Ketua DPD GRANAT RIAU, Dr. Freddy Desak Kapolres Kuansing Tuntaskan Laporan DPC GRANAT Kuansing!

- Jurnalis

Sabtu, 21 November 2026 - 17:19 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

PEKANBARU, RIAU — Saya, Dr. Freddy Simanjuntak, S.H., M.H., selaku Ketua DPD Gerakan Nasional Anti Narkotika (GRANAT) Provinsi Riau, kembali menyampaikan sikap tegas sekaligus desakan serius kepada jajaran Polres Kuantan Singingi, khususnya Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim), terkait penanganan laporan dugaan intimidasi terhadap ATHIA yang juga merupakan pengurus DPC GRANAT Kabupaten Kuantan Singingi.

Peristiwa yang dilaporkan pada 13 Agustus 2026 tersebut hingga 20 November 2026 masih menyisakan pertanyaan besar mengenai perkembangan dan kepastian penanganannya. Waktu telah berjalan lebih dari tiga bulan. Berbagai upaya komunikasi, permintaan klarifikasi, pernyataan terbuka, hingga desakan melalui pemberitaan telah berulang kali disampaikan. Namun, sampai saat ini, kami masih menunggu kejelasan konkret mengenai sejauh mana perkara tersebut ditangani dan apa langkah hukum selanjutnya.

Kami tegaskan, kali ini bukan lagi sekadar memohon perhatian. Kami mendesak agar penanganan laporan tersebut segera diberikan kepastian dan ditindaklanjuti secara nyata dalam waktu dekat.

Jangan sampai laporan masyarakat terus berjalan tanpa kejelasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai pelapor harus berulang kali mengingatkan, mempertanyakan, bahkan menyampaikan persoalan ini ke ruang publik hanya untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan laporannya sendiri.

Kami mempertanyakan, apa sebenarnya yang menjadi kendala sehingga penanganan perkara ini berlarut-larut? Sudah sejauh mana pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan peristiwa tersebut? Bagaimana hasil pemeriksaan saksi, pemeriksaan tempat kejadian perkara (TKP), serta analisis terhadap rekaman video, dokumentasi, dan bukti komunikasi yang telah disampaikan kepada penyidik?

Apakah seluruh rangkaian penyelidikan dan penyidikan telah dilaksanakan secara menyeluruh? Apakah gelar perkara telah dilakukan atau belum? Jika belum, apa alasannya dan kapan langkah tersebut akan dilaksanakan sesuai ketentuan hukum?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan bentuk intervensi terhadap kewenangan penyidik. Itu merupakan tuntutan yang wajar dari masyarakat dan organisasi yang berkepentingan agar proses penegakan hukum berjalan profesional, transparan, objektif, dan memberikan kepastian.

Kami juga mengingatkan bahwa sejak awal DPD GRANAT Provinsi Riau tidak pernah meminta perlakuan istimewa, tidak meminta seseorang dipaksakan menjadi tersangka, dan tidak meminta penyidik mengabaikan fakta maupun ketentuan hukum. Yang kami tuntut hanya satu: proses hukum yang jelas, serius, profesional, dan tidak dibiarkan berlarut-larut tanpa kepastian.

Desakan kepada Kapolres Kuansing dan Kapolda Riau

Dengan adanya pergantian kepemimpinan di Polres Kuantan Singingi, kami meminta Kapolres Kuansing yang baru, AKBP Rooy Noor, S.I.K., M.H., segera memberikan perhatian dan melakukan evaluasi terhadap penanganan laporan ini.

Kami juga meminta Kapolda Riau yang baru memberikan atensi terhadap persoalan tersebut, terutama menyangkut kualitas pelayanan kepolisian dalam menerima, menindaklanjuti, dan memberikan informasi perkembangan laporan masyarakat.

Komitmen pimpinan Polri, termasuk Kapolri dan Kapolda Riau, mengenai peningkatan pelayanan publik, profesionalisme, transparansi, dan respons cepat terhadap laporan masyarakat harus diwujudkan dalam tindakan nyata di tingkat satuan kewilayahan.

Jangan sampai komitmen pelayanan cepat hanya terdengar dalam pernyataan dan arahan pimpinan, tetapi pelaksanaannya justru tidak dirasakan oleh masyarakat.

Kami tidak ingin masyarakat harus menunggu perkara menjadi viral, menjadi perbincangan luas di media sosial, atau menimbulkan polemik terlebih dahulu sebelum mendapatkan perhatian serius dari aparat penegak hukum.

Pelayanan kepolisian tidak boleh bergantung pada viral atau tidaknya suatu persoalan. Setiap laporan masyarakat wajib ditangani sesuai prosedur, secara profesional, dan dengan komunikasi perkembangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Apabila terdapat kendala dalam proses penanganan, sampaikan secara jelas sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku. Jangan biarkan pelapor terus berada dalam ketidakpastian tanpa penjelasan yang memadai.

Baca Juga :  Hinca Pandjaitan Soroti Kompolnas Soal Penembakan di Belawan: Jangan Gamang, Cek Fakta Secara Akurat

Jika Tidak Ada Kejelasan, DPD GRANAT Riau Akan Membawa Persoalan Ini ke Tingkat Pusat dan Pengawasan Polri

Kami menyampaikan secara terbuka bahwa DPD GRANAT Provinsi Riau memberikan waktu dalam waktu dekat kepada jajaran Polres Kuantan Singingi untuk menunjukkan langkah konkret dan memberikan kejelasan resmi mengenai perkembangan penanganan laporan tersebut.

Apabila desakan ini kembali tidak diindahkan dan tidak ada kejelasan dalam waktu dekat, maka kami akan membawa persoalan ini kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) GRANAT di tingkat pusat untuk mendapatkan perhatian dan tindak lanjut organisasi.

