PEKANBARU — Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Riau yang membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2025 menggelar audiensi ke Kantor Gubernur Riau pada Senin (13/4/2026). Pertemuan ini bertujuan untuk mengomunikasikan hasil pembahasan sementara sebelum diparipurnakan.
Ketua Pansus LKPJ, Androy Aderianda, dalam pertemuan tersebut mengungkapkan bahwa proses pembahasan LKPJ Tahun 2025 sudah hampir rampung. Ia menargetkan rekomendasi resmi dari Pansus akan disampaikan dalam rapat paripurna pada 20 April 2026 mendatang.
Kami telah membahas seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Secara umum, program-program yang dijalankan sudah selaras dengan visi dan misi kepala daerah. Namun, kami memberikan sejumlah catatan penting, terutama mengenai optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ungkap Androy kepada awak media.
Salah satu poin krusial yang menjadi perhatian Pansus adalah kinerja BUMD yang dinilai belum berkontribusi maksimal terhadap PAD. Selain itu, Pansus menemukan adanya transaksi keuangan BUMD yang belum sepenuhnya memanfaatkan perbankan daerah.
“Ke depan, kita harapkan seluruh BUMD dapat memaksimalkan penggunaan Bank Riau Kepri Syariah (BRK Syariah) dalam setiap aktivitas transaksinya,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas kerja keras Pansus. Ia menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Riau untuk menindaklanjuti setiap catatan dan rekomendasi yang diberikan sebagai bahan evaluasi serta perbaikan kinerja.
“Kami mendukung penuh rekomendasi Pansus demi kemajuan Riau. Pengelolaan keuangan daerah akan menjadi perhatian utama kami ke depan,” tutur SF Hariyanto. Ia juga berharap sinergi antara legislatif dan eksekutif terus terjaga demi meningkatkan capaian pembangunan daerah.
Audiensi ini dipimpin langsung oleh Ketua Pansus LKPJ Androy Aderianda, didampingi Wakil Ketua Pansus Indra Gunawan Eet. Turut hadir para anggota Pansus lainnya, di antaranya Soniwati, Robin P. Hutagalung, Evi Juliana, Zulhendri, Samsuri Daris, Monang Eliezer Pasaribu, Sumardany Zirnata, Fairus, dan Diski.
Sementara itu, dari pihak Pemerintah Provinsi, Plt Gubernur didampingi oleh Kepala BPKAD Riau Indra, Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Riau Jhon Armedi Pinem, serta jajaran dari Biro Hukum.
Kegiatan ini merupakan wujud nyata fungsi pengawasan DPRD Riau untuk memastikan program pemerintah memberikan dampak signifikan bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Bumi Lancang Kuning. ***
