukumnya. Berbagai dugaan praktik ilegal seperti Galian C tanpa izin, praktik pertambangan tanpa izin (PETI) di Kabupaten Kuantan Singingi, gudang BBM ilegal, hingga mafia BBM subsidi menjadi perbincangan dan telah viral di media. Namun, sikap aparat hukum dinilai lamban bahkan cenderung bungkam.
Padahal, jika benar aktivitas-aktivitas tersebut berlangsung tanpa izin, maka hal itu merupakan pelanggaran hukum yang seharusnya mendapat perhatian serius dari aparat penegak hukum.
Redaksi media ini telah berupaya melakukan konfirmasi kepada Kapolda Riau, Irjen Pol Dr Herry Heryawan, dengan mengirimkan tautan berita yang telah dipublikasikan beberapa media terkait dugaan pertambangan ilegal dan BBM subsidi. Pesan WhatsApp dikirim pada 18 April dan terakhir pada 20 April 2025, namun hingga kini belum ada jawaban dari pihak Kapolda.
Begitu pula dengan Kabid Humas Polda Riau, Kombes Pol Anom Karbianto, yang juga belum memberikan tanggapan terhadap pertanyaan yang disampaikan Redaksi media ini.
Salah seorang kontrol sosial, yang akrab disapa EG, menyayangkan sikap diam Polda Riau terhadap informasi yang telah diberikan oleh media. Menurutnya, jika informasi yang disampaikan media tersebut memang valid, seharusnya pihak Polda segera menindaklanjutinya.
“Kami tidak tahu, mungkin Kapolda sibuk. Tapi menurut kami, seharusnya Polda Riau sudah cukup memiliki dasar untuk menindaklanjuti informasi ini. Dunia ilegal yang marak ini seharusnya sudah menjadi prioritas untuk ditindak,” ujar EG, Senin (21/4/2025).
Meski demikian, EG tetap memberikan dukungannya kepada aparat kepolisian dan berharap Kapolda Riau yang baru dapat segera menyelesaikan persoalan ini.
“Kami memberikan dukungan penuh kepada Kapolda Riau, kami yakin beliau bisa mengambil sikap. Kami maklum karena beliau masih baru, semoga beliau diberi kesehatan dan mampu mengatasi masalah ini,” tambah EG.
Disisi lain, beberapa wartawan yang tergabung dalam grup komunikasi media juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap Kabid Humas Polda Riau yang dinilai sangat sulit dihubungi. Konfirmasi media sering kali tidak dijawab, bahkan ada dugaan pemblokiran nomor.
“Pak Kabid Humas susah dihubungi. Tak pernah ada respons atas konfirmasi yang kami kirimkan. Padahal, kami hanya mencari kejelasan untuk memperimbangkan pemberitaan. Seharusnya Kabid Humas bisa memberikan pelayanan yang baik,” ujar salah seorang wartawan.
Keluhan serupa juga datang dari wartawan lainnya yang mengaku kesulitan mendapatkan balasan saat menanyakan tentang kegiatan ilegal, khususnya terkait pertambangan ilegal dan mafia BBM. Bahkan, beberapa wartawan menduga bahwa nomor mereka telah diblokir oleh Kabid Humas.
“Kami sudah coba konfirmasi, tapi tak pernah ada balasan. Jika soal aktivitas ilegal, malah tidak dijawab. Kami menduga nomor kami diblokir,” ungkap wartawan lain.
Tak hanya itu, muncul pula isu mengenai kurangnya keterbukaan pihak Polda terhadap semua media. Sejumlah Jurnalis mengeluhkan adanya kesan “dikotak-kotakkan” bahwa Polda Riau hanya memberikan perhatian kepada media-media tertentu yang dilayani atau direspons. Beberapa media merasa diabaikan, yang menimbulkan ketidakpuasan Jurnalis di lapangan.
