SIAK, (NVC) — Wakil Bupati Siak Syamsurizal menegaskan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar mempercepat realisasi fisik dan keuangan kegiatan tahun 2025, dengan memprioritaskan belanja wajib seperti gaji, tunjangan kinerja (TPP), dan kebutuhan operasional dasar.
Hal itu disampaikannya saat membuka rapat evaluasi realisasi fisik dan keuangan APBD hingga September 2025, Rapat tersebut dihadiri oleh seluruh kepala OPD, dan Camat se-Kabupaten Siak, digelar di Ruang Rapat Raja Indra Pahlawan, Kamis (30/10/2025).
Dalam arahannya, Wabup Syamsurizal menyebutkan bahwa capaian realisasi fisik per September telah mencapai 62,16 persen, sementara realisasi keuangan berada di angka 43,34 persen. Kondisi ini, kata dia, menunjukkan terjadi ketimpangan antara progres pelaksanaan kegiatan dengan pencairan anggaran.
“Kami memahami, banyak OPD masih menunggu anggaran masuk. Tapi yang jelas, belanja wajib seperti gaji, TPP, listrik, dan air harus disiapkan dan diprioritaskan terlebih dahulu. Ini penting agar penyerapan anggaran kita bisa meningkat,” ujarnya.
Wabup juga menjelaskan bahwa transfer dana dari pemerintah pusat yang seharusnya diterima pada 25 Oktober akan bergeser menjadi tanggal 31 Oktober, dan dana tersebut baru bisa diproses sekitar tanggal 3 November.
“Bulan ini memang agak besar, sekitar Rp100 miliar lebih, sebelumnya hanya Rp53 miliar. Tapi dari perhitungannya masih ada yang belum tercover semuanya untuk pembayaran yang ada OPD ini,” sebutnya.
Syamsurizal menekankan agar BKD segera memproses pembayaran untuk kegiatan prioritas, terutama TPP, gaji bulan November, serta operasional seperti listrik, air, dan bahan kimia di dinas teknis.
“Yang wajib itu dulu. Kalau nanti masih ada sisa, baru kita lihat mana yang bisa dibayarkan berikutnya,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BKD Siak, Raja Indoor Parlindungan Siregar menyampaikan bahwa kondisi keuangan daerah saat ini masih perlu penyesuaian dan kehati-hatian. Pihaknya terus melakukan perhitungan antara kebutuhan daerah dan potensi pendapatan hingga akhir tahun agar pengelolaan keuangan bisa tetap terkendali.
“Beberapa belanja mungkin akan mengalami kendala di proses pembayaran akhir tahun, karena kami masih menunggu apakah provinsi membayar tunda salurannya dan sisa tunda salur dari pusat, kalo memang disalurkan, Alhamdulillah bisa teratasi, tapi kalau belum ini harus kita perhitungkan kembali,” jelasnya.
BKD meminta seluruh OPD segera menghitung sisa GU yang belum dibayarkan, khususnya untuk yang wajib, Gaji, TPP, dan hingga Desember. Selain itu, data kontrak kegiatan dan belanja modal yang sudah berjalan juga diminta untuk segera disampaikan.
“Data kegiatan atau belanja modal yang berkontrak itu juga penting agar kami bisa menghitung kemampuan pembayaran hingga akhir tahun,” tegasnya.
Inspektur Kabupaten Siak Faly Wurendarasto selaku moderator kegiatan menyampaikan bahwa rapat evaluasi ini menjadi momentum penting bagi seluruh OPD untuk terbuka terhadap capaian dan kendala pelaksanaan program.
“Setiap OPD diminta melaporkan dua hal utama realisasi fisik dan keuangan, serta kendala yang dihadapi. Kalau fisiknya rendah, kenapa. Kalau keuangannya rendah, apa penyebabnya. Dari situ nanti kita tahu bagaimana memperbaikinya,” ujarnya.
Dari hasil laporan sementara, beberapa OPD seperti Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) menjadi contoh positif dengan realisasi fisik di atas 99,06 persen dan realisasi keuangan 88,15 persen.
“Capaian itu diharapkan menjadi motivasi bagi perangkat daerah lain untuk mempercepat progres kegiatan sebelum penutupan tahun anggaran,” pungkasnya. (**/Inf)
