Teluk Kuantan — Wakil Bupati Kuantan Singingi, H. Muklisin, menegaskan pentingnya keseriusan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menindaklanjuti setiap temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Mempertahankan capaian opini WTP yang telah diraih sejak 2009 bukanlah hal mudah. Oleh karena itu, seluruh kepala OPD diharapkan serius dalam menindaklanjuti setiap catatan yang diberikan,” tegasnya saat exit meeting pemeriksaan terperinci atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025, di Ruang Rapat Wakil Bupati, Kamis (30/04/2026).
Mewakili Bupati, Dr. H Suhardiman Amby, Wabup juga mengajak seluruh jajaran untuk terus meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), memperbaiki kualitas pelayanan publik, serta memperkuat tata kelola administrasi di Kuansing.
Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) menggelar exit meeting bersama tim BPK Perwakilan Provinsi Riau sebagai bagian akhir dari rangkaian pemeriksaan LKPD Tahun 2025. Kegiatan ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah, para asisten dan staf ahli bupati, serta kepala perangkat daerah terkait.
Dalam pertemuan tersebut, tim BPK menyampaikan bahwa pemeriksaan akan berakhir pada 2 Mei 2026. Konsep hasil pemeriksaan tahun ini disebut akan sedikit berbeda dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga diharapkan dapat diterima tanpa banyak perdebatan guna memperlancar proses penyelesaian laporan.
Salah satu perhatian utama BPK adalah rendahnya tingkat tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan sebelumnya yang masih berada di bawah 80 persen. Dari total 1.326 rekomendasi, pemerintah daerah diminta segera mempercepat penyelesaiannya agar rasio tindak lanjut meningkat signifikan.
Secara umum, hasil pemeriksaan tahun ini tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya. Meski tidak terdapat temuan signifikan secara nilai, BPK tetap memberikan sejumlah catatan penting, terutama terkait pengelolaan aset daerah.
Di antaranya masih terdapat aset yang dikuasai oleh pegawai yang telah pensiun namun belum dikembalikan, serta administrasi pinjam pakai yang belum lengkap.
BPK juga menegaskan pentingnya penataan administrasi aset dan memastikan realisasi belanja modal benar-benar tercatat sebagai aset daerah.
Dalam aspek keuangan, kondisi daerah dinilai perlu mendapat perhatian, khususnya dalam upaya pemulihan fiskal dan pengendalian utang. Pemerintah daerah diimbau terus memperkuat koordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kuansing, Zulkarnain, ST, M.Si, menyampaikan apresiasi atas masukan dan koreksi dari BPK. Ia menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk segera melengkapi dokumen yang dibutuhkan serta memperkuat komunikasi antara BPK, Inspektorat, dan BPKAD.
Kegiatan exit meeting ditutup dengan harapan agar sinergi antara BPK dan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi terus terjalin dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. (**/Tim)
