Pekanbaru, (NV) — Bupati Siak, Afni Z menghadiri Musrenbang RPJMD Provinsi Riau tahun 2025-2029 yang dilaksanakan di Balai Serindit Gedung Daerah Provinsi Riau, Senin (30/6/2025).
Rapat Musrenbang RPJMD Provinsi Riau tahun 2025-2029 ini dipimpin langsung oleh Gubernur Riau Abdul Wahid dan dihadiri oleh Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, Dr. Ir. Restuardy Daud, M.Sc,. CGRE, Direktorat PKDTTKD Bappenas Republik Indonesia, Anang B. Gunawan secara virtual serta Bupati se Provinsi Riau.
Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid menegaskan musrenbang bukan semata-mata hanya acara tahunan namun merupakan forum penting dalam menyatukan pemikiran dan komitmen untuk menentukan arah pembangunan di Provinsi Riau kedepannya.
“Di forum ini saya tekankan, pembangunan Provinsi Riau tidak bisa dibangun dengan cara yang biasa-biasa saja, namun kita dihadapkan dengan berbagai tantangan nyata mulai dari kesenjangan wilayah, ancaman lingkungan, dan perubahan iklim hingga ketergantungan ekonomi,” kata Gubri.
Gubri menambahkan, pendekatan pembangunan Provinsi Riau tidak hanya fisik, namun juga membangun sosial, budaya, ekologi dan keseimbangan antar wilayah.
“Pada RPJMD tahun 2025-2029 ini, kami mengusung Visi besar yaitu “Riau Bedelaw” yakni Riau yang berbudaya melayu, dinamis, ekologis, religius dan maju,” kata Gubri lagi.
Dalam kesempatan ini pula, Gubri Abdul Wahid menyampaikan komitmen Pemerintah Provinsi Riau dalam menurunkan emisi karbon sebesar 20 ton per tahun yang bisa dihargai sekitar USD 20 per ton, dengan potensi penerimaan mencapai Rp 4 triliun per tahun nya.
“Penurunan emisi karbon saat ini menjadi komitmen kita terhadap perjanjian Paris Aggrement, Negara-Negara maju terus mendukung Negara berkembang seperti kita ini, saat ini kita memahami berbagai masalah yang dihadapi Bupati di daerah karena kondisi fiskal, namun kita terus berusaha agar ke depan Provinsi Riau bisa kembali normal agar pembangunan bisa dirasakan secara adil dan merata,” tutup Abdul Wahid.
Sementara itu, Bupati Siak Afni Z dalam penyampaiannya mengatakan, Kabupaten Siak saat ini perlu mendapat perhatian dari Pemerintah Provinsi terkait konektifitas infrastruktur jalan dari ibu Kota Provinsi ke beberapa Kabupaten, mulai dari KM 11 Tualang sampai KM 11 Koto Gasib yang rusak berat saat ini.
“Kami Pemkab Siak tentunya berharap besar kepada Bapak Gubernur Riau terkait perbaikan jalan ini, karena Kabupaten Siak merupakan Kabupaten yang luas jalan terkecil se Provinsi Riau sekitar 4,10 persen atau 110,3 kilo meter,” kata Bupati Siak.
Sementara itu, Kabupaten Siak sendiri saat ini menjadi Kabupaten dengan penyumbang PDRB terbesar nomor 3 di Provinsi Riau dan setiap pertumbuhan ekonomi naik 1 persen Kabupaten Siak menyumbang PDRB sebesar Rp 590,7 miliar.
“Jadi, kami berharap kepada pak Gubernur terkait beban jalan ini di perpanjang untuk menjadi tanggung jawab Provinsi, dan kalau bisa kita usulkan untuk menjadi Jalan Nasional karena jalan KM 11 Tualang dan KM 11 Koto Gasib ini menjadi penghubung dengan beberapa Kabupaten. Kemudian kami akan konsultasi bersama Forkopimda untuk memasang portal terkait tonase ODOL,” ujarnya.
Bupati termuda di Provinsi Riau itu juga menambahkan bahwa, saat ini Pemerintah Kabupaten Siak telah mengajukan kawasan Istana Siak ke dalam kawasan Pariwisata strategis Nasional dan Sumber Daya Air serta Hutan Gambut untuk ekologi.
“Selanjutnya saya minta dukungan pak Gubernur perihal kami Kabupaten Siak saat ini telah mengajukan Istana Siak untuk masuk ke dalam Proyek Strategis Nasional dan tidak kalah pentingnya kami di Kabupaten Siak ini lahannya mayoritas HTI dan HGU. Sedangkan lahan yang HPL hanya 813 ribu Hektar atau hanya 33 persen HPL dan 10 persen HGU. Jadi, kami mohon dukungan pak Gubernur untuk menuntaskan ini dan memberikan ruang kepada petani-petani kami yang sumber kehidupannya dari perkebunan, agar dikemudian hari tidak terjadi lagi konflik lahan,” tutup Afni. (**/Inf)
Editor : Bomen