Tidak hanya itu, karena persoalan ini juga menyangkut evaluasi terhadap profesionalisme, etika, dan tata kelola pelayanan kepolisian dalam penanganan laporan masyarakat, kami akan mempertimbangkan serta menempuh jalur pengawasan internal Polri melalui Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri sesuai mekanisme dan kewenangan yang berlaku.

Langkah tersebut bukan ancaman, bukan pula upaya mengintervensi proses penyidikan. Ini merupakan bentuk tanggung jawab organisasi dalam mengawal persoalan yang telah berulang kali disampaikan, tetapi sampai sekarang belum memperoleh titik terang sebagaimana yang diharapkan.

Kami tidak ingin persoalan ini terus berlarut-larut tanpa batas waktu. Jika memang sudah ada perkembangan, sampaikan secara resmi. Jika ada hambatan, jelaskan. Jika ada tahapan yang belum dilaksanakan, berikan kepastian mengenai tindak lanjutnya.

Jangan sampai kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan penegakan hukum justru semakin dipertanyakan karena tidak adanya komunikasi dan kepastian yang memadai.

Marwah Organisasi dan Kepastian Hukum Harus Dihormati

Perlu kami tegaskan, peristiwa yang dilaporkan tersebut bukan hanya menyangkut persoalan pribadi ATHIA. Dalam keterangannya, peristiwa itu terjadi di lingkungan tempat tinggal sekaligus sekretariat DPC GRANAT Kabupaten Kuantan Singingi. Karena itu, DPD GRANAT Provinsi Riau memiliki tanggung jawab moral dan organisasi untuk mengawal prosesnya agar ditangani secara benar.

Sejak awal kami telah mengingatkan seluruh pihak agar tidak melakukan tindakan di luar koridor hukum. Kami juga meminta jajaran DPC GRANAT Kuansing tetap menahan diri, tidak terpancing provokasi, dan menyerahkan penanganan persoalan kepada aparat penegak hukum.

Namun, menahan diri bukan berarti organisasi harus diam ketika kepastian penanganan laporan terus dipertanyakan.

Kami menghormati kewenangan penyidik dalam menentukan langkah hukum berdasarkan alat bukti dan ketentuan perundang-undangan. Akan tetapi, kewenangan tersebut juga harus dijalankan dengan prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, serta pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Kami tidak meminta hukum dipercepat dengan mengabaikan prosedur. Kami mendesak agar prosedur dijalankan dengan sungguh-sungguh dan tidak dijadikan alasan untuk membiarkan laporan berlarut-larut tanpa kejelasan.

Kepada Kapolres Kuansing yang baru, kami berharap persoalan ini menjadi salah satu perhatian awal dalam melakukan pembenahan pelayanan dan kinerja jajaran, khususnya Satreskrim.

Kepada Kapolda Riau yang baru, kami meminta agar pengawasan terhadap penanganan laporan masyarakat benar-benar berjalan hingga tingkat Polres.

Terakhir, kami menegaskan bahwa DPD GRANAT Provinsi Riau akan terus mengawal persoalan ini melalui jalur organisasi dan mekanisme hukum yang sah sampai terdapat kejelasan serta pertanggungjawaban proses penanganannya.

Cukup sudah laporan ini berlarut-larut. Kami menunggu langkah konkret, bukan sekadar janji atau pernyataan. Dalam waktu dekat harus ada kejelasan. Jika tidak, kami akan membawa persoalan ini ke DPP GRANAT dan jalur pengawasan internal Polri.

Sumber : Dr. Freddy Simanjuntak, S.H., M.H.
Ketua DPD GRANAT Provinsi Riau

Berita Terkait

Wakapolres Binjai Laksanakan sholat Jumat Keliling, Pererat tali Silaturahmi Jaga Kamtibmas
Kapolres Binjai Laksanakan Giat Subuh Keliling, Pererat Silaturahmi dengan Masyarakat
Subuh Keliling di Segati, Kapolsek Langgam Serap Aspirasi Warga dan Sampaikan Pesan Kamtibmas
Nilai Indeks Pembangunan Statistik Siak Naik, Predikat Baik Kembali Dipertahankan
Sampaikan Pesan Plt Bupati Kuantan Singingi, Pj Sekretaris Daerah Drs. Muradi, M.Si tegaskan Muhammadiyah Mitra Strategis Pemerintah
Izin Lahan PT RAPP Seluas 338.536 Hektar Dicabut! Negara Ambil Alih Kasus Pelalawan dan Kuansing
DPRD Kuansing Gelar Paripurna Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda APBD 2027
Wamenhan RI Apresiasi Komitmen Plt Bupati H Muhklisin Tertibkan Kawasan Hutan

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 17:23 WIB

Wakapolres Binjai Laksanakan sholat Jumat Keliling, Pererat tali Silaturahmi Jaga Kamtibmas

Sabtu, 21 November 2026 - 17:22 WIB

Kapolres Binjai Laksanakan Giat Subuh Keliling, Pererat Silaturahmi dengan Masyarakat

Sabtu, 21 November 2026 - 17:19 WIB

Ketua DPD GRANAT RIAU, Dr. Freddy Desak Kapolres Kuansing Tuntaskan Laporan DPC GRANAT Kuansing!

Sabtu, 21 November 2026 - 17:14 WIB

Subuh Keliling di Segati, Kapolsek Langgam Serap Aspirasi Warga dan Sampaikan Pesan Kamtibmas

Sabtu, 21 November 2026 - 17:11 WIB

Nilai Indeks Pembangunan Statistik Siak Naik, Predikat Baik Kembali Dipertahankan

Berita Terbaru