JAKARTA – Panglima TNI, Jendral TNI Agus Subianto, mengeluarkan peringatan keras kepada oknum TNI yang terlibat dalam kegiatan tambang ilegal dan menghalangi razia yang dilakukan oleh polisi.
“Ini atensi Presiden Prabowo, tidak ada lagi dari bawah sampai atas ada anggota saya yang bermain back up tambang, apalagi menghalangi polisi melakukan pembersihan alat Excavator di tambang ilegal,” tegas Agus Subianto, Jumat (27/3).
Pernyataan ini menunjukkan keseriusan TNI dalam memberantas kegiatan tambang ilegal dan memastikan penegakan hukum berjalan lancar.
Agus Subianto juga meminta wartawan untuk menyampaikan pesan ini kepada oknum TNI yang terlibat, bahwa mereka akan langsung dipecat jika terbukti menghalangi penegakan hukum.
Agus Subianto juga menekankan bahwa tidak ada toleransi bagi oknum TNI yang terlibat dalam kegiatan ilegal.
“Kan ada nomor saya, mas tinggal lapor ke saya, kalau ada yang menghalangi penegakan hukum, berarti dia sudah tahu resikonya,” tambahnya.
Dengan pernyataan ini, TNI menunjukkan komitmennya untuk menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya.
GWI Dukung Langkah Panglima TNI Pecat Oknum Terlibat Bisnis Tambang Ilegal
Organisasi Gabungan Wartawan Indonesia (GWI) melalui DPD GWI Provinsi Riau, apresiasi dan mendukung sepenuhnya pernyataan sikap sekaligus bentuk ancaman serius Panglima TNI Agus Subianto.
Bukan itu saja, GWI Riau juga mendukung Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo agar berjalan senada dengan Panglima TNI untuk melakukan pemecatan terhadap oknum Polri yang terlibat secara praktis dalam bisnis Pertambangan ilegal.
“Mendukung keputusan Panglima TNI dan Kapolri memecat oknum TNI-POLRI yang terlibat dalam bisnis Pertambangan ilegal, menghalangi Razia, menghalangi Jurnalis dalam menjalankan tugasnya,” tegas Ketua GWI Riau, Bomen.
Dikatakannya, pihaknya cukup beralasan mendukung Panglima TNI dan Kapolri memecat oknum TNI-POLRI yang terlibat dalam bisnis Pertambangan ilegal di Riau khususnya dan umumnya secara Nasional.
“Media Sosial di Riau, dihebohkan bisnis Pertambangan ilegal seperti di Kota Pekanbaru, Kabupaten Kampar, Kuansing, Inhu, Siak, Bengkalis dan Dumai. Selain bisnis Pertambangan ilegal, juga tidak jarang terjadi musibah korban jiwa akibat Galian C dan Pertambangan tersebut,” sebut Bomen.
Pidana Penjara dan Denda bagi siapa pun yang melanggar UU Minerba
Segala jenis bisnis Pertambangan ilegal seperti aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI), Pertambangan Tanah Urug dan atau Galian C serta Pertambangan Batu Bara, dapat dijerat dengan berbagai Pasal Pidana, di antaranya:
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba)
• Pasal 158:
“Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar.”
2. Pasal 161 UU Minerba
Setiap orang yang menampung, mengolah, atau memanfaatkan hasil tambang dari kegiatan tanpa izin dapat dipidana penjara hingga 5 tahun dan denda Rp100 miliar.
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
• Pasal 98 ayat (1): Perbuatan yang mengakibatkan pencemaran atau kerusakan lingkungan dapat dipidana penjara 3 hingga 10 tahun dan denda Rp 3 miliar sampai Rp 10 miliar.
• Pasal 99 ayat (1): Kelalaian yang mengakibatkan pencemaran lingkungan juga dapat dipidana.
4. Pasal 55 dan 56 KUHP
• Pihak yang turut serta, membantu, atau melindungi kegiatan PETI dapat dikenakan pidana sebagai pelaku secara bersama-sama.
“Ancaman yang disampaikan Panglima TNI cukup jelas dan sejalan dengan peringatan keras serta ancaman yang disampaikan Presiden RI Prabowo Subianto sebelumnya,” ungkap Bomen. (*/Tim Red)
Editor : Red