“Kita merasa di kotak-kotakan, hanya beberapa Wartawan saja yang diperhatikan. Hal ini membuat hubungan dengan Polda Riau semakin buruk,” ujar seorang wartawan senior dalam grup tersebut.
“Rasanya Pak Kapolda belum tahu sepenuhnya kondisi yang kita alami sebagai insan pers. Mungkin perlu audiensi agar ada kejelasan dan keterbukaan,” tutupnya.
Pada Senin, 21 April 2025, sekitar pukul 12.00 WIB, redaksi media ini kembali mencoba mengirimkan pesan WhatsApp kepada Kabid Humas Polda Riau untuk meminta tanggapan terkait isu komunikasi yang buruk antara Polda Riau dan Media, serta dugaan terjadinya pemblokiran nomor WhatsApp.
Hal ini membuat Ketua Gabungan Wartawan Indonesia (DPD – GWI) Riau, Bomen, prihatin dan merasa kecewa karena sikap bagian Humas Polda Riau yang dikomandoi oleh Kombes Anom terlalu mengabaikan setiap Jurnalis melakukan konfirmasi.
Persoalan lainnya yang wajar saja dikonfirmasi ke Kapolda Riau melalui Polsek, Polres dan Kabid Humas, seperti kasus dugaan Gudang dan penjualan Minyak Jelantah di Kecamatan Payung Sekaki yang menjadi temuan Jurnalis.
Kemudian, dugaan Tangkap Lepas hasil tangkapan Rokok ilegal di Polsek Rumbai. Kedua persoalan ini telah dilakukan upaya konfirmasi kepada Kanit, Kapolsek dan ke Kapolresta Pekanbaru, namun tidak mau merespon. Lalu kemudian, dikonfirmasi kepada Kabid Humas Polda Riau Kombes Anom.
Tapi Kabid Humas tidak juga mau merespon. Padahal, sangat banyak hal yang hendak dikonfirmasikan kepada Kapolda Riau melalui Kabid Humas tentang kasus-kasus yang ditangani selama ini namun belum dilimpahkan ke Kejaksaan.
“Setahu saya, rekan-rekan Jurnalis selama ini cukup proaktif mendukung kinerja dan kegiatan baik Pemerintah, Kepolisian, TNI dan Kejaksaan. Namun dengan sikap Kabid Humas saat ini yang semakin tidak dimengerti karena menghindari konfirmasi kawan-kawan dan terkesan hanya melayani sebagian kawan-kawan Wartawan melalui Grup tertentu, ini akan terjadi kecemburuan sosial dan memicu perpecahan antar Jurnalis,” kata Bomen.
Sementara, lanjut Wartawan Senior itu, keinginan rekan-rekan Jurnalis bisa bertemu langsung dengan Kapolda baru melalui Coffe Morning, adalah murni sebagai kerinduan merajut kebersamaan, keakraban dan harmonisasi antara Polri dengan Jurnalis sebagai mitra kerja.
“Kita berharap agar Kabid Humas Polda Riau memahami keinginan rekan-rekan, ini bukan hal yang sulit untuk dilakukan, justeru menambah dan memperkuat silaturahmi kita. Kita juga tidak ingin terjadi perpecahan apa lagi konflik antar Jurnalis di Riau ini. Untuk itu, kita optimis hal ini dijadikan atensi oleh pak Kapolda Riau,” ujarnya.
“Saya membaca berita kemarin, telah berlangsung pertemuan Polda Riau dengan beberapa Wartawan yang notabene ternyata hanya Wartawan Grup tertentu dan tidak diundang semua Wartawan di luar Grup tersebut. Hal itu lah yang menjadi perbincangan kawan-kawan di beberapa Grup dari kemarin hingga hari ini. Intinya, rekan-rekan kecewa kepada Kabid Humas hingga meminta Kabid Humas dan jajaran segera dievaluasi,” sebut Bomen. (Tim – Bersambung..)
Editor : RedViral!
