PEKANBARU – Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, menghadiri langsung rapat paripurna di Kantor DPRD Provinsi Riau pada Senin (6/7/2026). Agenda utama dalam pertemuan legislatif tersebut adalah penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Rapat paripurna ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, Parisman Ihwan. Jalannya sidang menjadi langkah krusial untuk menindaklanjuti ekspos Ranperda yang telah diserahkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau pada rapat sebelumnya, sekaligus memenuhi amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sejumlah juru bicara fraksi memanfaatkan momen ini untuk menyampaikan langsung berbagai aspirasi serta isu krusial di tengah masyarakat kepada Plt Gubernur Riau. Beberapa sektor prioritas yang menjadi sorotan tajam perwakilan rakyat meliputi bidang kesehatan khususnya penanganan stunting—mutu pendidikan, hingga minimnya penyerapan tenaga kerja lokal oleh sektor industri di Riau.
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Riau, Ginda Burnama, turut menyoroti persoalan infrastruktur jalan dan implementasi regulasi baru di tingkat pusat. Ia mendesak Pemprov Riau untuk memberikan perhatian serius terhadap kapasitas dan kualitas jalan, terutama akses yang menghubungkan wilayah perbatasan dengan ibukota provinsi.
“Volume kendaraan yang masuk ke Kota Pekanbaru saat ini sudah sangat padat, termasuk mobilitas wisatawan dari kabupaten-kabupaten tetangga. Kami berharap masalah pembangunan serta peningkatan jalan diperhatikan secara serius karena infrastruktur jalan ini merupakan wajah utama dari Provinsi Riau,” tegas Ginda.
Menanggapi berbagai masukan dan catatan kritis tersebut, Plt Gubernur Riau SF Hariyanto menyatakan menyambut baik seluruh pandangan umum yang disampaikan oleh legislatif. Pihaknya berjanji akan mengkaji dan menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah serta regulasi hukum yang mengikat.
“Terkait infrastruktur jalan, para anggota dewan menginginkan adanya peningkatan kualitas yang merata. Tentu aspirasi ini kami terima dengan baik dan segera kita rumuskan formula tindak lanjutnya melalui dinas terkait,” ujar SF Hariyanto usai rapat.
Di samping masalah infrastruktur, Plt Gubernur Riau juga merespons pandangan fraksi mengenai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2025 tentang Pencegahan dan Penanganan LGBT. Pemprov Riau berkomitmen tegak lurus dengan kebijakan Pemerintah Pusat dalam rangka membentengi dan melindungi moral anak-anak sebagai generasi penerus bangsa.
“Kami akan membedah dan mempelajari draf Perpres tersebut secara komprehensif bersama biro hukum. Setelah semuanya selaras dengan regulasi di atasnya, Pemerintah Provinsi Riau akan segera menyusun turunannya dalam bentuk Peraturan Gubernur (Pergub),” pungkasnya.
