DPRD dan Bupati Inhil Gelar Rapat Tertutup Bahas Soal Pinjaman Rp 200 Miliar?

- Jurnalis

Sabtu, 6 Desember 2025 - 22:32 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

TEMBILAHAN — Bupati Indragiri Hilir (Inhil) H. Herman menghadiri rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Inhil yang digelar malam ini, Jumat (6/12), untuk memberikan penjelasan resmi terkait Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2026, termasuk rencana pinjaman daerah sebesar Rp200 miliar melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI).

Rapat yang berlangsung di ruang Banggar DPRD Inhil tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Inhil, H. Iwan Taruna, ST, dan digelar secara tertutup. Sejumlah pimpinan serta anggota Banggar hadir mengikuti pembahasan yang disebut krusial bagi arah fiskal daerah tahun depan.

Sebelumnya pada pemberitaan, Bupati Inhil, menyampaikan kondisi fiskal Inhil yang mengalami tekanan akibat penurunan pendapatan, terutama dari Dana Transfer ke Daerah (TKD).

Untuk menopang pembangunan prioritas dan mempercepat penyelesaian program strategis, Pemkab mengusulkan skema pinjaman Rp200 miliar ke PT SMI sebagai alternatif sumber pembiayaan.

Baca Juga :  Pemkab Siak Gandeng Kejati Riau, Benahi Aset Daerah Bermasalah

Menurut Bupati Inhil, pinjaman itu dirancang untuk memperkuat kapasitas belanja modal, khususnya infrastruktur dasar yang dinilai mendesak bagi kepentingan publik.

“Kita ingin memastikan pembangunan tetap berjalan meskipun fiskal daerah sedang tertekan. Semua mekanisme kita tempuh sesuai aturan,” demikian ucapan Bupati dalam pemberitaan itu.

Sementara itu, Ketua DPRD H. Iwan Taruna mengatakan rapat berlangsung tertutup guna memastikan pembahasan berjalan fokus dan mendalam, mengingat materi yang dibahas menyangkut keuangan daerah serta strategi pembiayaan jangka menengah.

Hingga berita ini diturunkan, rapat Banggar masih berlangsung dan pembahasan mengenai struktur anggaran serta skema pinjaman daerah terus digali oleh DPRD untuk memastikan kesesuaian regulasi dan kemampuan fiskal daerah dalam pengembaliannya. (**/Tim)

Berita Terkait

Izin Lahan PT RAPP Seluas 338.536 Hektar Dicabut! Negara Ambil Alih Kasus Pelalawan dan Kuansing
DPRD Kuansing Gelar Paripurna Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda APBD 2027
Wamenhan RI Apresiasi Komitmen Plt Bupati H Muhklisin Tertibkan Kawasan Hutan
62 Guru Ikuti Seleksi Penghargaan Guru dan Kepala Sekolah Berprestasi
Sah! Plt Gubernur Riau Tandatangani SK UMP 2027, Upah Naik 6,63 Persen Menjadi Rp 4.031.142
Di Luar Janji Kampanye, Wako Agung Siapkan Sekolah Gratis dengan Seluruh Sarana Perlengkapannya!
Pemko Pekanbaru Raih Penghargaan atas Capaian dalam EPSS Riau 2026
Pekanbaru Kembali Raih Penghargaan Nasional di Bidang Kota Hijau

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 22:27 WIB

Izin Lahan PT RAPP Seluas 338.536 Hektar Dicabut! Negara Ambil Alih Kasus Pelalawan dan Kuansing

Jumat, 20 November 2026 - 20:11 WIB

DPRD Kuansing Gelar Paripurna Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda APBD 2027

Jumat, 20 November 2026 - 20:06 WIB

Wamenhan RI Apresiasi Komitmen Plt Bupati H Muhklisin Tertibkan Kawasan Hutan

Jumat, 20 November 2026 - 19:50 WIB

62 Guru Ikuti Seleksi Penghargaan Guru dan Kepala Sekolah Berprestasi

Jumat, 20 November 2026 - 19:42 WIB

Sah! Plt Gubernur Riau Tandatangani SK UMP 2027, Upah Naik 6,63 Persen Menjadi Rp 4.031.142

Berita Terbaru