RIAU — Pemerintah melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mengambil langkah tegas terhadap PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP).
Izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) perusahaan tersebut resmi dicabut melalui Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026.
Pencabutan izin dengan luas areal kerja sekitar 338.536 hektare di Provinsi Riau itu ditandai dengan kegiatan penertiban di Estate Langgam, Kabupaten Pelalawan, Jumat (20/11/2026).
Langkah besar pemerintah ini menjadi perhatian serius karena menyangkut pengelolaan kawasan hutan, perlindungan lingkungan hidup, serta penegakan hukum terhadap dugaan pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan.
Dalam kegiatan tersebut, tim Satgas PKH melakukan pemasangan tanda pencabutan izin di kawasan operasional PT RAPP Estate Langgam sebagai bagian dari proses pengambilalihan kembali penguasaan kawasan oleh Negara.
Juru Bicara Satgas PKH, Dr. Barita Simanjuntak, S.H., M.H., dalam keterangan resmi melalui pers rilis Jumat (20/11/2026), menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen melakukan penertiban dan penegakan hukum terhadap berbagai bentuk pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan.
Kebijakan tersebut merupakan bentuk kehadiran negara untuk melindungi kawasan hutan sekaligus mengembalikan tata kelola hutan sesuai fungsi dan peruntukannya.
Berdasarkan hasil temuan Satgas PKH, pencabutan izin PT RAPP dilakukan setelah ditemukan sejumlah persoalan serius, antara lain kebakaran lahan gambut yang terjadi berulang kali, perkebunan kelapa sawit seluas sekitar 18.362,74 hektare, bukaan tambang tanpa izin seluas 541,46 hektare, serta kerusakan kawasan lindung sekitar 211,54 hektare.
Temuan tersebut menjadi bagian dari dasar pemerintah menjatuhkan sanksi administratif berupa pencabutan perizinan berusaha.
Selain persoalan tersebut, Satgas PKH juga menemukan permasalahan perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo yang berdampak terhadap keberlangsungan habitat gajah Sumatera.
Kondisi ini menjadi perhatian penting karena kawasan hutan memiliki fungsi ekologis strategis sebagai penyangga kehidupan, pengatur tata air, penyimpan karbon, sekaligus habitat berbagai satwa liar yang dilindungi.
Dengan diterbitkannya keputusan pencabutan izin tersebut, seluruh kegiatan di dalam areal perizinan yang dicabut dihentikan dan kawasan kembali berada dalam penguasaan negara.
Namun demikian, kewajiban pemulihan lingkungan serta tanggung jawab hukum perusahaan tetap berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam pelaksanaan penertiban di Estate Langgam, tampak hadir Dirjen Penegakan Hukum dan Pengawasan Sanksi Administratif Kementerian Kehutanan, Dr. Eko Novi Setiawan; Dankorwil Satgas PKH Kolonel Cku Edo; Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Riau Adhi Prabowo, S.H., M.H.; Asisten Intelijen Kejati Riau Fitriansyah Akbar, S.H., M.H.; serta Kepala Kejaksaan Negeri Pelalawan Dr. Eka Nugraha, S.H., M.H., bersama jajaran.
Turut hadir Kapolsek Langgam IPDA Bambang Hermanto, S.H., M.H., beserta jajaran; Kasi Ops Kodim 0313/Kampar Mayor Inf Halolo; Danramil 0313-09/Langgam Kapten Cba Y. Zebua; jajaran Unit Intel Korem 031/Wira Bima, Babinsa, Bhabinkamtibmas Langgam, serta sejumlah awak media nasional dan lokal yang meliput langsung kegiatan penertiban tersebut.
Saat sejumlah Awak Media mempertanyakan kepastian pencabutan izin PT RAPP seluas sekitar 338.536 hektare, tim di lokasi menegaskan bahwa izin perusahaan telah dicabut dan kawasan diambil alih Negara.
Kolonel Cku Edo yang mewakili tim Satgas PKH menyampaikan bahwa keterangan resmi terkait kegiatan tersebut disampaikan melalui satu pintu oleh Juru Bicara Satgas PKH, Dr. Barita Simanjuntak, S.H., M.H., yang saat itu berada di lokasi kegiatan Satgas PKH di Kabupaten Kuantan Singingi.
Dalam Pers Rilis yang sama, Satgas PKH juga mengungkap penertiban terhadap PT Gemilang Sawit Lestari (PT GSL), sebuah pabrik kelapa sawit nonkebun di Kabupaten Kuantan Singingi.
Perusahaan tersebut terindikasi membeli dan mengelola hasil perkebunan kelapa sawit yang bersumber dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin.
Keberadaan pabrik itu diduga turut mendorong semakin masifnya perambahan kawasan hutan di sekitarnya untuk dijadikan perkebunan sawit. Atas temuan tersebut, Satgas PKH merekomendasikan pembatalan status berproses permohonan pelepasan kawasan hutan sekitar 42 hektare, penolakan permohonan pelepasan, serta penguasaan kembali areal oleh Negara.
Penertiban di Kabupaten Kuantan Singingi tersebut melibatkan kekuatan lintas kementerian dan lembaga. Hadir di antaranya Kepala BPKP, Wakil Menteri Pertahanan, Wakil Menteri Kehutanan, Wakil Menteri Investasi, Jampidsus, Penyidik Utama Tingkat I Bareskrim Polri.
Selanjutnya, Sekretaris Utama Badan Informasi Geospasial, Wakil Kepala Badan Pengaturan BUMN, Deputi Investigasi BPKP, Dirjen Gakkum dan Dirjen Planologi Kementerian Kehutanan, Gubernur Riau, Kajati Riau, Pangdam XIX/Tuanku Tambusai, Kapolda Riau, serta sejumlah pejabat kementerian dan lembaga lainnya.
Satgas PKH menegaskan bahwa penertiban terhadap PT RAPP dan PT GSL merupakan bukti keseriusan pemerintah dalam menindak pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan tanpa memberikan toleransi kepada pihak mana pun.
Penegakan hukum akan terus dilaksanakan secara tegas, terukur, berkeadilan, dan berkelanjutan melalui sinergi lintas kementerian dan lembaga.
Pemerintah berharap penguasaan kembali kawasan hutan tidak hanya mengembalikan aset negara, tetapi juga memulihkan fungsi ekologis, menjaga habitat gajah Sumatera, melindungi lingkungan hidup, serta memastikan kekayaan alam Indonesia dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. ***
Editor : Red






















