PEKANBARU, (NVC) — Dugaan pungutan liar (Pungli) di salah satu SMAN Negeri di Pekanbaru, menjadi sorotan tajam dari Team Relawan Pemenangan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Terpilih, Abdul Wahid – SF Hariyanto dengan julukan SMART BERMARWAH, Ir. Robert Hendrico Nababan, MH.
Robert angkat bicara dan meminta kepada Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, Abdul Wahid dan SF Hariyanto supaya Kepala Dinas, Kabid SMA, Kabid SMK dan Kabid SMA Luar Biasa di Dinas Pendidikan Provinsi Riau diganti semua.
Hal itu disampaikan Robert Hendrico kepada Reporter Media nadaviral.com dalam wawancara ekslusif di sela jedah acara HUT ke-9 Media RBC di Hotel Ameera, Pekanbaru. Sabtu, (14/12/2024).
Dalam wawancara yang direkam Video itu, Robert menyerukan Dunia Pendidikan diperhatikan dan didukung sesuai kemampuan anggaran melalui BOS, BOSDA dan BOSNAS yang cukup besar dan bernilai fantastis.
“Dana BOS dan BOSDA cukup besar dan harus dikelola dengan baik. Itu lah yang bisa membantu Orang Tua Murid untuk dapat menyekolahkan anaknya,” tegas Robert.
Terkait Pungli di salah satu SMA Negeri di Pekanbaru sebagaimana Surat Pungli yang ditandatangi langsung oleh Kepala Sekolah, Ketua Komite, Wakil Kesiswaan dan Wakil Kurikulum.
Robert Hendrico menegaskan bahwa, Pendidikan itu sangat penting dalam pencerdasan Anak Bangsa, khususnya di Riau.
“Dinas Pendidikan Riau, ke depannya harus di isi oleh sosok yang paham tentang Pendidikan yang mencerdaskan Anak Bangsa, jangan ada lagi pejabat setingkat Kadis nantinya hanya berpikir proyek-proyek saja, fokus saja bicara tentang Pendidikan, ada dana BOS, BOSDA dan BOSNAS. Ini untuk siapa?,” tanya Robert.
“Benarkah ini untuk kepentingan operasional sekolah dan peningkatan cerdasnya siswa? Dimana-mana masih ada pungutan yang tidak beralasan? Dimana-mana masih ada jual Buku? Ada apa semua ini? Dimana letak pengawasan Disdik Provinsi Riau selama ini hingga membiarkan semua ini terjadi.!?,” geram Robert.
Bicara soal Pendidikan, tambahnya, ini tidak ada tawar menawar. “Nanti kita usulkan terkait makanan dan minuman untuk Sekolah-Sekolah tertentu dan pembangunan gedung untuk fasilitas Disdik Riau serta pada SMA, SMK dan SMA Plus, kita serahkan semua itu ke Dinas PUPR Riau,”
“Nanti metode nya kita sampaikan sama Bapak Abdul Wahid – SF Hariyanto, demikian juga tentang masalah lainnya, kita akan sampaikan itu ke Pak Gubernur Riau dan Wakil Gubernur Riau terpilih, demikian juga nantinya ke Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta,” sebut Robert.
“Kita juga tekankan ke APH agar menindak lanjuti adanya laporan masyarakat seperti penggunaan dana Bosda dan Bosnas yang kami duga keras telah terjadi penyalahgunaan yang menguntungkan pihak-pihak dan oknum tertentu, segera di usut,” beber Robert dengan nada tinggi.
“Saat ini kita di sibukkan dalam menyukseskan menangnya Paslon Nomor Urut 1. Sekarang sudah selesai, dan Forum LSM Riau Bersatu akan terus melakukan kontrol sosialnya untuk mendorong Pendidikan itu harus lebih baik lagi ke depan,” pungkasnya.
Berkaitan dengan Dunia Pendidikan yang viral dibicarakan di Riau saat ini, Media ini sudah berupaya melakukan konfirmasi tertulis kepada Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Edi Rusmadinata dan Kabid SMA Disdik Riau, Alfira pada Senin, (16/12/2024), Pukul 07.42.WIB, namun keduanya belum merespon.
Sebelumnya, Kabid SMA Disdik Riau, Alfira kepada nadaviral.com di ruangan kerjanya, Selasa (10/12/2024) juga menegaskan Pungli di Sekolah tidak dibenarkan.
“Pungli itu dilarang dan tidak dibenarkan, namun ada kebijakan terkait Siswa atau Wali Murid yang tidak mampu, itu tidak diwajibkan membayar pungutan itu,” kata Alfira.
Sedangkan oknum Kepsek inisial SP, Alfira mengatakan sudah berupaya meminta kepada SP untuk segera klarifikasi hal Pungli tersebut, namun SP abaikan perintah itu. ***
Penulis : Bomen
Foto : Dok.NVC
