BENGKALIS, (NV) — Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bengkalis optimis wujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dalam membangun Zona Integritas (ZI) di wilayah kerjanya. Hal ini terlihat dari semangat jajaran Lapas Bengkalis dalam pelaksanaan Desk Evaluasi Pembangunan ZI menuju WBK bersama Tim Penilai Mandiri Kementerian Hukum dan HAM, Kamis (03/10).
Kepala Lapas Bengkalis, Muhammad Lukman memperkenalkan seluruh anggota Tim Kelompok Kerja (Pokja) seraya memaparkan berbagai inovasi dan langkah strategis yang telah dilakukan dalam membangun ZI menuju WBK.
Didukung oleh Ketua ZI, Eflizar dan seluruh tim Pokja, Kalapas Bengkalis menyampaikan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan membangun budaya integritas di instansinya.
Lapas Bengkalis berkomitmen untuk mewujudkan WBK dan terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, Membangun budaya kerja positif, Menerapkan nilai-nilai organisasi dalam pelaksanaan tugas sesuai kode etik perilaku pegawai, serta memberantas korupsi di instansi kami.
Kalapas Bengkalis dalam presentasinya menyampaikan progres pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada 6 Area Perubahan yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
“Kami sudah mengimplementasikan 6 komponen pengungkit ke tiap program dan terdapat berbagai inovasi dalam pelayanan kami, beberapa unggulan inovasi kami yaitu PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), Jumat Curhat, Silapis (Sistem Layanan Lapas Bengkalis), Sianpelang (Antar Penyebrangan Pulang) yang merupakan sebuah layanan dimana masyarakat bisa mendapatkan seluruh informasi terkait pelayanan di Lapas Bengkalis dengan cepat dan mudah.
Selepas paparan, penilaian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, seluruh tim pokja pembangunan Zona Integritas Lapas Bengkalis menjawab dengan lugas serangkaian pertanyaan terkait proses pembangunan Zona Integritas di 6 area perubahan menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
“Predikat WBK dan WBBM bukanlah tujuan akhir kami. Namun bagaimana mempersembahkan pelayanan publik yang bebas dari korupsi, responsif serta memudahkan kepada seluruh masyarakat”, ujar Kalapas.
( Diah Vivian Sari SH )
