BENGKALIS, (NVC) — Tim Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), baru-baru ini meninjau langsung ke dua titik lokasi pembangunan jembatan sepanjang 7,8 kilometer penghubung Pulau Bengkalis dan Sumatera.
Tinjauan yang menjadi langkah penting dalam perencanaan pembangunan jembatan tersebut dilakukan oleh Tim Staf Khusus Menko IPK didampingi Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Bengkalis, Akhmad Sudirman Tavipiyono dan Kepala Dinas PUPR Bengkalis Ardiansyah, pada Kamis 21 November 2024 lalu.
Kadis PUPR mengatakan saat melakukan tinjauan titik bor bersama tenaga ahli desain jembatan menemukan data penting dalam pengembangan pembangunan konstruksi.
“Kami menemukan bahwa kedalaman pasir keras mencapai 100 meter dari muka air. Temuan ini menjadi data penting dalam pengembangan desain konstruksi,” ujar Ardiansyah.
Kemudian Kadis PUPR Ardiansyah dan Pjs Bupati Tavip melakukan diskusi dengan tim Menko IPK membahas berbagai langkah untuk mempercepat pembangunan.
Salah satu fokusnya adalah memastikan proyek ini masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) dan terintegrasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Optimisme Pemerintah Daerah didukung oleh respons positif dari investor, termasuk CSCEC dan SRBGC, yang menyatakan kesediaan mereka untuk membiayai 100% proyek tersebut.
Proyek dengan estimasi anggaran sekitar Rp7 triliun ini dianggap sangat strategis, terutama karena Pulau Bengkalis adalah kawasan terluar Indonesia yang berbatasan langsung dengan Malaysia.
Sejak masa Presiden Joko Widodo, rencana pembangunan jembatan ini telah menjadi perhatian. Bahkan, pada kunjungan Presiden ke Desa Muntai, Bupati Kasmarni menyerahkan proposal pembangunan secara langsung.
Saat ini, transisi pemerintahan menuju era Presiden Prabowo Subianto menjadi tantangan tersendiri. Namun, kehadiran tim Staf Khusus Menko IPK menunjukkan keberlanjutan komitmen pemerintah pusat.
Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai upaya telah dilakukan, termasuk pemenuhan persyaratan teknis untuk menjadikan proyek ini layak sebagai PSN.
Pada Oktober 2024, Pemerintah Kabupaten Bengkalis bersama Pemerintah Provinsi Riau telah diundang oleh Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian guna membahas kelengkapan dokumen.
“Meskipun ada kekurangan persyaratan, kami terus berproses. Targetnya, proyek ini segera terealisasi,” tambah Ardiansyah.
Jembatan penghubung Pulau Bengkalis dan Sumatera ini tidak hanya akan memudahkan mobilitas warga, tetapi juga berkontribusi besar pada perekonomian lokal dan nasional.
Ardiansyah mengatakan dukungan masyarakat menjadi faktor kunci untuk mewujudkan infrastruktur yang telah lama dinantikan ini.
“Kami berharap proyek ini dapat dimulai pada 2025. Dukungan dari masyarakat sangat kami harapkan agar pembangunan ini berjalan lancar,” ungkap Ardiansyah.
Pemerintah Kabupaten Bengkalis, di bawah kepemimpinan Kasmarni dan Bagus Santoso, terus menunjukkan komitmen melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk mempercepat pembangunan infrastruktur strategis ini.
“Proyek ini bukan hanya milik Kabupaten Bengkalis, tetapi juga bagian dari kepentingan nasional. Dengan kolaborasi yang baik, tidak ada yang tidak mungkin,” pungkas Ardiansyah. ***
Sumber : DISKOMINFOTIK
